Minggu, 28 November 2021
23 Rabi‘ at-akhir 1443 H
Home / Keuangan / Pengamat : Kredit Macet, Kinerja KNKS Dipertanyakan
-
Perlambatan keuangan syariah khususnya di sektor perbankan, salah satunya disebabkan kebijakan pemotongan pengeluaran dan inisiatif peningkatan pendapatan melalui pajak baru oleh pemerintah Indonesia.

Perlambatan keuangan syariah khususnya di sektor perbankan, salah satunya disebabkan kebijakan pemotongan pengeluaran dan inisiatif peningkatan pendapatan melalui pajak baru oleh pemerintah Indonesia.

Sharianews.com, Jakarta. Berdasar hasil laporan Statistik Perbankan Syariah (SPS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada triwulan pertama bulan April 2018 mengenai rasio bank umum syariah (BUS), rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayan atau Non Performing Financing (NPF) mengalami kenaikan dari 4,56 persen di bulan yang sama tahun 2017 menjadi 4,84 persen.

Peningkatan itu sekitar 0,28 persen. Kenaikannya hampir mendekati 5 persen dengan selisih 0,16 persen. Berpijak pada peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, semakin tinggi atau mendekati nilai NPF (di atas 5%) maka bank tersebut dapat dikategorikan sebagai bank yang tidak sehat.

Kenaikan ini diperparah dengan penurunan NPF Net, rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan pendapatan dari bunga dengan melihat kinerja bank dalam menyalurkan kredit, sebesar 2,77 persen dari 2,80 persen pada tahun 2017 di bulan yang sama. Merosot sekitar 0,03 persen.

Sebagai perbandingan, menurut Statistik Perbankan Indonesia oleh OJK, pendapatan bank konvensional hanya dari kredit kepada pihak ketiga bukan bank secara keseluruhan di bulan Mei 2018 mencapai 204.243 miliyar rupiah. Jumlah ini meningkat dari 199.389 miliyar rupiah pada tahun sebelumnya di bulan yang sama. Peningkatannya sekitar 20 persen.

Peran KNKS belum maksimal 

Pengamat perbankan syariah, M Gunawan Yasni mengungkapkan, peningkatan nilai NPF dan penurunan NPF Net, karena pemerintah saat ini melalui Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) belum bekerja dengan semestinya.

Yasni menambahkan, pembentukan KNKS yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo tahun 2017 seharusnya bisa menjadi wujud komitmen pemerintah untuk mengembangkan potensi sekaligus menjawab tantangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia secara serius.

“Tapi, kalau sekedar melihat parameter ini, pembentukan ini tidak mempunyai hasil yang signifikan. Buktinya ini (peningkatan NPF dan penurunan NPF Net), dan ternyata enggak berdampak. Pencetusan adanya KNKS, (kinerjanya) antara ada dan tiada. Keberadaan kinerjanya enggak signifikan, kalau pun tidak ada (KNKS), ya tetap aja begini,”paparnya.

Padahal, masih menurut Gunawan Yasni, fungsi KNKS di antaranya adalah memberikan rekomendasi kepada pemberi kebijakan, mengoordinasikan penyusunan, dan pelaksanaan arah pelayanan sektor keuangan syariah, serta memberikan rekomendasi penyelesaian atas masalah di keuangan syariah.

“Sementara selama hampir 2 tahun berjalannya KNKS ini, kinerjanya hanya sekedar high level discussion mengenai keuangan syariah, tanpa high level implementation yang jelas dan terukur dengan semestinya”, imbuh Dewan Syariah bank BRI syariah ini.

Faktor Eksternal

Selain itu, Gunawan Yasni melanjutkan, ada beberapa faktor yang menjadi kendala perkembangan ekonomi syariah mengalami perlambatan, khususnya di sektor perbankan syariah. Salah satu di antaranya ialah faktor eksternal.

“Selain itu, kondisi perlambatan perkembangan ekonomi syariah ini memang secara global di banyak negara belahan dunia lainnya sedang dialami. Namun, sebenarnya hal ini tidak berpengaruh secara signifikan, kecuali hanya sedikit,”jelasnya.

Senada dengan penjelasan Yasni, merujuk pada laporan S&P Global Ratings, lembaga yang mengamati keuangan syariah dunia, keuangan syariah secara global akan terus berkembang tahun ini, tetapi kehilangan momentumnya pada tahun 2018.

Salah satu faktornya adalah devaluasi atau depresiasi mata uang di beberapa negara seperti di Iran, Malaysia, dan Turki.

Sementara kondisi di Indonesia sendiri, masih menurut laporan S&P Global Ratings, perlambatan keuangan syariah khususnya di sektor perbankan. Salah satunya disebabkan kebijakan pemotongan pengeluaran dan inisiatif peningkatan pendapatan melalui pajak baru oleh pemerintah Indonesia.

Selanjutnya, Gunawan Yasni mengakui, selain pengaruh faktor eksternal, faktor manajemen akuntansi pemerintahan yang sesuai dengan syariah di Indonesia juga belum sesuai dengan standar dan prinsip ekonomi syariah itu sendiri.

“Di belahan dunia mana pun, khususnya negara dengan sistem ekonomi syariah, belum ada yang menerapkan sistem manajemen akuntansi pemerintahan yang sesuai dengan syariah. Apalagi di Indonesia,”tutup Gunawan Yasni kepada Sharianews.com.

 

Reporter : Emha S. Asror Editor : Ahmad Kholil