Senin, 27 Mei 2019
23 Ramadan 1440 H
Home / Artikel / Pemisahan Halal Haram dalam Fatwa DSN MUI
ILUSTRASI | Dok. istimewa
Harta atau uang dalam persepektif fikih bukanlah benda haram karena zatnya (‘ainiyah), tetapi haram karena cara memperolehnya yang tidak sesuai syariah (lighairih), sehingga dapat untuk dipisahkan mana yang diperoleh dengan cara halal dan mana yang non halal.

“Pada umumnya, orang memahami bahwa percampuran antara yang halal dan yang haram, akan dimenangkan yang haram, sesuai kaidah “apabila bercampur antara yang halal dan yang haram, maka percampuran tersebut dihukumi haram. (idza ijtama’ al-halal waal-haram ghuliba al-haram)."

PROF. DR. (HC) KH. Ma’ruf Amin, dalam Pidato pengukuhan Guru Besar di UIN Maliki Malang.

Lebih lanjut, KH. Ma'ruf Amin menjelaskan kaidah tersebut dengan mengatakan, dalam pandangan DSN-MUI kaidah tersebut tidak cocok diterapkan di bidang ekonomi. Kaidah tersebut lebih cocok digunakan dalam bidang pangan, khususnya yang cair.

Halal-haram dalam bidang pangan terkait dengan bahannya (‘ain), sehingga jika terjadi percampuran, maka akan terjadi persinggungan dan persenyawaan yang sulit dipisahkan. Dalam kondisi seperti itu maka tepat menggunakan kaidah, “Apabila bercampur antara yang halal dan yang haram, maka percampuran tersebut dihukumi haram - idza ijtama’ al-halal wa al-haram ghuliba al-haram)."

Sedangkan jika pemisahan antara yang halal dari yang haram dapat dilakukan, misalnya dalam kasus percampuran antara harta yang halal dan yang tidak halal, maka kaidah (idza ijtama’ alhalalwa al-haram ghuliba al-haram) ini tidak cocok diterapkan, dan yang lebih tepat adalah menggunakan kaidah pemisahan yang halal dari yang haram (tafriq baina al-halal ‘ani al-haram).

Penjelasannya, bahwa harta atau uang dalam persepektif fikih bukanlah benda haram karena zatnya (‘ainiyah), tetapi haram karena cara memperolehnya yang tidak sesuai syariah (lighairih), sehingga dapat untuk dipisahkan mana yang diperoleh dengan cara halal dan mana yang non halal.

Dengan gegitu, dana yang halal dapat diakui sebagai penghasilan sah, sedangkan dana non-halal harus dipisahkan dan dialokasikan untuk kepentingan umum.

Dasar kaidah ini dapat dirujuk dari keterangan para ulama. Ibnu Shalah menyatakan sebagaimana dinukil oleh as-Suyuthi dalam kitab Al-Asbah wa al-Nadzair:

لو اختلط دراهم حلال بدراهم حرام ولم تتميز فطريقه ان يعزل قدر الحرام ويتصرف الباقي, والذي عزله ان علم صاحبه سلمه اليه والا تصدق به عنه

Law ikhtalatha daraahima halaalin bi daraahima haraamin wa lam tatamayyazu fa thariiquhu an yu’zala qadara al haraami wa yatashorrafu al baaqii wa alladzii ‘uzlahu an ‘alima shoohibahu salamahu ilayhi wa illaa tashaddaqu ‘anhu.

Artinya: "Jika uang yang halal tercampur dengan uang yang haram dan tidak dapat dibedakan, maka jalan keluarnya adalah memisahkan bagian yang haram serta menggunakan sisanya. Sedangkan bagian haram yang dikeluarkan, jika ia tahu pemiliknya, maka ia harus menyerahkannya atau bila tidak maka harus disedekahkan."

Senada dengan hal tersebut Ibnu Taimiyyah dalam kitab Fatawa Ibn Taimiyyah menyatakan:

من اختلط بماله الحلال والحرام اخرج قدر الحرام والباقي حلال له

Man ikhtalatha bi maalihi al halaal wa al haraam akhraja qadara al haraam wa al baaqii halaalun lahu.

Artinya: "Jika seorang hartanya tercampur antara unsur yang halal dan yang haram maka unsur haram harus dikeluarkan nominalnya, dan sisanya halal baginya."

Teori tafriq al-halal ‘an al-haram digunakan di fatwa DSN-MUI dengan pertimbangan bahwa dalam konteks Indonesia, kegiatan ekonomi Syariah belum bisa dilepaskan sepenuhnya dari sistem ekonomi konvensional yang ribawi.

Setidaknya institusi ekonomi Syariah berhubungan dengan institusi ekonomi konvensional yang ribawi dari aspek permodalan, pengembangan produk, maupun keuntungan yang diperoleh.”

Berikut ini adalah contoh penerapan teori tafriq al-halal ‘an al-haram sebagaimana dijelaskan oleh KH. Ma'ruf Amin di atas dalam penentuan Fatwa yang dilakukan oleh DSN MUI:

1. Modal Unit Usaha Syariah

Pendirian bank syariah atau unit usaha syariah (UUS) oleh Bank Konvensional. Dalam kasus ini, teori tafriq al-halal an al-haram merupakan jawaban atas komentar banyak pihak tentang berdirinya bank-bank syariah, terutama UUS yang dibentuk atau didirikan oleh bank-bank konvesional.

Di antara umat Islam ada yang meragukan kehalalan produk Unit Usaha Syariah karena modal pembentukan berasal dari bank konvensional yang termasuk perusahaan ribawi.

Teori tafriq al-halal an al-haram diaplikasikan dengan cara mengidentifikasi seluruh uang yang menjadi milik bank konvensional, sehingga diketahui mana yang merupakan bunga dan mana yang merupakan modal atau pendapatan yang diperoleh dari jasa-jasa yang tidak didasarkan pada bunga.

Pendapatan bank yang berasal dari bunga disisihkan terlebih dahulu, maka sisanya dapat atau boleh dijadikan modal pendirian bank syariah atau UUS karena diyakini halal.

Ada beberapa logika yang bisa dicermati dari teori tafriq al-halal an al-haram terkait dengan status hukum modal Unit Usaha Syariah perbankan dan/atau Lembaga Keuangan Syariah lainnya yang diperoleh dari Bank Konvensional:

Pertama, hal yang harus kita pahami dengan cermat adalah kenyataan bahwa sebuah transaksi, itu bukanlah zat. Kalau zatnya haram, mau diberlakukan atau ditransaksikan seperti apapun zat itu, akan tetap haram. Minyak babi ketika diteteskan ke dalam kuah sup ayam, maka seluruh sup ayam terhukum haram. Namun, suatu transaksi bisa disebut haram jika sudah ditransaksikan secara haram (dilarang syariah), meskipun zatnya adalah halal.

Begitu juga jika ada zat halal yang belum ditransaksikan secara haram, jangan lantas disebut sebagai transaksi haram.Transaksi modal di Bank Syariah adalah urusan non-zat. Ketika kita ingin menghukumi halal atau haramnya modal Bank Syariah, maka yang harus dicermati adalah transaksinya.

Hukum asal dari modal Bank apapun, adalah Halal. Ketika uang atau modal itu ditransaksikan haram (seperti di Bank Konvensional), maka baru bisa dihukumi haram. Namun, ketika modal itu ditransaksikan halal (seperti di Bank Syariah), maka hukumnya menjadi halal.

Kedua, transaksi yang menggunakan sumber dana haram, maka hukumnya menjadi haram. Rumus ini benar adanya. Sesuatu yang sudah dipastikan sumbernya haram, maka menggunakannya juga terhukum haram.

Oleh karena itu, modal Bank Syariah apapun, dipastikan bahwa sumber dananya adalah dari pos modal atau penyertaan atau sejenisnya yang terkriteria hukum halal. Dengan demikian, dari sisi sumber asal dan penggunaannya, modal Bank Syariah adalah dari sumber yang halal.

Ketiga, cermati bukti tertulisnya. Imam Syafii menghukumi transaksi berdasarkan susunan kata (istilah) dan alurnya, bukan dari maksud dan maknanya. Sedangkan Imam Abu Hanifah menghukumi transaksi berdasarkan maksud dan maknanya, bukan dari susunan kata (istilah) dan alurnya.

DSN MUI menghukumi transaksi berdasarkan kombinasi semuanya (istilah, alur, maksud, dan maknanya). Keempat hal ini bisa dibuktikan oleh Bank Syariah. Hukum modal Bank Syariah bisa dibuktikan dari istilah (tertulis), lanjut dengan alur, maksud, dan makna.

Bukti tertulis dari alur sumber modal Bank Syariah adalah nama chart of account (COA) atau istilahnya bernama modal atau penyertaan atau sejenisnya, bukan berjudul pendapatan bunga atau pendapatan riba. Istilah COA modal tersebut menentukan alurnya. Alur akuntansi modal secara legal formal akan menyebabkan fungsinya (maksud dan maknanya) sebagai modal, bukan pendapatan riba.

Dengan demikian, ditinjau dari sisi istilah, alur, maksud dan maknanya, pos modal terhukum halal, sampai modal tersebut ditransaksikan haram.

Keempat, regulasinya sudah jauh berbeda. Ini juga cara mudah membedakan modal Bank Syariah itu terhukum menjadi halal atau haram. Regulasi terkait dana yang berputar di perbankan, dipilah menjadi dua besar, yakni regulasi perbankan konvensional dan regulasi perbankan syariah.

Hal yang sangat berbeda dari kedua jenis perbankan ini adalah terlihat jelas di regulasi Bank Syariah yang wajib ditata kelola sesuai Syariah. Hal paling mudah yang bisa diketahui adalah bahwa Bank Syariah wajib dagang, jika ingin memperoleh keuntungan.

Transaksi dagang di Bank Syariah diatur oleh Fatwa DSN MUI, UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan berbagai regulasi lain (internal maupun eksternal), mengharuskan Bank Syariah menggunakan modal tersebut untuk bertransaksi legal berupa transaksi jual beli dan kongsi.

Kontrak legalnya juga menyatakan demikian.Kondisi ini berbeda dengan perbankan konvensional yang memang dilarang berdagang (jual beli atau kongsi). Hal ini diatur jelas dalam semua regulasi internal dan eksternal yang melandasinya.

Kelima, esensi sumber modal usaha. Sebenarnya ada beberapa sumber dana Bank Syariah selain COA modal atau penyertaan. Ada Dana Pihak Pertama, Kedua dan Ketiga.

Ketiga sumber dana ini memiliki COA yang berbeda-beda, namun esensinya bisa berfungsi sebagai modal usaha Bank Syariah.Dana Pihak Pertama berasal pemegang saham.

Di sinilah modal Bank Syariah berasal. Dana Pihak Kedua Bank Syariah berasal dari misalnya, Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah, Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah, dan berbagai sumber dari Bank Indonesia dan Bank lain yang semua instrumennya sudah menggunakan instrumen Syariah.

Dana Pihak Ketiga meliputi Giro, Tabungan dan Deposito. Semua sumber Dana Pihak Ketiga di Bank Syariah ini sudah menggunakan transaksi berbasis Syariah, dari cara memeroleh dana sampai penyaluran dananya.

Keenam, cermati simulasi aliran logis pos modal. Modal bank apapun diperoleh dari pemegang saham. Hukum asalnya adalah halal, sampai bisa dipastikan bahwa sumber modal terbukti tertulis legal formal berasal dari pos haram.

Misalnya pemegang saham menggelontorkan dana modal sebesar Rp.20 triliun untuk bisnis Bank ABC. Bank ABC ini punya dua usaha, yakni Bank Konvensional dan Bank Syariah. Sampai di sini, modal Rp.20 triliun tersebut terhukum halal karena belum ditransaksikan.

Dana Rp.20 triliun tersebut oleh bank ABC induknya, dibagi menjadi dua yakni Rp.17 triliun dijadikan sebagai modal Bank Konvensional dan Rp.3 triliun dijadikan sebagai modal Bank Syariah. Sampai di sini, hukum dari modal tersebut tetap terhukum halal ketika belum ditransaksikan.

Baru ketika dana tersebut sudah terbukti disepakati dalam transaksi haram, maka mulai terhukum haram. Misalnya dana Rp.17 triliun disepakati diberikan kepada Bank Konvensional sebagai pos modal bersyarat bunga, maka hukumnya menjadi haram. Transaksi Rp.17 triliun di Bank Konvensional juga valid disebut haram karena semua transaksi atas modal tersebut berbasis simpanan berbunga dan kredit berbunga.

Berbeda dengan Bank Konvensional tersebut, dana sebesar Rp.3 triliun diberikan kepada Bank Syariah sebagai pos modal dengan kontrak kongsi atau kontrak lain dengan adanya bagi hasil atau deviden atau sejenisnya dan dana tersebut ditransaksikan halal. Dengan demikian, berdasarkan logika ini, maka modal Bank Syariah apapun terhukum halal.

Ketika kita bisa membuat pembedaan akurat, tertulis legal formal atas aliran dana halal dan haram, maka berarti keduanya sudah dipastikan hukumnya berbeda.

Misalnya ketika kita sudah berhasil memilah dari sisi alur akuntansi tertulis legal formal terkait sumber, kontrak dan alur penggunaan modal Bank Konvensional dan Bank Syariah, meskipun sistem aplikasinya ada di satu komputer, maka keduanya terhukum berbeda. Aplikasi Bank Konvensional terhukum haram, aplikasi Bank Syariah terhukum halal.

Berdasarkan pada teori tafriq al-halal min alharam bisa disimpulkan bahwa modal Bank Syariah yang berasal dari Bank Konvensional sudah bisa dipastikan terpisah dari transaksi haram, sehingga hukum modal Bank Syariah apapun, benar-benar sesuai Syariah.

2. Mesin ATM

Logika kehalalan modal Bank Syariah yang diperoleh dari Bank Konvensional tersebut juga memperkuat logika bahwa meskipun sama-sama menggunakan Mesin ATM yang sama, maka hukum transaksinya tetap berbeda, karena transaksi dan aksesnya berbeda.

Bank Syariah menggunakan aliran dana sesuai Syariah, Bank Konvensional menggunakan aliran dana mereka sendiri dan kedua aliran dana tersebut valid terpisah sesuai tolok ukur legal formal.

Kartu ATM-nya juga berbeda. Ketika yang masuk mesin ATM adalah Kartu ATM Bank Syariah, maka kartu ini hanya akan mengakses rekening Bank Syariah. Ketika yang masuk mesin ATM adalah Kartu ATM Bank Konvensional, maka kartu ini hanya akan mengakses rekening Bank Konvensional.

Berdasarkan pada teori tafriq al-halal an al-haram bisa disimpulkan bahwa Bank Syariah sudah bisa memastikan pemisahan transaksi yang halal dengan yang haram di Mesin ATM, tergantung kartu ATM yang dipergunakan, sehingga transaksi di ATM yang menggunakan ATM Bank Syariah benar-benar sesuai Syariah.

3. Pola Office Channeling

Office Channeling adalah istilah yang digunakan BI untuk menggambarkan penggunaan kantor bank umum (konvensional) dalam melayani transaksi-transaksi dengan skim syariah, dengan syarat bank bersangkutan telah memiliki UUS.

Pada transaksi perbankan yang melibatkan Office Channeling ini, kantornya sama-sama menggunakan kantor Bank Konvensional, namun aplikasi yang dipergunakan, sama sekali berbeda dan terpisah. Aliran dana yang ditransaksikan juga terpisah. Pelaporannya juga terpisah.

Berdasarkan pada teori tafriq al-halal an al-haram bisa disimpulkan bahwa skema Office Channeling ini sudah bisa memastikan pemisahan transaksi yang halal dengan yang haram, sehingga transaksi di Office Channeling Bank Syariah benar-benar sesuai Syariah.

4. Laporan Dana Sosial dan Dana Kebajikan

Satu lagi penerapan teori tafriq al-halal an al-haram adalah ketika dana dari denda telat bayar di Bank Konvensional diakui sebagai pendapatan, maka denda telat bayar atau sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran di Bank Syariah, dananya dialokasikan ke dalam pos dana sosial dan kebajikan. Pengalokasian dana ini juga ada laporan resmi berupa Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Sosial dan Kebajikan.

Berdasarkan pada teori tafriq al-halal an al-haram bisa disimpulkan bahwa dana denda telat bayar yang diterapkan di Bank Syariah sudah dipisahkan, sehingga transaksi di Bank Syariah benar-benar sesuai Syariah.

Demikian teori dan penerapan tafriq al-halal an al-haram dalam Fatwa DSN MUI. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a’lam. (*)

 

Oleh : Ahmad Ifham Sholihin