Kamis, 5 Desember 2019
08 Rabi‘ at-akhir 1441 H
Home / Forum Milenial / Pemikiran Abu Yusuf Mengenai Kebijakan Fiskal
FOTO I Dok. sharianews
Konsep yang dijelaskan dalam kitab tersebut berkaitan dengan empat hal, yakni pemerintahan, keuangan, perpajakan, dan peradilan.

Sharianews.com, Abu Yusuf yang bernama lengkap Yakub Ibn Ibrahim lahir pada tahun 113 H/731 M dan wafat pada tahun 182 H/798 M. Puncak karir Abu yusuf saat beliau diangkat menjadi Qadi al Qdah pada masa Khalifah Abbasiyah di bawah kepemimpinan Harun Ar-Rasyid. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Kitab al-Kharaj. Buku ini ditulis sebagai perintah dari khalifah Harun ar-Rasyid. Buku ini menjadi pedoman kebijakan administrasi pengelolaan baitul maal dan perpajakan.

Konsep yang terdapat dalam kitab al-Kharaj menetapkan sistem ekonomi yang mengutamakan kemaslahatan umat sesuai dengan Alquran dan Hadis. Konsep yang dijelaskan dalam kitab tersebut berkaitan dengan empat hal, yakni pemerintahan, keuangan, perpajakan, dan peradilan. Pemerintahan dijalankan oleh seorang khalifah sebagai wakil Allah di bumi dalam hubungan hak dan tanggung jawab terhadap rakyatnya. Dalam hal keuangan, pemerintah memiliki kewajiban menjaga uang negara sebagai amanat Allah dan rakyat.

Pada bagian pertahanan di mana kebijakan yang dibuat pemerintah berkaitan dengan hak milik tanah, apabila tanah yang diperoleh dari pemberian tidak dikelola dalam waktu tiga tahun maka pemerintah akan menariknya. Pada konsep perpajakan, pajak hanya ditetapkan pada harta yang melebihi kebutuhan rakyat, penarikan pajak ini ditetapkan berdasarkan kerelaan mereka. Konsep peradilan, menitikberatkan pada kebijakan hukum di mana tidak boleh adanya syubhat, harus bersifat adil tanpa memandang jabatan ataupun status sosial.

Kebijakan strategis yang diusung oleh Abu Yusuf mengenai pertama, penetapan kharaj (pajak) yangs esuai dan seimbang, di mana beliau mengganti sistem perpajakan yang awalnya berbentuk masabah menjadi muqasamah guna mencapai keadilan ekonomi. Kedua, membangun fleksibilitas sosial, di mana warga negara sama di hadapan hukum. Dan beliau menetapkan kebijakan bagi non-muslim untuk membayar Jizyah, sebuah konsep perpajakan yang telah dilakukan pada masa Rasulullah Saw.

Ketiga membangun ekonomi dan politik yang transparan, hal ini berkaitan dengan kebijakan pengeluaran negara, dengan isidental revenue maupun permanen revenue dijelaskan secara transparan kepada masyarakat terutama berkaitan dengan fasilitas publik. Keempat, Sistem ekonomi yang otonom, maksudnya bahwa pengaturan harga terkait dengan supply dan demand diserahkan sepenuhnya pada pasar serta tidak terkait dengan pemerintah.

Pada bagian kebijakan negara, Abu Yusuf membagi penerimaan negara dari tiga bagian, yaitu pertama, Perpajakan dan ghanimah. Pada bagian ini terdapat pula Rikaz, fai’, kharaj, usyur, dan pjizyah. Penerimaan kedua, aset milik negara berupa tanah pertanian dan tanah mati mawtul ardh yang tidak digunakan dengan baik dan tanah milik pemerintah yang disewakan. Ketiga, sedekah dan zakat.

Menurut Abu Yusuf perlu adanya pemberlakuan pajak pada suatu negara dengan alasan perlunya pengembangan infrastruktur sosial ekonomi, mewujudkan keadilan dan efisiensi, banyaknya daerah yang perlu dikembangkan khususnya untuk ekonomi pada sektor pertanian, dan investasi negara untuk keberlangsungan negara dan jaminan sosial.

Abu Yusuf juga menjelaskan mengenai restrukturisasi mekanisme pemungutan pajak dengan menerapkan kebijakan dengan sistem musaqomah, di mana pungutan pajak bisa bertambah dan berkurang bergantung pada produktivitas pengelolaan lahan/tanah, dan status pajak yang diubah dari sistem dzimmah (pajak perlindungan) kepada sistem musyarakah (kerjasama rakyat dengan pemerintah) dalam sektor pertanian.

Pemberlakuan bea cukai (Usyur) menurut Abu Yusuf, kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah adalah batas minimum barang yang dikenakan bea cukai adalah 200 dirham, bea cukai dikenakan bagi barang yang melintas dengan barang dagangan bukan pribadi, besaran pajak yang dikenakan sebesar 2,5persen untuk muslim, 5persen untuk ahlul dzimah, dan 10 persen bagi ahlul harbi, bagi muslim yang telah membayar zakat maka ia tidak dikenakan usyur dan barang yang dibawa kafir harbi dan dzimmi tetap dikenakan pajak karena merupakan barang yang bernilai bagi mereka seperti babi dan khamr.

Kebijakan dalam pemberlakukan ghanimah didapatkan sebagai hasil dari pertempuran pihak musuh maka pendistribusiannya sesuai dengan aturan Alquran dalam QS. Al-Anfal ayat 41 yaitu 20 persen untuk Allah dan Rasul-Nya, Kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan Ibu Sabil, sedangkan sisanya untuk mereka yang berperang. Sedangkan fai’ meruoakan harta yang diperoleh orang-orang Islam tanpa melalui peperangan. Sesuai dalam QS. Al-Hasyr: 7, di mana 20 persen fai peruntukannya sama seperti dalam ketentuan ghanimah.

Berdasarkan pemikiran Abu Yusuf yang sangat cemerlang ini, maka pemerintah indonesia tentunya perlu menerapkan pola kebijakan yang relevan dengan kehidupan di zaman ini agar kesejahteraan perekonomian umat dapat tercapai. (*)

Editor: Achi Hartoyo

oleh: Ika Yulita - Pascasarjana Universitas Indonesia