Sabtu, 20 April 2019
15 Sha‘ban 1440 H
FOTO | Dok. fathia.sharianews.com
Pembangunan konsep kawasan terpadu industri halal tersebut nantinya akan melibatkan semua unsur-unsur yang terkait dengan industri halal.

Sharianews.com, Jakarta ~ Untuk mempermudah pelaku industri halal mengurus proses sertifikasi halal, Kementerian Perindustrian tengah mempersiapkan pembangunan kawasan terpadu industri halal. Hal ini selain untuk memenuhi permintaan terhadap produk-produk halal dari dalam maupun dari luar negeri, juga dimaksudkan sebagai implementasi penerapan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jamiman Produk Halal (UU JPH).

Demikian dikatakan oleh Riris Marito, Kepala Sub Bidang Industri Minuman Halal, Kementerian Perindustrian pada seminar bertajuk, "Halal Value Chain", di Hotel Manhattan, Jakarta, Selasa (18/12).

Lebih lanjut, Riris menjelaskan bahwa pembangunan konsep kawasan industri halal tersebut nantinya akan melibatkan semua unsur-unsur yang terkait dengan industri halal. Mulai dari bahan baku, ketersediaan air, transportasi, dan seluruh proses sertifikasi-nya.

Selain itu, di dalam kawasan tersebut nantinya juga akan memfasilitasi pembiayaan dan pelayanan atau dalam bahasa lain fasilitas fiskal dan non-fiskal. ” Aspek non-fiskal antara lain menjamin adanya pelayanan terpadu dan Lembaga Pengembangan Humaniora (LPH), yang keduanya diharapkan dapat membantu pelaku industri melengkapi persyaratan sertifikasi dan memudahkan mereka memperoleh sertifikasi halal.” tutur Riris.

Ada Konsekuensi Hukum

Diharapkan nantinya semua pelaku industri yang menempati kawasan terpadu industri halal, yang salah satunya dipusatkan di Pulo Gadung, dapat memenuhi kreteria halal. Mulai dari aspek manajemen, infrastruktur, evaluasi, dan sebagainya, sehingga jika ada pelaku industri yang melanggar ketentuan akan menerima konsekuensi hukum.

Riris menuturkan untuk saat ini pembangunan kawasan terpadu industri halal di Pulo Gadung masih dalam proses pengaturan atau manajemen dan masih banyak yang harus diperbaiki, termasuk dengan aspek sosialisasi yang juga belum maksimal dilakukan. “Bagaimanapun sosalisasi kepada masyarakat luas dapat membantu mengurangi kegaduhan saat ketuk palu proses implementasi nanti diterapkan di 2019,” kata Riris.

Karena itu, penting sebelum benar-benar dilaksanakan, sosialisasi terkait dengan bagaimana dan apa yang harus dilakukan terhadap pelaku industri yang belum mendapatkan sertifikasi halal, bagimana kondisi pelaku indusri di lapangan terhadap produk-produk tersebut? Aspek-aspek yang belum tersosialisasikan dengan baik, itu dikhawatirkan bisa jadi menimbulkan kegaduhan di masyarakat. “Jangan sampai ada sweeping-sweeping, sehingga semuanya perlu dipersiapkan,,” ujarnya usai acara diskusi.

Sertifikasi Menjaga Keamanan

Sejatinya, pentingnya sertifikasi  halal adalah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bagi konsumen. Selain itu juga menjaga agar setiap produk memiliki potensi pasar yang lebih luas dan bernilai jual tinggi. “Sebab, sertifikasi halal saat ini sudah menjadi faktor yang turut menentukan daya saing, karena memang itulah yang menjadi nilai jual bagi industri halal,” terang Riris.

Sayangnya ujar Riris, kendati mayoritas masyarakat Indonesia muslim dan merupakan pasar besar untuk produk halal, tetapi di sektor industri halal Indonesia masih tertinggal dari negara-negara lain yang jumlah muslimnya jauh lebih sedikit.

Indonesia masih kalah semangat dalam menggarap peluang bisnis di sektor industri halal tersebut di banding negara lain yang bahkan bukan negara berpenduduk mayoritas muslim.

“Begitu semangatnya negara-negara lain untuk mendapatkan sertifikasi halal agar bisa masuk ke Indonesia. Seharusnya ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, negara-negara luar saja semangat untuk mendapatkan sertifikasi halal, maka Indonesia harus lebih dari itu,” pungkas Riris. (*)

Reporter: Fathia Rahma Editor: Ahmad Kholil