Rabu, 19 Desember 2018
11 Rabi‘ at-akhir 1440 H
FOTO | Dok. www.freemalaysiatoday.com
Baru-baru ini, Pemerintah Kota Urumqi, Provinsi Xinjiang, China meluncurkan kampanye antihalal di kawasan tersebut.

Sharianews.com, Jakarta. Sebuah Anomali terjadi. Saat tren gaya hidup halal atau halal lifestyle sedang menjadi tren di banyak negara muslim, sebuah gerakan antihalal justru lahir di Kota Urumqi, Provinsi Xianjiang, China.  

Xinjiang adalah wilayah yang merupakan kampung halaman bagi etnis minoritas muslim Uighur, yang telah menjalani gaya hidup halal sesuai hukum Islam. Namun, penerapan nilai-nilai Islam tersebut dinilai oleh pemerintah setempat dapat mencederai kehidupan sekuler dan mendorong ekstremisme.

Sebagaimana dikutip dari laman berita www.reuters.com dalam pertemuan yang dilaksanakan Senin (8/10/2018), para pimpinan Partai Komunis Urumqi menyatakan sumpahnya untuk “melawan gerakan pan-halalization” yang dituntut oleh muslim Uighur. Hal itu disampaikan melalui rilis resmi di akun WeChat pemerintah setempat.

Salah satu langkah yang dilakukan untuk melawan kampanye antihalal ini adalah melalui tulisan. Ilshat Osman, kepala jaksa Urumqi bahkan menulis esai berjudul “Teman, Anda Tidak Perlu Mencarikan Restoran Halal, Terutama untuk Saya” guna mendukung kampanye ini.

Global Times sebagaimana diberitakan Reuters Rabu (10/10/2018) menulis bahwa “tuntutan menghalalkan sejumlah aspek kehidupan yang tidak benar-benar bisa menjadi halal” jutru memicu permusuhan kepada agama dan mengganggu nilai sekulerisme.

Menurut akun resmi WeChat Pemerintah Xinjiang, aparatur pemerintah tidak seharusnya memiliki pantangan makanan seperti anjuran makanan halal. Kantin-kantin di tempat kerja juga akan diubah sehingga setiap pejabat dapat menikmati hidangan apa saja.

Para pemimpin Partai Komunis Urumqi juga menekankan kepada anggota partai dan pejabat pemerintah untuk teguh memegang nilai-nilai Marxisme-Leninisme, bukan agama. Mereka juga mewajibkan penggunaan bahasa China standard dalam kehidupan sehari-hari.

Meski begitu, penduduk China secara teknis diberi kebebasan untuk menjalankan praktik agama. Namun, mereka kerap menjadi target pengawasan pemerintah.

Pemerintah China Agustus lalu menerbitkan aturan revisi yang mengatur perilaku penduduknya. Melalui aturan tersebut barang siapa yang kedapatan menjadikan nilai agama sebagai landasan hidup akan diganjar hukuman atau pengusiran.(*)

Ahmad Kholil