Kamis, 6 Agustus 2020
17 Thu al-Hijjah 1441 H
Home / Ekbis / Pemerintah Godok Skema Gratiskan Biaya Sertifikasi Halal untuk UMK
FOTO I Dok. goumk.id
Pemerintah saat ini masih terus membahas opsi anggaran terkait biaya sertifikasi halal, jika UMK digratiskan.

Sharianews.com, Jakarta ~ Pemberlakuan sertifikasi halal telah ditetapkan 17 Oktober 2019 lalu. Namun, hingga saat ini, pemerintah sepakat untuk tidak membebani usaha mikro dan kecil (UMK) dalam layanan sertifikasi jaminan produk halal (JPH).

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, saat ini, pemerintah tengah melakukan pembahasan dan mengupayakan tarif JPH dengan skema menggratiskan biaya sertifikasi halal bagi UMK. Ide skema tersebut hanya berlaku untuk UMK, sedangkan untuk sektor usaha menengah tidak.

Baca juga: Mengenal Ragam Akad dalam Kartu Kredit Syariah

“Jadi (usaha) kecil dan mikro ya, itu yang idenya, semangatnya akan digratiskan. Semangatnya itu supaya mereka tidak terbebani," ujar Ma'ruf, di Jakarta, pekan lalu.

Pemerintah saat ini masih terus membahas opsi anggaran terkait biaya sertifikasi halal, jika UMK digratiskan. Ia pun belum bisa memastikan, apakah opsi biaya sertifikasi halal untuk UMK berasal dari subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) atau subsidi silang dari usaha besar.

Hingga saat ini, terkait biaya untuk sertifikasi halal, belum dijelaskan besarannya. Berdasarkan siaran resmi Kementerian Agama, Ma’ruf mengungkapkan, pembahasan tersebut nantinya akan menghasilkan skema tarif yang transparan dan terukur, dan akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Selain tarif, Wapres Ma'ruf menuturkan, sinkronisasi Kementerian dan Lembaga terkait JPH juga terus dilakukan. Tujuannya menurut Kiai Ma'ruf agar proses layanan JPH yang seharusnya sudah mulai operasional sejak 17 Oktober 2019, dapat segera dilaksanakan.

Bila aturan dan skema sudah jelas, penerapan sertifikasi halal melalui Badan Penyelenggara JPH bisa dilaksanakan secepatnya. (*)

 

Reporter: Aldiansyah Nurrahman Editor: Achi Hartoyo