Jumat, 23 April 2021
12 Ramadan 1442 H
Home / Keuangan / Pemerintah Beri Keringanan Utang di Masa Pandemi, Perhatikan Hal Ini
Foto dok. Pixabay/Pexels
Keringanan ini diberikan kepada debitur dengan utang kurang dari Rp1 miliar

Sharianews.com, Jakarta – Pemerintah memberikan perhatian keringanan utang kepada debitur dalam menyelesaikan kewajibannya.

Keringanan utang dapat dimanfaatkan oleh penanggung utang yang pengurusannya telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan telah diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) sampai dengan 31 Desember 2020.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata mengatakan keringanan ini diberikan kepada debitur dengan utang kurang dari Rp1 miliar sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2021.

Isa mengungkapkan latar belakang kehadiran PMK ini karena beberapa hal. Pertama, karena adanya keinginan meningkatkan kualitas tata kelola dalam mengurus debitur.

“Kedua, kita ingin membantu mereka yang punya itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban kepada negara tetapi mungkin karena kendala termasuk pandemi Covid ini yang membuat mereka mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kita akan coba berikan jalan keluar. Ketiga, merupakan amanat Undang-Undang APBN 2021,” jelas Isa dalam acara Bincang Bareng DJKN secara virtual pada Jum'at (26/02).

Bentuk keringanan utang yang diberikan terbagi pada utang yang didukung barang jaminan berupa tanah bangunan dan utang yang tidak didukung barang jaminan berupa tanah dan bangunan. Bentuk keringanan ini dengan adanya pengurangan pokok, bunga, denda, ongkos atau biaya lainnya.

Adapun pengecualian pemberian keringanan utang dalam PMK ini. Keringanan utang tidak dapat diberikan kepada piutang negara yang berasal dari tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan, berasal dari ikatan dinas, berasal dari aset kredit eks Bank Dalam Likuidasi, piutang negara yang terdapat jaminan penyelesaian utang berupa asuransi, surety bond, penyelesaian setara lainnya.

Isa mengajak debitur untuk memanfaatkan program yang akan berjalan sampai Desember 2021 ini. Dengan adanya program keringanan utang diharapkan dapat mendukung upaya pemulihan ekonomi.

Rep. Aldiansyah Nurrahman