Rabu, 3 Maret 2021
20 Rajab 1442 H
Home / Keuangan / Pembentukan SWF Akan Disertai Unit Islamic SWF
Direktur Islamic Development Bank Jeddah, Saudi Arabia, Zaki Mohamad Mansoer
Tim yang sedang menggodok INA sudah tidak dipungkiri akan ada unit Islamic SWF

Sharianews.com, Jakarta - Pemerintah akan membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) yang bernama Indonesia Investment Authority (INA).

Menanggapi hal itu, Direktur Islamic Development Bank Jeddah, Saudi Arabia, Zaki Mohamad Mansoer mengungkapkan, di dalam tim yang sedang menggodok INA sudah tidak dipungkiri akan ada unit Islamic SWF.  

Berkaca dari pernyataan Gurrero and Funtes, Zaki menjelaskan ada hubungan antara keuangan syariah dan SWF. Pertama, semakin besar populasi negara muslim, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonominya. Kedua, negara-negara muslim sebagai penggerak industri halal secara global, baik melalui saluran perbankan syariah maupun tidak.

Berdasarkan data 2015 itu, menunjukan bahwa SWF yang diterapkan di negara Islam, sebanyak 77 persen sudah mau meningkatkan transaksi keuangan syariah mereka.

“Artinya INA akan punya banyak partner yang juga mengalokasikan ke investment secara syariah,” ujarnya, dalam webinar series yang diselenggarakan Harta Insan Karimah (HIK) Institute dan Yayasan Harapan Mulya Insani (YAHMI), serta berkolaborasi dengan Sharianews.com, Sabtu (23/01).

Lebih lanjut, Zaki menyampaikan SWF memiliki dampak postif kepada pertumbuhan ekonomi dan kebijakan ekonomi secara makro dalam pembangunan ekonomi di Timur Tengah. SWF dan keuangan syariah juga saling terhubung di negara-negara teluk.

Sektor industri halal pun akan semkain besar seiring dengan populasi muslim yang diperkirakan akan bertambah dari 23,4 persen atau 2 miliar penduduk di 2010 menjadi 26,4 persen atau 2,2 miliar penduduk dunia di 2030.

Jika nanti Islamic SWF masuk dalam INA, lanjut Zaki, industri halal bisa langsung disokong dan akan memberikan dampak ke masyarakat nantinya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu memprediksi membangun SWF butuh waktu lima tahun, maka ia menyarankan tidak perlu membangun dari nol, karena sebetulnya Indonesia sudah memilikinya, yaitu dana-dana yang bersumber dari BPKH, Taspen, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Sebetulnya, Pemerintah bisa memanfaatkan dana-dana jangka panjang ini. Tidak perlu  membentuk lPI sendiri, karena kalau dalam pengertian SWF itu adalah suatu surplus atau saving skim,” tandas Anggito.

Dari ketiga lembaga itu, BPKH dana kelolaannya sebesar Rp140 triliun dan plafon investasi langsung Rp25 triliun. Taspen dana kolilaan sebanyak Rp250 trilin dan plafon investasi langsung Rp15 triliun. Terkahir, BPJS dana kelolaannya sebesar Rp360 triliun dan plafon investasi langsung Rp20 triliun.

Rep. Aldiansyah Nurrahman

Tags: