Senin, 27 Januari 2020
02 Jumada al-akhirah 1441 H
Home / Ziswaf / Pembentukan BWI Bukan untuk Mengecilkan Peran Kemenag
Menag Fachrul Razi saat berpidato di Rakornas Badan Wakaf Indonesia. Foto/dok.romy
Pemerintah saat ini memfasilitasi program wakaf seperti regulasi penataan dan pendataan aset wakaf, perizinan tukar menukar benda wakaf dengan persyaratan yang ketat.

Sharianews.com, Jakarta ~ Menteri Agama, Fachrul Razi mengatakan, pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) bukan dimaksudkan untuk mengecilkan peran dari Kementerian Agama.

"Pembentukan BWI bukan untuk mengecilkan peran Menag dalam memberdayakan wakaf melainkan untuk menunjang dan memperkuat serta melengkapi pemerintah," ujar Menag Fachrul Razi dalam acara Rakornas BWI di Jakarta, Rabu (11/12).

Ditambahkan Menag, pemerintah saat ini memfasilitasi program wakaf seperti regulasi penataan dan pendataan aset wakaf, perizinan tukar menukar benda wakaf dengan persyaratan yang ketat.

"Selain itu ada advokasi sengketa wakaf, edukasi wakaf dalam koridor perundangan dan kepentingan masyarakat," sambung Menag.

Menag Fachrul Razi menyampaikan apresiasinya terhadap acara Rakornas yang dibuka Wapres Maruf Amin kemarin, Selasa (10/12).

"Agenda Rakornas tahun ini sangat penting dalam rangka evaluasi program kerja BWI tahun 2019 dan menetapkan program kerja 2020, dan pertemuan wakaf ini tidak bisa dipisahkan dengan fungsi, tugas Kemenag, dan peran BWI sebagai institusi semi pemerintah yang dibentuk dengan UU serta diberikan mandat untuk mengembangkan wakaf di tanah air," pungkasnya.

Rakornas yang bertajuk “Meningkatkan Pertumbuhan Wakaf Nasional Untuk Indonesia Sejahtera dan Bermartabat” yang digelar pada tanggal 10 hingga 12 Desember 2019 ini, Wapres juga mendorong agar pengelolaan wakaf dilakukan secara lebih profesional dan kreatif dengan visi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan skala ekonomi umat.

“Saya memandang setidaknya ada lima area yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan wakaf yaitu regulasi tentang wakaf, perbaikan tata kelola, penguatan kapasitas manajemen risiko, pengawasan, integrasi wakaf dengan sistem keuangan, serta standarisasi manajemen dan pengelola wakaf,” pesan Wapres. (*)

Reporter: Romy Syawal Editor: Achi Hartoyo