Selasa, 19 November 2019
22 Rabi‘ al-awwal 1441 H
Home / Opini / Pembentukan Badan Pengembangan Ekonomi Syariah
FOTO I Dok. pribadi
Dalam program ekonomi Jokowi untuk periode kedua disebutkan akan memberikan dukungan dan komitmen yang kuat kepada pengembangan ekonomi syariah.

Sharianews.com, Mulai tanggal 20 Oktober 2019, Jokowi resmi melanjutkan roda pemerintah Indonesia untuk periode kedua setelah KPU mengumumkan Jokowi-Ma'ruf sebagai Pemenang Pilpres 2019 dan berdasarkan hasil sidang MK yang menolak seluruh gugatan permohonan Prabowo-Sandiaga.

Dalam program ekonomi Jokowi untuk periode kedua disebutkan akan memberikan dukungan dan komitmen yang kuat kepada pengembangan ekonomi syariah dan disampaikan oleh Kiyai Ma’ruf Amin apabila mereka terpilih, pasangan Jokowi-Ma'ruf akan membentuk Badan Pengembangan Ekonomi Syariah.

Harapan pengembangan ekonomi syariah kepada pemerintah periode kedua Jokowi sangat besar, hal ini sejalan dengan besar potensi ekonomi syariah baik di dunia dan di Indonesia sebagai penduduk Muslim terbesar di dunia. Di mana menurut Laporan Thomson Reuters (2018), penduduk Muslim dunia menghabiskan 1,30 triliun dolar AS pada tahun 2017 untuk makanan halal serta Indonesia menjadi konsumen makanan halal terbesar di dunia dengan menghabiskan 170 miliar dolar AS.

Di samping itu, kebutuhan produk halal tidak hanya terbatas makanan saja. Sektor dalam industri halal tersebut terdiri atas 10 sektor yang secara ekonomi dan bisnis berkontribusi besar dalam industri halal: sektor industri makanan, wisata dan perjalanan, pakaian dan fesyen, kosmetik, finansial, farmasi, media dan rekreasional, kebugaran, pendidikan dan seni budaya.

Thomson Reuters mencatat total market industri ekonomi syariah di tahun 2017 mencapai 2.107 miliar dolar AS dengan perkiraan di tahun 2023 total market industri ekonomi syariah mencapai 3.007 miliar dolar AS.

Potensi ekonomi syariah merupakan sebuah peluang besar bagi Indonesia untuk mendorong industri ekonomi dan halal industri dan harapannya Indonesia tidak lagi hanya menjadi konsumen terbesar, tetapi bisa menjadi salah satu produsen makanan halal terbesar di dunia.

Karenanya, dengan begitu besar potensi sektor ekonomi syariah dan halal industri terhadap perekonomian nasional maka pemerintah harus terus mendorong dan mengembankan ekonomi syariah sebagai salah satu sektor prioritas pemerintah, agar semakin signifikan berkontribusi dalam pembangunan nasional maka mendirikan Badan Pengembangan Ekonomi Syariah merupakan langkah strategis yang tepat.

Dengan didirikannya Badan Pengembangan Ekonomi Syariah (BNES) maka akan mempercepat dan memperkuat daya dorong pengembangan dan kontribusi industri ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi nasional.

Kelembagaan yang Inklusif

Pembentukan Badan Pengembangan Ekonomi Syariah ini dapat berkaca pada saat pemerintah mendirikan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang merupakan Lembaga baru yang independen dengan peran dan tugas mengawal perkembangan industri ekonomi kreatif di tanah air.

Dalam pembentukan Badan Ekonomi Syariah diharapkan nanti, secara kelembagaan bisa lebih kuat dengan diberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi dan pengawasan terpadu dalam program pengembangan industri ekonomi syariah yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Badan ini bisa memberikan rekomendasi arah kebijakan seperti program yang kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan akses keuangan syariah yang inklusif kepada pelaku usaha UMKM yang tidak memiliki kemampuan akses keuangan ke Lembaga formal dan penciptaan lapangan kerja.

Langkah nyata dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia diharapkan tidak lagi hanya sekadar kegiatan yang sifatnya seremonial ekonomi Syariah seperti FGD, Seminar dan Talk Show yang minim dampak langsung ke sektor riil industri halal dan ekonomi syariah.

Saat ini, dukungan dan langkah nyata yang berdampak langsung sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha ekonomi syariah dan industri halal dari pemerintah dan lembaga terkait di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Misalnya dukungan untuk industri halal berupa insentif dengan memberikan sertifikat halal kepada pelaku usaha UMKM, menginisiasi pendirian Holding Usaha Pesantren, temu bisnis (business matching) usaha syariah kepada investor dan pelaku usaha syariah untuk mendorong terciptanya ekosistem rantai nilai halal (halal value chain) dalam mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Kegiatan yang berdampak langsung lainnya yang masih kurang saat ini adalah program pemberdayaan dan penguatan ekosistem industri ekonomi syariah dari berbagai level bisnis sehingga diharapkan menjadi salah satu prioritas program pengembangan ekonomi syariah ke depan.

Selanjutnya Badan Pengembangan Ekonomi Syariah harus lebih akomodatif dan membuka sinergi yang lebih banyak dengan berbagai stakeholders ekonomi dan keuangan syariah serta menghindari sifat ekslusif dan tertutup.

Selain itu, Badan Pengembangan Ekonomi Syariah apabila telah dibentuk harus segera berlari kencang sehingga kesuksesannya sangat ditentukan oleh SDM yang memahami ekonomi syariah dan industri halal bukan hanya dari segi teori tetapi juga memahami dan menguasai peta industri di lapangan, sehingga pentingnya penerimaan SDM yang terbuka bukan hanya sekedar merekrut SDM berdasarkan kelompok tertentu apalagi sampai merekrut SDM yang minim pengalaman dan wawasan teknis.

Pada akhirnya komitmen dan peran aktif pengembangan ekonomi syariah baik dari pemerintah (pembuat kebijakan), pelaku usaha, asosiasi, dan akademisi sangat penting dengan demikian potensi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan halal industri dunia dapat terwujud yang tentunya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. (*)

*Wakil Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DKI Jakarta

oleh: Safri Haliding Editor: Achi Hartoyo