Minggu, 5 Juli 2020
15 Thu al-Qa‘dah 1441 H
Home / Ekbis / Ombinus Law Buka Celah Self Declare atas Kehalalan Produk
FOTO I Dok. Pexels.com
Penetapan fatwa halal justru harus diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai ahlinya.

Sharianews.com, Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja berkaitan dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) membuka celah bagi pelaku usaha untuk melakukan self declare atas kehalalan produknya.

Pakar hukum, Firman Wijaya mengatakan, penetapan fatwa halal justru harus diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai ahlinya.

Kehadiran MUI sebagai guideline menjadi penting dalam otoritas keagamaan dan keahlian saintifik untuk membuktikan kehalalan produk (laboratoris). Kegagalan dalam mengukur keahlian ini akan menimbulkan kebingungan.

Menukil sumber resmi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI dijelaskan, hal yang perlu dicatat dalam konteks jaminan halal adalah perlindungan konsumen. Apabila ada lembaga lain yang tidak kredibel mengambil alih, maka dampaknya adalah kesesatan informasi.

“Intinya, siapa yang memberikan informasi yang tidak benar itulah yang harus bertanggung jawab. Karena itulah harus otoritas tunggal yang menentukan fatwa, jangan ada lembaga lain. Kalau tidak punya kemampuan dan keahlian dalam menetapkan sesuatu, maka itu yang bisa disebut misjudgment, munculnya kekeliruan,” papar Firman (26/2).

Firman mengingatkan jangan sampai memunculkan disparitas fatwa. Apabila muncul disparitas, dikhawatirkan keyakinan umat yang akan menjadi masalah selanjutnya.

Untuk itu, lembaga yang menetapkan harus dipastikan tunggal, tidak boleh lebih sehingga menciptakan alat ukur berbeda. (*)

Reporter: Aldiansyah Nurrahman Editor: Achi Hartoyo