Sabtu, 28 Januari 2023
07 Rajab 1444 H
Home / Keuangan / OJK Sarankan BPRS Kerjasama dengan Fintech
FOTO | Dok.sharianews.com
Di Inggris, fintech dianggap sebagai inovasi karena bisa menyatukan dan mempertemukan antara yang membutukan uang dengan yang memiliki uang.

Sharianews.com, Saat ini semua hal seolah tergantung dengan teknologi informasi. Untuk itu, perkembangan teknologi informasi harus dimanfaatkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), baik untuk operasional maupun untuk strategi-strategi bisnis.

Hal itu disampaikan Ahmad Soekro Tratmono, Kepala Departemen Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia menyampaikan maraknya financial technology (fintech) adalah bagian dari kemajuan teknologi informasi. Di Inggris, ia menjelaskan, fintech dianggap sebagai inovasi karena bisa menyatukan dan mempertemukan antara yang membutukan uang dengan yang memiliki uang.

Karena itu, fintech sebagai teknologi baik untuk diterapkan oleh BPRS. Soekro berharap, fintech bisa menjadi sesuatu yang ikut berperan dalam pengembangan BPRS, baik dalam layanan operasional, sarana pemasaran, maupun mentransformasikan BPRS menjadi fintech sendiri.

“Saya sarankan, jika BPRS ingin sebagai fintech agak berat, menurut saya itu akan susah. Lebih baik fintech ini, teknologinya saja digunakan, untuk pemasaran, jadi teknologinya itu bisa dimanfaatkan oleh BPRS,”kata Soekro, saat Raker BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Group di Bogor, Sabtu (10/11/2018).

Sebab, jika BPRS membangun sendiri teknologi fintech, itu akan memberatkan. karena bisa saja, saat ini baru membangun, nantinya lima tahun yang akan datang teknologinya sudah berubah. “Sehingga saya menyarankan untuk membangun secara bersama,”ungkapnya.

Perbedaan Fintech dan Bank

Lebih lanjut, ia menerangkan perbedaan fintech dan insitusi perbankan di Indonesia. Menurutnya, OJK tidak bertanggung jawab apabila terjadi kegagalam bisnis dalam fintech. Tidak seperti di bank yang memiliki Lembaga Penjamin Simpanan sebgai penjamin. Sementara fintech tidak ada, OJK hanya mendaftar fintech, yang menurutnya saat ini sudah mencapi sekitar 200 fintech.

Fintech menurut Bank Indonesia (BI) diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Perkembangan fintech di satu sisi terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, maupun perekonomian nasional, namun di sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan.

Karena itu, serta untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal, Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) mengenai fintech dan Regulatory Sandbox.

Melalui PBI No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, BI mengatur mengenai kewajiban pendaftaran di BI bagi Penyelenggara Teknologi Finansial yang melakukan kegiatan sistem pembayaran.

Kewajiban pendaftaran tersebut dikecualikan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dari BI dan bagi Penyelenggara Teknologi Finansial yang berada di bawah kewenangan otoritas lain. (*)

 

Reporter: Aldiansyah Nurrahman Editor: Ahmad Kholil