Selasa, 20 Agustus 2019
19 Thu al-Hijjah 1440 H
Home / Keuangan / OJK Peringatkan Pentingnya Fintech yang Teregistrasi
FOTO I Dok. sharianews
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, adanya fintech memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat dan industri keuangan.

Sharianews.com, Jakarta ~ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) rutin menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana arah kebijakan financial technology (fintech) di Indonesia. Kehadiran teknologi, termasuk fintech di dalamnya harus bisa dimanfaatkan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, adanya fintech memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat dan industri keuangan. Namun, perkembangannya harus diiringi dengan koridor-koridor, sehingga tetap melindungi hak-hak konsumer atau masyarakat.

“Untuk melindungi hak-hak konsumer itu ada koridornya yang kita sebut prinsip-prinsip yang harus dipatuhi. Prinsip yang harus dipatuhi di antaranya dari segi penyedia fintech. Siapa pun yang mempunyai prakarsa produk fintech itu harus menunjukan dirinya, saya siapa, saya di mana, untuk itu sehingga implikasinya harus terdaftar (di OJK),” paparnya menegaskan, di Jakarta, Selasa (16/7).

Dengan teregistrasi, bila ada kejadian yang tidak diinginkan bisa ditangani OJK. Begitu pun masyarakat, bisa melaporkan bila terjadi sesuatu yang merugikan yang disebabkan fintech. OJK akan memeriksa fintech tersebut.

Wimboh juga mengingatkan bahwa produk fintech harus mempunyai komitmen harus jangka panjang. Tidak boleh habis di tengah jalan, apapun alasannya. Sehingga bila fintech tidak terdaftar, OJK tidak bisa mengatakan bahwa fintech tersebut berkomitmen untuk bisnis jangka panjang.

“Jika fintech tidak terdaftar bagaimana OJK meyakinkan bahwa platform fintechnya itu mampu terus ke depan. Juga sisi transparannya, setiap penyedia fintech harus berjanji. Harus fair. Transparan tidak boleh mengakali dalam arti yang negatif, tidak boleh mengakali konsumen,” pungkas Wimboh.

Sebagai informasi, sampai saat ini untuk fintech Peer to Peer lending (P2P) sudah ada 113 fintech yang terdaftar di OJK, enam di antaranya merupakan fintech P2P syariah.

Sementara sudah ada 1087 fintech P2P ilegal yang sudah dihentikan Satgas Waspada Investasi dari 2018 hingga April 2019. (*)

Reporter: Aldiansyah Nurrahman Editor: Achi Hartoyo