Kamis, 24 September 2020
07 Ṣafar 1442 H
Home / Keuangan / OJK: Keuangan Syariah Seharunya Jadi Motor Penggerak Utama SDGs
Foto dok. Pexels
Prinsip yang terkandung dalam keuangan syariah sudah sangat sejalan dengan tujuan SDGs.

Sharianews.com, Jakarta - Direktur Penelitian dan Pengembangan Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Deden Firman Hendarsyah mengatakan keuangan syariah seharusnya menjadi motor penggerak utama dalam pencapaian tujuan-tujuan yang ada dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs).

Ia menjelaskan prinsip yang terkandung dalam keuangan syariah sudah sangat sejalan dengan tujuan SDGs. Prinsip itu antara lain, bagi hasil, menjauhi riba, menghindari usaha yang spekulatif, dan setiap transaksi di-back up sektor riil.

“Sebetulnya sudah sangat sejalan dengan SDGs. Sehinga secara natural keuangan syariah akan menjadi motor pendorong di dalam pencapaian target-target SDGs di Indonesia,” ucap Deden, dalam webinar belum lama ini.

Bentuk nyata dalam mendorong SDGs di Indonesia tertuang penerapan keuangan berkelanjutan di dalam Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Ketentuan itu mengatur langkah-langkah yang harus ditempuh oleh lembaga keuangan di Indonesia dalam penerapan keuangan berkelanjutan, sehingga diharapkan adanya transformasi sitem keuangan ke arah keuangan berkelanjutan. Dengan begitu bisa memberikan kontribusi signifikan dalam impelmentasi SDGs.

Di dalam POJK ini juga mengatur pembangunan sosial. Di mana peran ekonomi dan keuangan syariah di dalam SDGs sebagai pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan.

Deden mengungkapkan ekonomi dan keuangan syariah memiliki instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, memperkecil jarak diantara tingkatan pendapatan masyarakat. Instrumen itu adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Selain itu, bentuk nyata dorongan lain adalah peta jalan atau roadmap keuangan berkelanjutan di Indonesia. Peta jalan ini sudah berakhir di 2019 dan saat ini OJK sedang dalam tahap akhir penyelesaian peta jalan untuk 2020-2024.

Dalam peta jalan keuangan berkelanjutan ini sudah menghasilkan banyak sekali penerapan keuangan syariah mendukung SDGs, salah satunya green sukuk. Green sukuk diterbitkan pemerintah dengan tujuan untuk pembiayaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Deden menyampaikan dalam SDGs menuntut semua unsur terlibat termasuk masyarakat. “Green sukuk ini retail, nominalnya yang terkecil Rp1 juta. Jadi, terjangkau untuk masyarakat,” tambahnya.

Rep. Aldiansyah Nurrahman