Sabtu, 28 Januari 2023
07 Rajab 1444 H
Home / Keuangan / OJK Keluarkan Stimulus Lanjutan untuk BPR/BPRS
Foto dok. Pexels
Penyebaran Covid-19 secara global dan domestik masih berlanjut dan berdampak cukup signifikan terhadap sektor riil, termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga masih dibutuhkan waktu untuk kembali pulih.

Sharianews.com, Jakarta - Penyebaran Covid-19 secara global dan domestik masih berlanjut dan berdampak cukup signifikan terhadap sektor riil, termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga masih dibutuhkan waktu untuk kembali pulih.

Hal itu, menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso turut berpengaruh pada kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang memiliki target pasar utama UMKM.

“Untuk mendukung stabilitas kinerja BPR dan BPRS di masa pandemi, OJK mengeluarkan stimulus lanjutan untuk mendukung pertumbuhan industri BPR dan BPRS, sehingga dapat menjalankan fungsi intermediasi termasuk mendorong pemulihan dan pertumbuhan sektor riil terutama UMKM,” jelasnya, Selasa (02/03).

Dalam media sosial OJK disebutkan ada empat stimulus lanjutan bagi BPR dan BPRS. Pertama terkait pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP). PPAP umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar dapat dibentuk sebesar 0 persen atau kurang dari 0,5 persen dari aset produktif dengan kualitas lancar sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR.

Lalu, yang kedua prihal perhitungan nilai agunan yang diambil alih sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum. Presentase nilai Agunan yang Diambil Alih (AYDA) sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPR dan BPRS pada posisi laporan Maret 2020.

Ketiga, yaitu perhitungan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR atau BPRS lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR atau BPRS dikecualikan dari ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD). Penempatan dana antar bank tersebut dapat dilakukan kepada seluruh BPR pihak terkait dan tidak terkait paling banyak 30 persen dari modal BPR dan BPRS.

Terakhir atau keempat, penyediaan dana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) tahun 2021 dapat disediakan sebesar kurang dari 5 persen dari realisasi SDM tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan, BPR atau BPRS dalam menerapkan kebijakan stimulus lanjutan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, dan harus melakukan penyesuaian pedoman atas seluruh kebijakan yang diterapkan.

Kemudian, harus melakukan dokumentasi dan administrasi yang memadai atas seluruh kebijakan yang diterapkan. Serta, melakukan simulasi perhitungan dampak penerapan kebijakan terhadap kecukupan permodalan dan likuiditas BPR dan BPRS secara periodik.

Terkati pelaksanaan simulasi dampak penerapan kebijaka, OJK dapat menentukan periode simulasi perhitungan dampak penerapan kebijakan lebih cepat daripada yang dilakukan BPR atau BPRS. OJK juga dapat meminta BPR dan BPRS menyampaikan hasil perhitungan dan rencan tindak yang diperlukan.

Pada kesempatan itu juga, dijelaskan bawha dalam hal BPR atau BPRS akan melakuakn pembagian dividen dan atau tantiem haru memerhatikan dua hal.

Pertama, BPR atau BPRS wajib memastikan pembagian dividen dan/atau tantiem tidak berdampak pada kecukupan permodalan BPR dan BPRS sesuai dengan POJK KPMM BPR atau BPRS dengan memperhitungkan paling sedikit penerapan kebijakan pembentukan PPAP dan AYDA yang akan jatuh tempo.

Kedua, OJK dapat memberikan sanksi kepada BPR dan BPRS yang tidak memenuhi ketentuan terkait pembagian dividen dan/atau tantiem.

Rep. Aldiansyah Nurrahman

Tags: