Minggu, 7 Juni 2020
16 Shawwal 1441 H
Home / Keuangan / OJK : 7 Kunci Penting Mempercepat Inklusi dan Literasi Keuangan Syariah
-
Kualitas dan kecepatan layanan perbankan syariah harus terus ditingkatkan. Misalnya dengan mengembangkan teknologi informasi yang handal dan adaptif, berkolaborasi dengan fintech syariah.

Kualitas dan kecepatan layanan perbankan syariah harus terus ditingkatkan. Misalnya dengan mengembangkan teknologi informasi yang handal dan adaptif, berkolaborasi dengan fintech syariah.

Sharianews.com, Jakarta. Tingkat inklusi dan literasi keuangan syariah di Indonesia masih rendah. Di tahun 2017 ini baru mencapai 11 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ahmad Soekro Tratmono, pada even seminar bertajuk, “Peran Sektor Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di LKMS” yang digelar oleh Asosisasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), bekerja sama dengan Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI) Universitas Trisakti, Jakarta, Kamis (9/8/2018).

Karenanya, menurut Ahmad Soekro Tratmono, ada beberapa hal yang mesti dibenah

i. Pertama, kualitas dan kecepatan layanan perbankan syariah harus terus ditingkatkan. Misalnya dengan mengembangkan teknologi informasi yang handal dan adaptif, berkolaborasi dengan fintech syariah.

Kedua, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) harus kembali ke khittah, yaitu berpihak kepada masyarakat pedesaan, serta usaha kecil dan mikro.

Ketiga, untuk mempercepat  pengembangan inklusi keuangan syariah, antara lain bisa dengan mendirikan bank wakaf mikro atau bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah Mikro (LKSM) seperti Baitul Mal Wattamwil (BMT) atau Koperasi Syariah dengan tetap  memegang prinsip prudential.

Keempat, terus mengembangkan dan memonitorig pengembangan inklusi keuangan syariah yang sudah dilakukan oleh BPRS Harta Insan Karima Grup dan BPRS Amanah Ummah, melalui pembiayaan mikro tanpa agunan, pembiayaan Grameen Bank atau tangggung renteng melalui ketua kelompok atau pembiayaan thaharah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. 

Kelima, inklusi keuangan syariah bisa dilakukan secara  berkesinambungan melalui kerjasama akademi, praktisi, OJK, pimpinan pondok pesantren, maupun tokoh masyarakat melalui metode pendampingan.

Keenam, pelaku industri keuangan syariah harus memanfaatkan produk bank syariah yang sangat bervariatif. Contohnya akad murabahah jual beli barang dan istishna dalam persediaan barang.

Ketujuh, OJK siap mendukung atau menjadi fasilitator untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) LKSM, termasuk BPRS, karena kunci inklusi keuangan adalah SDM yang handal.

Asbisindo dukung penuh peran OJK

Peran OJK dalam mendorong pengembangan LKMS diapresiasisi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asbisindo Kompartemen BPRS Jabodetebek, Muhammad Hadi Maulidin Nugraha.

Hadi Maulidin mengatakan, untuk mendukung upaya OJK dalam memainkan peran pentingnya ini, rencananya dalam satu bulan ke depan, Asbisindo akan mengadakan acara serupa. Agar acara pelatihan dan edukasi seperti ini bisa dilaksanalah secara berkelanjutan.

“Asbisindo akan mendukung. Apalagi OJK sudah menyatakan siap untuk menjadi pembicara seminar atau kajian untuk mendukung perkembangan industri keuangan syariah, dan tidak perlu dibayar,” ujar Hadi, saat dihubungi sharianews.com, Kamis (9/8/2018).(*). 

Reporter : Aldiansyah Nurrahaman Editor : Ahmad Kholil