Sharianews | Multiakad Kok Dilarang
Kamis, 18 Oktober 2018 / 08 Ṣafar 1440

Multiakad Kok Dilarang

Jumat, 24 Agustus 2018 14:08
Multiakad Kok Dilarang
-

Setidaknya ada enam hadits sebagai dalil larangan dalam multiakad. Dari semua dalil itu, multiakad di Bank Syariah tidak menabrak ketentuan Syariah. Multiakad di Bank Syariah sudah sesuai Syariah.

Setidaknya ada enam hadits sebagai dalil larangan dalam multiakad. Dari semua dalil itu, multiakad di Bank Syariah tidak menabrak ketentuan Syariah. Multiakad di Bank Syariah sudah sesuai Syariah.

Pertanyaan:

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Yang terhormat, Ustadz Ahmad Ifham Sholihin.

Saya mau bertanya, mengapa Bank Syariah masih menerapkan skema dua transaksi dalam satu akad? Bukankah dua transaksi dalam satu akad itu dilarang?

Mohon pencerahannya. Terima kasih.

Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Andi, tinggal di Makassar.

Jawaban:

Saudara Andi yang dicintai Allah, semoga kita semua selalu berlimpah barakah dari Allah agar kita bisa konsisten hanya mau menggunakan rekening Bank Syariah saja dalam menggunakan transaksi perbankan. Amin.

Mari lebih dulu kita menyamakan persepsi tentang makna dua transaksi dalam satu akad. Saya lebih suka menyebutnya multiakad. Dalam kitab Qadhaya Fiqhiyyah Mu’ashirah fi al Mal wa al Iqtishad karya Nazih Hammad dijelaskan bahwa Multiakad adalah "kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih -seperti jual-beli dengan sewa-menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, sahraf (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah, dst- sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan. Tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad." Sederhananya, multiakad adalah kontrak yang tersusun atas serangkaian akad-akad.

Kaidah fikih muamalah paling populer mengatakan bahwa hukum asal dari muamalah adalah mubah (boleh atau halal), sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Ketika kita sedang membahas bab larangan dalam Multiakad, maka kita harus memahami hadits larangan terkait multiakad.

Jika ada transaksi di perbankan syariah tidak menabrak larangan dalam multiakad, berarti transaksi tersebut sudah sesuai Syariah. Berikut ini ada beberapa nash atau dalil larangan tentang Multiakad. Pembahasan kita tentang Multiakad tidak perlu melebar jauh, kita fokus pada makna atas hadits larangan dalam multiakad.

Dalil Larangan Bay’ al-Gharar

Hadits pertama tentang larangan Bay’ al-Gharar:

Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW melarang jual-beli dengan cara melempar batu dan jual-beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya) [Hadits riwayat Muslim].

Hadits ini melarang Bay’ al-Gharar dan Bay’ al-Hashah. Menurut bahasa Arab, makna al-gharar adalah al-khathr (pertaruhan). Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, al-gharar adalah yang tidak jelas hasilnya (majhul al-‘aqibah). Sedangkan menurut Syaikh As-Sa’di, al-gharar adalah al-mukhatharah (pertaruhan) dan al-jahalah (ketidakjelasan). Perihal ini masuk dalam kategori perjudian. Dengan demikian, jual-beli gharar adalah semua jual-beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian. Sedangkan al Hashah adalah jual-beli dengan cara melempar batu. Ini juga merupakan jual-beli yang tidak jelas. Hukumnya: dilarang.

Jual-beli gharar, menurut keterangan Syaikh As-Sa’di, termasuk dalam katagori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan, semua jual-beli gharar, seperti menjual burung di udara, unta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual-beli al-hashah, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam Alquran.

Salah satu contoh transaksi jual-beli gharar dalam Mutiakad adalah seperti transaksi penjual berkata kepada pembeli, “aku jual kepadamu baju ini dengan harga 10 dirham secara kontan atau 20 dirham dengan pembayaran tempo selama satu tahun,” kemudian si pembeli menyetujui tanpa memilih dengan jelas harga belinya. Hal ini dilarang Syariah.

Skema seperti ini aneh dan tidak terjadi pada bisnis keseharian, tapi ternyata dipraktikkan Bank Konvensional, meskipun di Bank Konvensional tidak ada transaksi yang ada harganya karena tidak ada jual-beli. Pada skema kredit bersyarat bunga nonflat, sejak awal akad/kontrak tidak akan dipastikan nominal rupiah yang harus dibayarkan, dan akan sangat tergantung pada tingkat suku bunga. Jumlah utang yang harus dibayarkan akan berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu.

Skema sederhana sebagai tafsir dari bay’ al-gharar ini, misalnya, A dan B sepakat melakukan jual-beli dengan harga yang harus dilayar oleh B adalah sebesar Rp 5 juta dengan cara pembayaran angsuran dua bulan. Seiring berjalannya waktu, si B keberatan jika diangsur selama dua bulan. Si B mengajukan keringanan jangka waktu pembayaran, misalnya, menjadi enam bulan. Ketika si A memberikan syarat penambahan harga total, misalnya, menjadi Rp 7 juta karena ada penambahan waktu, maka ini dilarang Syariah Islam.

Dalil Larangan Bay’atayni fi Bay’ah

Hadits kedua tentang larangan Bay’atayni fi Bay’ah:

“Telah mengabarkan kepada kami, Amr bin Ali, dan Ya’qub bin Ibrahim, dan Muhammad bin Mutsanna, mereka berkata, telah mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sa’id, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Amr, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami, Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW melarang dua jual-beli dalam satu transaksi jual-beli.”

Hadits larangan jual-beli jenis ini (bay’atayni fi bay’ah) sangat populer. Ada juga hadits lain dengan maksud yang sama namun dengan nash berbeda yakni pelarangan shafqatayni fi shafqah. Dalam Kitab Qadhaya Fiqhiyyah Mu’ashirah fi al-Mal wa al-Iqtishad karya Nazih Hammad, ada beberapa tafsiran atas pelarangan bay’atayni fi bay’ah ini.

Pertama, Imam Malik, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ishaq, Asy-Syafi’i menafsirkan seperti transaksi penjual berkata kepada pembeli, “aku jual kepadamu baju ini dengan harga 10 dirham secara kontan atau 20 dirham dengan pembayaran tempo selama satu tahun,” kemudian si pembeli menyetujui tanpa memilih dengan jelas harga belinya.” Hukumnya: tidak sesuai Syariah.

Kedua, Ibnu Rusyd memaknai skema ini dengan Bay al-Gharar. Yakni, ada ketidakjelasan pilihan harga. Hukumnya: dilarang. Ketiga, Asy-Syaukani memaknai skema ini dengan menjual sesuatu dengan dua harga. Hukumnya: tidak halal. Keempat, Ibnu al-Qayyim menyatakan hukumnya boleh jika ada pilihan satu harga.

Kelima, Imam Malik dalam Al-Muwatththo’ juga menafsirkan bahwa skema ini adalah perbedaan harga antara jual-beli kontan dengan jual beli maushuf fi dzimmah, namun tidak ada pilihan harga yang jelas. Hukumnya: dilarang. Keenam,  Ibnu Arabi menafsirkannya dengan kategori Bay’ al-Gharar oleh karena ada ketidaksepakatan harga. Hukumnya: dilarang.

Ketujuh, Asy-Syaukani memaknai jual-beli dengan harga yang tidak jelas atau tidak ada, hukumnya haram. Delapan, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah memaknai hadits ini dengan makna bay’ inah. Ilustrasi bay’ inah, misalnya, “aku jual kepadamu komoditas ini dengan harga 100 dengan pembayaran selama setahun, aku beli dari kamu 200 dengan kontan langsung.” Hukumnya: dilarang.

Bank Syariah tidak melakukan skema transaksi ini, tidak ada bay’ al-gharar dalam harga, dan tidak boleh ada bay’ inah. Meskipun Madzhab Syafi’i membolehkan bay’ inah, namun kebolehannya adalah jika bay’ inah dilakukan dengan tanpa aspek kesengajaan.

Andaikan ada bay’ inah dalam take over (pengalihan pembiayaan), skema seperti bay’ inah ini diperbolehkan hanya jika take over dilakukan dari Bank Konvensional ke Bank Syariah. Jadi, ada pertimbangan hajiyat mensyariahkan nasabah Bank Konvensional. Jika take over dilakukan dari Bank Syariah ke Bank Syariah, hal ini tidak diperbolehkan.

Seiring dengan berjalannya waktu, sudah ada beberapa inovasi akad sehingga take over dari Bank Konvensional tidak perlu melibatkan bay’ inah, namun bisa menggunakan bay’ wal isti’jar atau bay’ wal musyarakah mutanaqishah (ini akan saya bahas pada tulisan lain).

Hadits ketiga, lanjutan dari hadits kedua, larangan Bay’atayni fi Bay’ah:

Menurut riwayat Abu Dawud: “Barangsiapa melakukan dua jual-beli dalam satu transaksi, maka baginya harga yang murah atau ia termasuk riba.”

Hadits ini memberikan solusi bahwa jika ada skema dua jual-beli dalam satu transaksi, maka pilih saja satu harga, sehingga tidak terkena Riba. Hal ini dilakukan Bank Syariah, ketika Bank Syariah menyodorkan banyak alternatif harga sesuai tabel, misalnya, jika dibayar kontan harganya Rp 100 juta, jika diangsur lima tahun maka harganya Rp 125 juta, jika diangsur 10 tahun maka harganya Rp 150 juta, jika diangsur 15 tahun maka harganya Rp 175 juta. Itu baru alternatif harga. Ketika akad dilakukan, nasabah akan memilih salah satu harga saja. Ini tidak melanggar larangan tersebut.

Dalil Larangan Shafqatayni fi Shafqah

Hadits keempat tentang larangan Shafqatayni fi Shafqah:

“Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang dua transaksi dalam satu transaksi.”

Dalam Kitab Qadhaya Fiqhiyyah Mu’ashirah fi al-Mal wa al-Iqtishad karya Nazih Hammad, ada beberapa tafsiran atas pelarangan shafqatayni fi shafqah ini.

Pertama, Imam Ahmad, Imam Syafi’i, Abu Ubaid Al-Qasim menafsirkan shafqatayni fi shafqah adalah bay’atayni fi bay’ah. Yakni, seperti transaksi penjual berkata kepada pembeli, “aku jual kepadamu baju ini dengan harga 10 dirham secara kontan atau 20 dirham dengan pembayaran tempo selama satu tahun,” kemudian si pembeli menyetujui tanpa memilih dengan jelas harga belinya.” Hukumnya: dilarang.

Kedua, Asy-Syaukani menafsirkan shafqatayni fi shafqah adalah bay’atayni fi bay’ah. Hukumnya: dilarang. Ketiga, Ibnu Qayyim menafsirkan shafqatayni fi shafqah adalah bay’ inah. Hukumnya: dilarang.

Perlu dipertegas lagi bahwa Bank Syariah tidak melakukan transaksi shafqatayni fi shafqah yang dilarang ini.

Dalil Larangan Bay’ wa Salaf dan Multiakad Lainnya

Hadits kelima tentang larangan bay’ wa salaf dan beberapa Multiakad lainnya:

Telah mengabarkan kepada kami, Amr bin Ali, dan Humaid bin Mas’adah, dari Yazid, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami, Ayyub, dari Amr bin Syuaib, dari Ayahnya, dari Kakeknya, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Tidak dihalalkan meminjam dan menjual, dua syarat dalam satu transaksi jual-beli, keuntungan yang belum dapat dijamin, dan menjual sesuatu yang tidak engkau miliki." Riwayat Imam Lima. Hadits shahih menurut Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Hakim.

Hadits keenam terkait dengan hadits keempat:

Hadits tersebut juga dikeluarkan dari kitab Ulumul Hadits riwayat Abu Hanifah dari 'Amr dengan lafaz: "Rasulallah SAW melarang berjual-beli dengan syarat." Dari jalur ini Thabrani meriwayatkan hadts ini dalam kitab al-Ausath dan ia termasuk hadits gharib.

Dalam kitab Qadhaya Fiqhiyyah Mu’ashirah fi al-Mal wa al-Iqtishad karya Nazih Hammad, ada beberapa tafsiran atas pelarangan beberapa transaksi tersebut.

Pertama, ada beberapa larangan yang dikemukakan oleh hadits tersebut. Yakni, meminjam dan menjual, dua syarat dalam satu transaksi jual-beli, dan menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Terkait Multiakad, transaksi terlarang yang dimaksud adalah meminjam dan menjual, dua syarat dalam satu transaksi jual-beli.

Kedua, Al-Mawardi menegaskan bahwa pada skema jual-beli dan pinjaman jika disyaratkan maka akadnya menjadi jahil. Ketiga, Jumhur Ulama mengharamkan skema qardh ma’al bay’, termasuk di dalamnya adalah Qardh dan Salam, Qardh dan Sharf, Qardh dan Ijarah, karena semua transaksi tersebut termasuk kategori bay’ ma’al qardh.

Keempat, Imam Abu Hanifah memperbolehkan kumpulnya akad Qardh dan Syirkah. Kelima, Ibnu Taimiyah memaknai hadits tersebut untuk larangan mengumpulkan transaksi mu’awadhah dan tabarru’, dengan alasan tidak ada keridhaan pada qardh kecuali dengan harga [sebagai tambahan] atas [jual beli] barang [atau manfaat]. Keenam, termasuk dalam penafsiran akad ini adalah bay’atayni fi bay’ah dan shafqatayni fi shafqah.

Ketujuh, Ibnu Taimiyah membolehkan penyatuan Bay’ [Bay’ ‘Ayn] dan Ijarah [Bay’ Manfaah]. Kedelapan, secara umum, hadits tersebut menegaskan pelarangan semua syarat manfaat atas transaksi qardh (pinjaman) karena termasuk kategori Riba. Sebagian Ulama kontemporer memaknai larangan tersebut berlaku jika akad intinya adalah pinjaman. Jika akad intinya adalah selain akad pinjaman, maka hal ini diperbolehkan.

Kesembilan, hadits tersebut juga dengan jelas melarang transaksi pengambilan keuntungan tanpa menjamin dan menjual sesuatu yang belum menjadi milik dan/atau tidak jelas. Kedua hal ini secara langsung bukan kategori multiakad, namun pelarangannya disandingkan dengan sebagian di antara multiakad yang dilarang dan pada praktiknya bisa menyebabkan multiakad yang dilarang.

Multiakad di Perbankan Syariah

Sebagian besar transaksi di Bank Syariah dituduh melakukan pelanggaran Syariah di ranah multiakad. Berikut ini ada beberapa skema multiakad di Perbankan Syariah dan kaitannya dengan multiakad yang dilarang:

  1. Murabahah wal Wakalah.

Skemanya adalah Bank Syariah beli rumah dari developer dengan kuasa beli (wakalah) kepada nasabah, misalnya, dengan harga pokok perolehan sebesar Rp 400 juta, kemudian Bank Syariah menjual rumah itu ke nasabah seharga Rp 900 juta.

Selain itu, ada juga kritikan bahwa Bank Syariah menjual barang yang belum milik, padahal sudah ada Akad Wakalah atau kuasa beli sehingga barang sah menjadi milik Bank Syariah, baru dilanjutkan dengan Akad Murabahah.

Transaksi ini tidak menabrak larangan multiakad.

  1. Murabahah lil Amir bisy Syira (wal Wakalah) atau Murabahah Mu’allaq (wal Wakalah).

Skemanya adalah nasabah minta agar Bank Syariah membelikan rumah dari developer, nanti Bank Syariah akan diberikan marjin keuntungan. Skema ini jauh lebih fleksibel karena pada saat Akad Murabahah dilakukan, Akad Wakalah belum dilakukan. Qabdh (serah terima barang) terjadi ketika Akad Wakalah sudah benar-benar dilakukan dan bisa dilanjutkan dengan Akad Murabahah.

Transaksi ini tidak menabrak larangan multiakad.

  1. Mudharabah

Ada kritikan bahwa Bank Syariah berada dalam posisi sebagai Mudharib (pengusaha) dengan pihak pemilik giro, tabungan dan deposito, sekaligus langsung menjadi shahibul mal (pemilik dana) yang disalurkan kepada nasabah pembiayaan yang menjadi pengusahanya.

Transaksi ini tidak menabrak larangan multiakad.

  1. Mudharabah Musytarakah

Ada kritikan bahwa Bank Syariah berada dalam posisi sebagai Mudharib (pengusaha) dengan pihak pemilik Giro, Tabungan dan Deposito, sekaligus langsung menjadi Shahibul Mal (pemilik dana) yang disalurkan kepada Nasabah pembiayaan yang menjadi pengusahanya.

Transaksi ini tidak menabrak larangan multiakad.

  1. Musyarakah

Ada kritikan bahwa Bank Syariah berada dalam posisi sebagai Mudharib (pengusaha) dengan pihak pemilik Giro, Tabungan dan Deposito, sekaligus langsung menjadi Shahibul Mal (pemilik dana) yang disalurkan kepada nasabah pembiayaan yang menjadi pengusahanya. Bank Syariah pun berfungsi sekaligus sebagai pengusaha.

Transaksi ini tidak menabrak larangan multiakad.

  1. Ijarah Paralel

Skemanya, Bank Syariah menyewa ruko dari supplier kemudian disewakan kepada nasabah. Skema ini dituding sebagai transaksi multiakad yang terlarang.

Transaksi ini tidak menabrak larangan multiakad.

  1. Istishna Paralel

Skemanya, Bank Syariah memesan konstruksi atau pembuatan sesuatu dari supplier, dan nasabah memesan konstruksi atau pembuatan sesuatu dari Bank Syariah. Skema ini dituding sebagai transaksi multiakad yang terlarang.

Transaksi ini tidak menabrak larangan multiakad.

  1. Salam Paralel

Skemanya, nasabah memesan barang dari Bank Syariah, lalu Bank Syariah memesan barang dari supplier. Skema ini dituding sebagai transaksi multiakad yang terlarang.

Transaksi ini tidak menabrak larangan multiakad.

  1. Ijarah Muntahiya bit Tamlik

Skemanya, Bank Syariah menyewakan aset kepada nasabah dengan janji jika sewa selesai akan dilanjutkan pemindahan kepemilikan aset kepada nasabah dengan alternatif akad jual-beli atau hibah. Skema ini dituding sebagai transaksi multiakad yang terlarang.

Transaksi ini tidak menabrak larangan multiakad.

  1. Musyarakah Mutanaqishah

Skemanya, Bank Syariah melakukan kongsi kepemilikan atas aset dengan nasabah. Nasabah melakukan angsuran porsi aset sehingga share nasabah terus bertambah sampai 100 persen milik nasabah. Selain itu, nasabah menyewa rumah milik berdua, sampai share kepemilikan nasabah mencapai 100 persen. Skema ini dituding sebagai transaksi multiakad yang terlarang.

Transaksi ini tidak menabrak larangan multiakad.

  1. Bay’ wal Isti’jar

Skemanya, nasabah menjual barang ke Bank Syariah, kemudian Bank Syariah menyewakan barang kepada Nasabah dengan janji jika sewa selesai, barang dihibahkan kepada nasabah. Skema ini dituding sebagai transaksi multiakad yang terlarang.

Transaksi ini tidak menabrak larangan multiakad.

  1. Bay’ wal Musyarakah Mutanaqishah

Skemanya, Bank Syariah membeli aset dari nasabah ataupun pihak lain, kemudian Bank Syariah melakukan kongsi kepemilikan atas aset dengan nasabah. Nasabah melakukan angsuran porsi aset sehingga share nasabah terus bertambah sampai 100 persen milik nasabah. Selain itu, nasabah menyewa rumah milik berdua, sampai share kepemilikan nasabah mencapai 100 persen. Skema ini dituding sebagai transaksi multiakad yang terlarang.

Transaksi ini tidak menabrak larangan multiakad.

  1. Qardh wal Bay’ wal Murabahah

Skemanya, nasabah memberikan pinjaman kepada nasabah untuk melakukan pelunasan di Bank Konvensional, selanjutnya nasabah menjual barang ke Bank Syariah dalam rangka melunasi hutang pinjaman. Selanjutnya Bank Syariah menjual barang kepada nasabah dengan ambil marjin keuntungan (murabahah). Skema ini dituding sebagai transaksi multiakad yang terlarang.

Transaksi ini tidak menabrak larangan multiakad.

  1. Ijarah wal Qardh

Skemanya, Bank Syariah menjual jasa pengurusan pelunasan nasabah di Bank Konvensional, misalnya Rp 50 juta. Kemudian Bank Syariah memberi pinjaman kepada nasabah, misalnya, sebesar Rp 100 juta dalam rangka pembayaran pelunasan. Skema ini dituding sebagai transaksi multiakad yang terlarang.

Transaksi ini tidak menabrak larangan multiakad.

  1. Bay’ Maushufah fi Dzimmah

Skemanya, nasabah membeli manfaat barang yang mana barang itu belum ada. Selanjutnya bisa diterapkan akad Sewa Berakhir Lanjut Milik atau Kongsi Berkurang dan Sewa. Skema ini dituding sebagai transaksi multiakad yang terlarang.

Transaksi ini tidak menabrak larangan multiakad.

  1. Kafalah bil Ujrah

Skemanya, Bank Syariah memberikan jaminan kepada nasabah bahwa nasabah bisa transaksi dengan pihak tertentu. Skema ini dituding sebagai transaksi multiakad yang terlarang.

Transaksi ini tidak menabrak larangan multiakad.

  1. Qardh wal Ijarah

Skemanya, nasabah dan Bank Syariah melakukan jual-beli manfaat (ijarah), Bank Syariah memberikan pinjaman kepada nasabah dengan pinjaman tanpa bersyarat manfaat bagi Bank Syariah. Skema ini dituding sebagai transaksi multiakad yang terlarang.

Transaksi ini tidak menabrak larangan multiakad.

  1. Pembiayaan dengan Rahn

Skemanya, ada pembiayaan, kemudian ada skema rahn (gadai). Nasabah dikenakan biaya gadai. Skema ini dituding sebagai transaksi multiakad yang terlarang.

Transaksi ini tidak menabrak larangan multiakad.

Masing-masing akad akan saya uraikan lebih rinci lagi di tulisan lain.

Simpulan

Ada multiakad yang dilarang dan ada multiakad yang diperbolehkan. Ternyata semua multiakad di Bank Syariah tidak menabrak larangan dalam multiakad, sehingga multiakad di Bank Syariah sudah sesuai Syariah. (*)

ShariaCorner | Diasuh oleh: Ustadz Ahmad Ifham Sholihin

 



KOMENTAR

Login untuk komentar