Jumat, 23 April 2021
12 Ramadan 1442 H
Home / Lifestyle / MUI Sebut Pencabutan Izin Investasi Miras Jadi Momentum Meninjau UU Secara Mendalam
Foto dok. Pexels
Momentum peneguhan komitmen dalam penyusunan regulasi yang lebih memihak kemaslahatan masyarakat

Sharianews.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk mencabut sebagian lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal khususnya yang mengatur investasi minuman beralkohol (miras).

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh menilai pencabutan itu sebagai momentum meninjau peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia secara mendalam.

 “MUI menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya atas keseriusan pemerintah, atas respon cepat dari presiden yang mendengar aspirasi masyarakat, dan juga bersama-sama berkomitmen meneguhkan kemaslahatan bangsa,” tambahnya, Selasa (02/03).

Sebelum Jokowi mencabut lampiran Perpres terkait miras ini, MUI sebelumnya sudah melakukan pendalaman materi. MUI juga menyampaikan kepada pemerintah tentang aspirasi MUI tersebut, termasuk juga kegelisahan mayoritas masyarakat.

Kiai Niam mengungkapkan bahwa sebelumnya MUI tidak memperoleh informasi terkait dengan konten Perpres ini. Hal ini diperkirakan karena status Perpres ini yang merupakan peraturan turunan UU Cipta Kerja yang di dalamnya memuat puluhan UU.

 “Ini menjadi pembelajaran bagi kita agar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan bisa dilakukan dengan pelibatan seluruh stakeholder, kemudian menyelami suasana kebatinan dan norma nilai yang hidup di tengah masyarakat,” ujarnya.

Dia berharap, pencabutan ini menjadi momentum untuk melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Sehingga nantinya tidak ada lagi peraturan perundang-undangan yang ramai ditolak masyarakat. Dia ingin ini menjadi momentum peneguhan komitmen dalam penyusunan regulasi yang lebih memihak kemaslahatan masyarakat.

“Momentum ini juga perlu dimanfaatkan untuk me-review seluruh peraturan perundang-undangan yang menimbulkan potensi destruksi (kerusakan) di tengah masyarakat, termasuk di antaranya adalah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan adanya peredaran, produksi, dan penyalahgunaan miras di tengah masyarakat baik yang tersirat maupun tersurat,” tutupnya.

Rep. Aldiansyah Nurrahman