Sharianews | Mudharabah dalam Muamalah Kontemporer
Kamis, 18 Oktober 2018 / 08 Ṣafar 1440

Mudharabah dalam Muamalah Kontemporer

Kamis, 23 Agustus 2018 09:08
Mudharabah dalam Muamalah Kontemporer
-

Mudharabah banyak dipergunakan dalam skema muamalah kontemporer. Berikut ini delapan contoh penerapan mudharabah dalam muamalah kontemporer.

Mudharabah banyak dipergunakan dalam skema muamalah kontemporer. Berikut ini delapan contoh penerapan mudharabah dalam muamalah kontemporer.

Mudharabah merupakan salah satu jenis kontrak (akad) dalam muamalah kontemporer. Mudharabah merupakan qiyas (istinbath hukum melalui analogi) dari musaqah. Musaqah adalah kongsi di bidang pertanian atau perkebunan dengan skema ada pemilik lahan dan ada pengelola lahan yang melakukan aktivitas mengairi dan/atau mengelola sawah atau kebun tersebut.

Qiyas musaqah ke mudharabah ini terletak pada keberadaan shahibul mal (pemilik modal atau investor dengan modal berupa harta atau uang) dan mudharib (pengelola modal). Skema ini dalam muamalah kontemporer biasa disebut dengan kongsi investasi.

Secara umum ada dua jenis mudharabah, yakni mudharabah muqayyadah dan mudharabah muthlaqah. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah yang mengharuskan mudharib menjalankan pengelolaan modal untuk jenis usaha yang spesifik sebagaimana yang disepakati antarpihak. Sedangkan mudharabah muthlaqah adalah mudharabah yang membebaskan mudharib menjalankan pengelolaan modal untuk jenis usaha apapun asal tidak melanggar syariat Islam.

Ada satu lagi jenis mudharabah kontemporer jika ditinjau dari keterlibatan penyertaan modal dan aktivitas menjalankan usaha, yakni mudharabah musytarakah. Mudharabah musytarakah adalah mudharabah dengan skema pengusaha atau pengelola modalnya ikut menyertakan modal. Skema ini merupakan qiyas dari mukhabarah. Mukhabarah adalah kongsi bidang pertanian atau perkebunan dengan skema ada pemilik lahan dan ada pengelola lahan yang ikut andil modal berupa benih.

Kontrak menjadi sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Rukun mudharabah terdiri dari pemilik modal, pengusaha, modal, usaha, ijab qabul. Semua pihak yang berkontrak harus berakal dan cakap hukum. Modal harus jelas, bernilai, bisa dimanfaatkan. Ijab qabul harus memenuhi keabsahan kontrak dari sisi urf (kebiasaan yang sah) dan/atau kontrak legal formal.

Sebagaimana lazimnya sebuah kongsi, risiko kongsi adalah untung, rugi dan impas. Ketiga risiko ini harus siap diterima dan dijalani oleh semua pihak. Oleh karena tidak ada kepastian hasil sejak awal kontrak, maka ada kesepakatan nisbah (pembagian porsi) bagi hasil. Rumusnya sederhana, yakni % nisbah x hasil, bukan % x pokok. Ini juga yang membedakan antara skema mudharabah dengan simpanan berbunga atau kredit berbunga yang menggunakan rumus % bunga x pokok.

Mudharabah ini banyak dipergunakan dalam skema muamalah kontemporer, baik dalam kongsi bisnis secara umum maupun di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Berikut ini ada beberapa contoh penerapan mudharabah dalam muamalah kontemporer.

Pertama, produk Dana Pihak Pertama Bank Syariah. Dana Pihak Pertama ini berupa penyertaan modal atau saham pemilik Bank Syariah kepada pengelola Bank Syariah. Skema dan jenis produknya juga beranekaragam, dari penyertaan saham syariah dengan skema kongsi investasi biasa sampai dengan instrumen sukuk (yang dulu disebut dengan obligasi syariah).

Kedua, Dana Pihak Kedua Bank Syariah. Dana Pihak Kedua ini contoh konkretnya adalah Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah (FLIS), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Syariah (SIMA), Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) dan berbagai instrumen lain yang melibatkan antarbank syariah maupun dengan Bank Indonesia. Semua instrumen sudah menggunakan instrumen Syariah. Anda tidak perlu khawatir.

Ketiga, Dana Pihak Ketiga Bank Syariah. Dana ini disalurkan melalui produk Giro, Tabungan dan Deposito yang sesuai Syariah. Skema ini sudah sesuai Syariah, menurut Ulil Amri, DSN MUI. Anda jelas tidak perlu khawatir.

Keempat, Mudharabah dan/atau Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah. Skema ini terjadi antara sekumpulan peserta asuransi dengan pihak pengusaha. Perlu dipahami bahwa skema antarpeserta Asuransi Syariah menggunakan akad hibah. Sekumpulan peserta Asuransi Syariah dengan perusahaan Asuransi Syariah menggunakan skema kuasa untuk melakukan pengelolaan dana berbasis fee (wakalah bil ujrah). Perusahaan Asuransi Syariah dengan pengusaha (pengelola dana dalam usaha) adalah mudharabah.

Kelima, Saham Syariah. Skema ini terjadi di bursa Syariah. Investor melakukan penyertaan saham pada efek Syariah. Efek Syariah yang dimaksud adalah semua perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia dan Dewan Syariah Nasional MUI selama periode 6 bulan sekali.

Keenam, Reksadana Syariah. Skema reksadana syariah ini merupakan reksadana yang dijalankan dengan prinsip Syariah. Instrumen ini sudah ada sejak tahun 2000.

Ketujuh, produk berbasis mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah lain. Selain di Bank Syariah, Asuransi Syariah dan Pasar Modal Syariah, skema mudharabah juga diterapkan di LKS lain seperti Baitul Mal wat Tamwil (BMT), Koperasi Syariah, dan lain-lain.

Kedelapan, mudharabah non-LKS. Skema ini diterapkan di transaksi bisnis secara luas selain di LKS. Misalnya secara perorangan maupun perusahaan memberikan investasi kepada pengusaha perorangan maupun korporasi.

Demikian penjelasan tentang mudharabah dan praktiknya dalam muamalah kontemporer. Semoga manfaat dan barakah. Amin. (*)

Ustadz Ahmad Ifham S



KOMENTAR

Login untuk komentar