Sabtu, 20 Juli 2019
18 Thu al-Qa‘dah 1440 H
Home / Forum Milenial / Menyongsong Perkembangan BMT di Indonesia
FOTO I Dok. ikosindo.or.id
BMT sering disamakan dengan koperasi syariah karena BMT memegang teguh prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya.

Sharianews.com, BMT atau Baitul Maal wa Tamwil adalah lembaga yang bergerak dalam penyediaan jasa layanan keuangan bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan atau unbankable. Sistem dan fungsi dari BMT tidak jauh berbeda dengan koperasi. BMT juga sering disamakan dengan koperasi syariah karena BMT memegang teguh prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya.

Pertumbuhan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sejak pertama kali diperkenalkan pada awal 2000-an hingga saat ini, terus mengalami peningkatan dan mencapai titik yang luar biasa. Selama ini pengawasan dan pembinaan lembaga keuangan mikro syariah, termasuk koperasi BMT berada pada dua kelembagaan yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Sebagian besar BMT atau lembaga keuangan mikro di Indonesia memilih untuk berbadan hukum koperasi. Hanya beberapa saja yang memilih pengawasan dan pembinaan di bawah OJK.

Pertumbuhan BMT cukup signifikan, di mana berdasarkan data Permodalan BMT (PBMT) ventura sebagai asosiasi BMT di Indonesia, terdapat sekitar 4.500 BMT di 2015 yang melayani kurang lebih 3,7 juta orang dengan aset sekitar Rp16triliun yang dikelola sekitar 20 ribu orang. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, menunjukkan jumlah unit usaha koperasi di Indonesia mencapai 150.223 unit usaha, di mana terdapat 1,5 persen koperasi yang berbadan hukum.

Keberadaan BMT diharapkan mampu mendorong sektor usaha mikro dan kecil. Hal tersebut dianggap penting karena BMT menjadi bagian penggerak perekonomian Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang menjadi pengusaha sektor UMKM terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kredit yang disalurkan pun demikian. Di 2011 sebanyak Rp458,16triliun, 2012 sebesar Rp526,40triliun, 2013 sebanyak Rp610,03triliun, 2014 sebanyak Rp671,72triliun, 2015 sebanyak Rp739,80triliun, dan 2016 sebanyak Rp781,91triliun.

Skala usaha menengah dapat mengakses kredit melalui bank, sedangkan untuk usaha mikro dan kecil dapat memanfaatkan keberadaan koperasi atau BMT. Hal ini semakin memperkuat fungsi BMT sebagai penolong masyarakat yang tidak terjangkau oleh perbankan.

Pemerintah harus melihat secara nyata potensi dalam pengembangan BMT. BMT secara nyata telah membantu ribuan masyarakat maupun pengusaha sektor usaha mikro dan kecil. Adanya syarat agunan dalam memperoleh pinjaman di perbankan, tidak mampu dipenuhi oleh beberapa pengusaha tersebut. Sehingga banyak usaha mikro dan kecil yang nyaris tutup karena adanya kesulitan dalam hal permodalan.

Perhatian pemerintah kepada BMT bukan dalam bentuk permodalan, karena selama ini BMT dikenal sebagai lembaga yang mandiri. Adanya bantuan permodalan akan mengurangi aspek kemandirian BMT. Pemerintah bisa memberikan bantuan dalam hal edukasi kepada para pemilik dan pegawai BMT. Edukasi tersebut meliputi pengelolaan administrasi perkantoran, tata kerja usaha, menganalisis segmen pasar, dan etika perusahaan.

Pemerintah juga dapat memberikan bantuan dalam hal pengembangan teknologi berbasis IT untuk diterapkan kepada seluruh BMT di Indonesia. Hal ini dalam rangka meningkatkan pelayanan BMT kepada nasabahnya, sehingga memberikan kemudahan dalam mengakses informasi terbaru mengenai berbagai kegiatan di BMT tersebut. Selain itu, penerapan teknologi berbasis IT kepada BMT juga bertujuan dalam mempercepat konektivitas informasi antar pegawai dengan nasabah, efisiensi waktu dan tenaga, serta dapat mengurangi jumlah pegawai. Sehingga biaya operasional BMT dapat dihemat sebaik mungkin.

Peran BMT tidak hanya sebagai lembaga penyedia jasa keuangan selain bank, tetapi juga berperan sebagai lembaga amil zakat, akan memperkuat keberadaan BMT di tengah-tengah masyarakat. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, zakat nasional masih dapat dipacu karena melihat potensi zakat di Indonesia sebesar Rp217triliun.

Apalagi realisasi penghimpunan zakat nasional masih sangat jauh dari potensinya. Hal ini harus ditanggapi secara serius oleh para pemilik BMT untuk menyerap potensi zakat tersebut. BMT harus jemput bola dalam pengumpulan zakat dari muzakki sehingga hal ini tidak hanya berdampak kepada peningkatan moral BMT, tetapi juga secara langsung, BMT ikut membantu negara dalam meningkatkan penyerapan zakat di Indonesia.

Kemudian, BMT secara tidak langsung dapat menjadi faktor penopang perekonomian negara. Hal ini dapat dilihat bagaimana peran BMT dalam menjangkau usaha rakyat kecil dalam hal pembiayaan dengan menggunakan akad transaksi syariah seperti Mudharabah dan Musyarakah. Kemudahan akses dalam memperoleh pembiayaan tanpa agunan secara mental akan memperkuat semangat para pemilik usaha untuk lebih giat bekerja. Jika usaha yang dibiayai tersebut berkembang besar, para pemilik usaha akan membayar pajak kepada pemerintah. Pajak tersebut akan digunakan dalam pembangunan infrastruktur negara serta berbagai layanan yang dimanfaatkan oleh rakyat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran BMT sangatlah besar. Umat Muslim harus mendukung penuh pengembangan BMT sebagai lembaga keuangan syariah berbasis keumatan ini dalam perannnya mendukung perekonomian nasional. (*)

oleh: Gusti Dirga Alfakhri Putra Editor: Achi Hartoyo

Tags: