Senin, 1 Juni 2020
10 Shawwal 1441 H
Home / Ekbis / Menteri Pariwisata: Pentingnya Deregulasi Keuangan Syariah
Foto: Dok. Kementerian Pariwisata
Deregulasi di Kementerian Pariwisata mengerek daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global. Perlu ada deregulasi terhadap ekonomi dan keuangan syariah serta industri halal.

Deregulasi di Kementerian Pariwisata mengerek daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global. Perlu ada deregulasi terhadap ekonomi dan keuangan syariah serta industri halal.

Sharianews.com, Jakarta. Kementerian Pariwisata melakukan banyak deregulasi. Hasil dari deregulasi membawa efek sangat positif bagi perkembangan wisata Indonesia.  

Menurut Menteri Pariwisata, Arief Yahya, kalau performa suatu lembaga atau perusahaan buruk, maka hal pertama yang harus dicek adalah regulasi.

“Kalau industri yang kita pimpin sangat buruk, kita perlu curigai regulasinya. Perlu upaya deregulasi,” jelasnya saat diskusi Indonesia: Pusat Ekonomi Islam Dunia.

Arief menambahkan, wisata Vietnam tumbuh 29 persen karena melakukan deregulasi besar-besaran. Deregulasi Jepang mampu meningkatkan jumlah wisatawan mancanegaranya dua kali lipat dari 2011 ke 2013. Dari 10 juta menjadi 20 juta.

“Apa yang mereka lakukan adalah deregulasi. Apa yang diregulasi adalah yang terkait dengan dunia pariwisata. Suatu regulasi sering menghambat,” urainya.

Deregulasi di Kemenpar, akunya, membuat daya saing pariwisata di tingkat global meningkat tajam. 

“Meningkatnya daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global karena kita melakukan deregulasi bebas visa yang membuat index daya saing kita di tingkat global melompat dari ranking 70, menjadi 50 pada 2015 dan meningkat di ranking 42 tahun 2017,” paparnya. 

Deregulasi bebas visa, lanjutnya, secara langsung juga memperbaiki pilar yang menjadi unsur penilaian dalam Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) World Economic Forum (WEF) pada ‘international openness’ yang semula di ranking 55 melonjak menjadi ranking 17 dunia, dan hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan TTCI.

“Untuk mencapai target di ranking 30 dunia tahun depan, kita harus memperbaiki pilar environmental sustainability yang saat ini masih rendah di peringkat 131 dari 134 negara. Cara yang paling tepat adalah melakukan deregulasi di bidang yang terkait dengan environmental sustainability tersebut,” jelasnya.

Ia mencurigai, lambatnya perkembangan ekonomi dan keuangan syariah serta industri halal di Indonesia lantaran adanya regulasi yang tidak pro terhadap kemajuannya.

“Jadi kemungkinan hal yang sama terjadi di ekonomi dan keuangan syariah serta industri halal. Perlu adanya deregulasi terhadap regulasi yang tidak pro industri ekonomi dan keuangan syariah serta industri halal,” imbuhnya. (*)

Achmad Rifki