Sabtu, 26 September 2020
09 Ṣafar 1442 H
Home / Sharia insight / Meninjau Keberlanjutan Perusahaan Multifinance Syariah di Indonesia
FOTO I Dok. pexels.com
Peran Lembaga Keuangan Syariah ini dirasakan sangat bermanfaat dalam membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah, dengan prinsip syariah.

Sharianews.com, Lembaga keuangan syariah di Indonesia, tidak hanya meliputi lembaga perbankan dan unit usaha syariah, tetapi juga mencakup lembaga keuangan syariah non-perbankan yang mempunyai pengaruh dan andil yang signifikan dalam pengembangan keuangan syariah, khususnya di tingkat akar rumput.

Salah satu lembaga keuangan syariah non-perbankan yang sering terlupakan, tetapi mempunyai peranan yang cukup penting dalam melayani kebutuhan pembiayaan masyarakat kecil adalah Perusahaan Multifinance Syariah. Dewasa ini, peran Lembaga Keuangan Syariah ini dirasakan sangat bermanfaat dalam membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah, dengan prinsip syariah.

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan, yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Kegiatan usaha tersebut antara lain sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring), usaha kartu kredit (credit card) dan pembiayaan konsumen (consumer finance). Melihat karakteristik jenis usaha yang beragam, maka perusahaan pembiayaan yang melakukan lebih dari satu kegiatan sering pula disebut perusahaan Multifinance.

Untuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pembiayaan didasarkan kepada persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai, mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Soemitra 2009).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mencatat sampai dengan Februari 2019, pembiayaan syariah industri multifinance merosot 31,94 persen menjadi Rp 19,02 triliun. Padahal, periode yang sama tahun lalu, bembiayaan multifinance syariah masih tembus di angka Rp 27,95 triliun. Perkembangan aset PPS mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dari tahun 2014 sampai tahun 2018. 

Sedangkan market share-nya masih pada posisi 4,39 persen. Jumlah Perusahaan Multifinance juga mengalami penurunan, dari 32 buah pada tahun 2013 menjadi 37 pada tahun 2017 (OJK, 2017). Kondisi ini merupakan alarm bagi pegiat dan pengusaha yang bergerak di bidang pembiayaan syariah karena dari tahun ke tahun aset PPS terus mengalami penurunan, dengan market share yang cenderung stagnan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa stakeholder yang beraktivitas di bidang multifinance syariah, ada  beberapa permasalahan yang terjadi pada industri pembiayaan multifinance syariah.  Permasalahan pertama adalah tinggi nya Uang Muka (DP) untuk pembiayaan sehingga pembiayaan multifinance syariah dinilai mahal. Hal ini menyebabkan sedikit yang tertarik menggunakan pembiayaan dari perusahaan multifinance syariah.

Modal Perusahaan multifinance syariah terutama berasal dari perbankan syariah yang notabene jumlahnya sedikit. Bank syariah yang sekarang masih dalam proses pertumbuhan, dan dana bank syariah tersebut sebagian besar digunakan untuk kegiatan pendampingan, sehingga bantuan yang diberikan kepada perusahaan multifinance syariah sangat kecil.

Kedua, permasalahan berasal dari institusi, yaitu dealer yang perannya sangat dominan dalam memutuskan pemberian pembiayaan. Peran dealer yang terlalu besar ini disinyalir menyebabkan merosotnya kinerja perusahaan multifinance syariah. Para dealer mempraktikkan hal-hal yang tidak syariah seperti tebang pilih dalam memilih customer, peraturan pemberian komisi/sogok bagi perusahaan yang ingin ikut dalam leasing, dan lain-lain.

Permasalahan ketiga adalah rendahnya tingkat kualitas sumber daya manusia, tidak hanya dari segi pendidikan tetapi juga dari segi moralitas. Sebagian besar para karyawan/staff belum terliterasi tentang prinsip-prinsip syariah bermuamalah, tentang akad-akad serta tanggung jawab Muslim tentang riba.

Para staff marketing dengan mudah melanggar peraturan pemerintah (OJK), misalnya tentang leasing sepeda motor, dengan menaikkan persentase pembiayaan dari perusahaan multifinance syariah dan memperkecil persentase pembiayaan dari nasabah, sehingga nasabah tertarik untuk bertransaksi, sedangkan perusahaan multifinance syariah semakin terpuruk. 

Selain itu, permasalahan yang sifatnya jangka panjang adalah kondisi sistem keuangan syariah di Indonesia yang masih berada dalam sub-ordinasi sistem keuangan konvensional. Kita bisa menyaksikan bagaimana peraturan-peraturan yang dibuat untuk keuangan syariah di Indonesia merupakan turunan dari peraturan sistem keuangan konvensional.

Dengan kata lain, sistem keuangan syariah belum mempunyai jati diri, sebagai sistem yang betul-betul berasal dari Al-Qur’an dan sunnah, belum mengimplementasikan sistem transaksi sesuai akad-akad. Hal ini terjadi juga pada multifinance syariah. Sehingga sulit bagi keuangan syariah di Indonesia untuk keluar dari market-share yang masih sangat terbatas. Sebagaimana juga sulit bagi perusahaan multifinance syariah untuk bisa mandiri dan berkelanjutan (sustainable).

Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut di atas dan agar perusahaan multifinance syariah tetap eksis dan sustainable, maka perlu komitmen perbaikan dari semua stakeholder, baik dari pemerintah yang membuat kebijakan, lembaga perbankan syariah sebagai tulang punggung pendanaan, serta perusahaan multifinance syariah itu sendiri yang perlu membenahi diri, termasuk membenahi SDM-nya.

Untuk mengatasi tingginya uang muka (DP) maka disarankan agar perusahaan multifinance syariah merestrukturisasi sistem keuangannya sehingga tidak semata-mata tergantung kepada perbankan syariah. Sumber-sumber pendanaan lain dapat digali dan dinegosiasikan sehingga mampu meningkatkan permodalan bagi perusahaan multifinance syariah. Sumber-sumber seperti lembaga sosial Islam atau philantropi Islam bisa menjadi alternatif.

Terkait dengan peran lembaga dealer yang sangat dominan, maka hal ini dapat diatasi dengan kembali mengingatkan peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur tentang perusahaan multifinance, agar para dealer tidak melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Undang-undang tentang hal ini sudah banyak direalease oleh pemerintah mulai dari Keppres No. 61/1988 (Pakdes88), Keputusan Menteri keuangan No. 1256/1989, sampai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, serta Peraturan OJK  tentang Perusahaan Pembiayaan Syariah.

Sedangkan kondisi keuangan syariah Indonesia yang masih berada di bawah bayang-bayang sistem keuangan konvensional, maka hal ini merupakan  merupakan tanggung jawab pemerintah untuk berkomitmen mengembangkan keuangan syariah yang mandiri di Indonesia, yang sesuai dengan apa yang sudah tertulis dalam Al-Quran dan Hadis Rasulullah Saw. (*)

Editor: Achi Hartoyo

 

Oleh: Resfa Fitri