Senin, 23 September 2019
24 Muḥarram 1441 H
Home / Zakat insight / Mengenal Tata Kelola Zakat Versi UU 23 Tahun 2011 (2)
Prinsip pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam UU No. 23 tahun 2011 saat ini menganut asas desentralisasi penyaluran dan sentralisasi laporan

Muhammad Hasbi Zaenal | Wakil Kepala Puskas BAZNAS)

Prinsip pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam UU No. 23 tahun 2011 saat ini menganut asas desentralisasi penyaluran dan sentralisasi laporan.

Setiap dana zakat yang telah dihimpun di wilayah tertentu, provinsi atau kabupaten/ kota, selanjutnya secara otonom harus disalurkan oleh BAZNAS/ LAZ di wilayah tersebut sesuai dengan skala penghimpunannya.

Sementara untuk data/ laporan pengelolaan zakatnya, hal ini secara berkala wajib dikirimkan, dilaporkan dan disinkronkan secara terpusat melalui BAZNAS pusat.

Dalam proses sentralisasi pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 telah mengatur mekanisme alur pelaporan dan pertanggung-jawaban pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam PP tersebut, laporan pengelolaan zakat nasional dari BAZNAS pusat memuat: (1) laporan seluruh kegiatan BAZNAS baik dari sisi pelaksanaan operasional pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat beserta dengan pelaksanaan fungsi BAZNAS sebagai regulator di tingkat nasional.

(2) Laporan seluruh kegiatan BAZNAS tingkat provinsi dari sisi pelaksanaan operasional pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di wilayah provinsi masing-masing beserta dengan pelaksanaan fungsi regulator BAZNAS di tingkat provinsi;

(3) laporan seluruh kegiatan LAZ (Lembaga Amil Zakat) berskala nasional dalam pelaksanaan operasional pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Proses hierarki sentralisasi pelaporan sesuai undang-undang dimulai dari tingkat kabupaten/kota, sebagaimana halnya BAZNAS Kabupaten/ Kota diwajibkan melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/Kota secara tertulis kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati/Walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota dari BAZNAS Kabupaten/Kota ini memuat: (1) laporan kegiatan BAZNAS Kabupaten/Kota dari sisi pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di wilayah kabupaten/kota masing-masing serta pelaksanaan pengendalian (fungsi regulator) BAZNAS di tingkat kabupaten/kota; dan (2) laporan kegiatan seluruh LAZ berskala kabupaten/kota dalam pelaksanaan operasional pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan tingkat provinsi. 

Selanjutnya BAZNAS Provinsi melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat tingkat provinsi secara tertulis kepada BAZNAS pusat dan Gubernur setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Laporan pengelolaan zakat tingkat provinsi dari BAZNAS Provinsi ini memuat: (1) laporan kegiatan BAZNAS Provinsi baik dari sisi pelaksanaan operasional pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di wilayah provinsi masing-masing beserta pelaksanaan pengendalian/regulator BAZNAS di tingkat provinsi.  

(2) laporan kegiatan seluruh BAZNAS tingkat kabupaten/kota di wilayah provinsi tersebut dari sisi pelaksanaan operasional pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di wilayah kabupaten/kota masing-masing serta pelaksanaan pengendalian (fungsi regulator) BAZNAS di tingkat kabupaten/kota; dan (3) laporan kegiatan seluruh LAZ berskala provinsi dalam pelaksanaan operasional pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Untuk LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dikelola oleh organisasi masyarakat secara mandiri/swasta, maka proses laporannya LAZ berskala nasional wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakatnya langsung secara tertulis kepada BAZNAS pusat setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Selanjutnya LAZ berskala provinsi atau kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat secara tertulis kepada BAZNAS daerah dan pemerintah daerah sesuai dengan skala LAZ pada setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Sementara itu, untuk perwakilan LAZ skala nasional yang berada di daerah wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakatnya secara tertulis kepada LAZ (induk) dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah, kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi, dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Setelah semuanya terkumpul, dari seluruh laporan BAZNAS provinsi/ kab/ kota dan LAZ se-Indonesia, selanjutnya BAZNAS pusat melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat secara nasional kepada Menteri Agama setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Bersamaan dengan itu juga, BAZNAS pusat melaporkan pengelolaan zakat nasional secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri Agama dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.