Selasa, 20 Agustus 2019
19 Thu al-Hijjah 1440 H
Home / Zakat insight / Mengenal Tata Kelola Zakat Indonesia Versi UU 23 Tahun 2011, Bag (3)
FOTO I Dok. sharianews
Aksi semacam ini sejalan dengan falsafah Rencana Aksi Nasional Sustainable Development Goals (RAN SDGs) Bappenas

Sharianews.com, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa ada dua tujuan pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat; dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Menelisik makna substantif dari poin kedua, kita menyadari amat sangat diperlukan aksi bersama menyatukan kekuatan para stakeholders. Himpunan kekuatan stakeholders ini diprediksi bisa memberi daya dobrak luar biasa terhadap elemen zakat khususnya dalam hal mengatasi permasalahan sosial dan kemiskinan di Indonesia.

Aksi semacam ini sejalan dengan falsafah Rencana Aksi Nasional Sustainable Development Goals (RAN SDGs) Bappenas, yang di-launching pada tahun 2018. Pada prinsipnya RAN SDGs adalah upaya pemerintah menampilkan aksi atau tidak boleh ada yang tertinggal, artinya dalam aksi bersama pembangunan nasional harus melibatkan seluruh kekuatan/ potensi yang dimiliki, unsur Kementerian, NGO, Swasta, termasuk Islamic Public Finance, zakat.

Jika kita menganalisa pasal demi pasal Undang-undang zakat Nomor 23 Tahun 2011 serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang penjelasan UU tersebut, setidaknya kita bisa dapati sepuluh jaring unsur kekuatan pengelolaan zakat di Indonesia, a. Presiden RI; b. DPR RI; c. Kementerian Agama RI; d. Baznas; e. Baznas Provinsi; f. Baznas Kabupaten/Kota; g. Pemerintah Daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota); h. DPRD (Provinsi atau Kabupaten/Kota); i. LAZ; dan j. masyarakat.

Presiden Republik Indonesia

Sesuai undang-undang, Presiden RI menjadi muara terakhir laporan pertanggungjawaban zakat tahunan dari Baznas. Artinya bahwa supervisi pengelolaan zakat di Indonesia boleh dibilang berada langsung dibawah Presiden RI, di mana Presiden secara langsung dapat mereview, memberi catatan, mengevaluasi dan memberi arahan lanjutan dalam mengupayakan kemanfaatan zakat untuk pembangunan masyarakat dan negara.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Sesuai undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat RI mempunyai wewenang meliputi (i) Menjadi mitra kerja dalam pengelolaan zakat; (ii) Mengesahkan usulan alokasi APBN untuk Baznas, Baznas Provinsi, dan Baznas Kabupaten/Kota; dan (iii) Menerima laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional dari Baznas. Maka, dengan wewenang yang dimiliki Anggota DPR RI mempunyai peran dalam hal mengawasi, mengevaluasi, menjaring problematika dan memperkuat zakat khususnya dari sisi penguatan regulasi.

Kementerian Agama Republik Indonesia

Sesuai undang-undang, Kementerian Agama RI mempunyai wewenang secara langsung meliputi: (i) Melakukan seleksi Calon Anggota Baznas; (ii) Membentuk Baznas Provinsi dan Baznas  kabupaten/Kota; (iii) Menyusun dan mengembangkan sistem pengelolaan zakat nasional; (iv) Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan zakat; (v) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Baznas; (vi) Menetapkan peraturan perihal tata kelola zakat nasional dalam Peraturan Menteri Agama (PMA); (vii) Memberikan usulan alokasi APBN untuk Baznas, Baznas Provinsi, dan Baznas Kabupaten/Kota; dan (viii) Menerima laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional dari Baznas. Peran tersebut dilakukan baik oleh Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkat kewenangan yang dimiliki.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

Baznas atau Badan Amil Zakat Nasional baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan lembaga negara yang diberi wewenang untuk mengelola dana zakat di Indonesia. Baznas dalam definisi Undang-undang merupakan Baznas yang berkedudukan di tingkat pusat. Peran dan tugas Baznas sebagaimana disebutkan Undang-undang meliputi: Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengumpulan dan penyaluran zakat secara nasional; (ii) Melakukan pengumpulan zakat di luar negeri; (iii) Memberikan pertimbangan pengangkatan Pimpinan Baznas daerah dan rekomendasi izin pembentukan LAZ; (iV) Memberikan konsultasi dan advokasi pengelolaan zakat kepada Baznas daerah dan LAZ; (v) Menyusun pedoman pengelolaan zakat nasional; (vi) Mengesahkan anggaran dan penggunaan hak amil Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota; (vii) Menyusun dan mengembangkan produk, program, dan strategi pengelolaan zakat nasional; (viii) Melakukan koordinasi pengelolaan zakat nasional; (ix) Menerima laporan dari Baznas daerah dan LAZ; (x) Mengatur pemerataan penyaluran zakat nasional dan kemitraan penyaluran zakat dengan Baznas Kabupaten/Kota dan LAZ; dan (xi) Melakukan pengembangan SDM pengelola zakat nasional. Fungsi dan tugas ini sama dengan Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota dengan menyesuaikan cakupan wilayahnya saja.

Baznas Provinsi

Baznas Provinsi dalam pengelolaan zakat di Indonesia mempunyai wewenang meliputi: (i) Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengumpulan dan penyaluran zakat provinsi; (ii) Memberikan konsultasi dan advokasi pengelolaan zakat kepada Baznas Kabupaten/Kota dan LAZ Provinsi; (iii) Melakukan koordinasi pengelolaan zakat di tingkat provinsi; (iv) Memberikan rekomendasi izin pembukaan perwakilan LAZ Nasional; (v) Menerima laporan dari Baznas Kabupaten/Kota dan LAZ Provinsi; (vi) Mengatur pemerataan penyaluran zakat provinsi dan kemitraan penyaluran zakat dengan Baznas. Kabupaten/Kota dan LAZ; dan (vii) Melakukan pengembangan SDM pengelola zakat provinsi.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten/Kota

Baznas Kabupaten/Kota dalam pengelolaan zakat di Indonesia mempunyai wewenang meliputi: (i) Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengumpulan dan penyaluran zakat kabupaten/kota; (ii) Memberikan konsultasi dan advokasi pengelolaan zakat kepada dan LAZ Kabupaten/Kota; (iii) Melakukan koordinasi pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/kota; (iv) Memberikan rekomendasi izin pembukaan perwakilan LAZ Provinsi; (v) Menerima laporan dari LAZ Kabupaten/Kota; dan (vi) Melakukan kemitraan penyaluran zakat dengan Baznas, Baznas Provinsi, dan LAZ.

Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi atau Kabupaten/Kota

Pemerintah Daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota) dalam pengelolaan zakat di Indonesia sebagaimana disebut Undang-undang memiliki peran meliputi: (i) Mengusulkan dan mengangkat Pimpinan Baznas Provinsi atau Baznas Kabupaten/Kota; (ii) Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan zakat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota; (iii) Memberikan usulan alokasi APBD untuk Baznas Provinsi atau Baznas Kabupaten/Kota; dan (iv) Menerima laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat tingkat provinsi atau kabupaten/kota dari Baznas Provinsi atau Baznas Kabupaten/Kota.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Provinsi atau Kabupaten/Kota DPRD (Provinsi atau Kabupaten/Kota) dalam pengelolaan zakat di  Indonesia memiliki peran meliputi: (i) Menjadi mitra kerja dalam pengelolaan zakat Baznas Provinsi atau Baznas Kabupaten/Kota; (ii) Mengesahkan usulan alokasi APBD untuk Baznas Provinsi atau Baznas Kabupaten/Kota; dan (iii) Menerima laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat daerah dari Baznas Provinsi atau Baznas Kabupaten/Kota.

Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat dalam pengelolaan zakat di Indonesia memiliki peran meliputi: (i) Melakukan perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (ii) Melakukan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (iii) Melakukan pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan (iv) Melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat.

Kelompok Masyarakat

Masyarakat dalam pengelolaan zakat di Indonesia memiliki peran meliputi: (i) Melaksanakan pengawasan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas, Baznas daerah, dan LAZ; (ii) Memberikan usulan pembentukan LAZ atas inisiatif masyarakat; (iii) Memberikan usulan perbaikan pengelolaan zakat Indonesia; dan (iv) Melakukan pengumpulan zakat secara personal pada wilayah yang tidak terjangkau oleh Baznas dan LAZ.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita diketahui bahwa stakeholders zakat di Indonesia tidak tertumpu hanya pada Baznas dan LAZ saja, namun perlu integrasi, kerja sama menyatukan kekuatan dari semua stakeholders yang di-mention Undang-undang, termasuk kekuatan “ketuk palu”-nya Presiden RI yang saat ini sangat diperlukan dalam rangka menggenjot realisasi penghimpunan zakat di Indonesia. Misalnya dengan mengesahkan draft PERPRES zakat payroll system untuk ASN/pegawai BUMN, ataupun dengan memberi lampu hijau rekomendasi MUI bahwa zakat harus bisa mengurangi pajak supaya tidak ada “double tax” sebagaimana yang telah diterapkan oleh negara Malaysia sejak tahun 2001. (*)

 

*)Wakil Kepala Puskas Baznas

 

Oleh. Muhammad Hasbi Zaenal

Tags: