Rabu, 24 April 2019
19 Sha‘ban 1440 H
FOTO I Dok. sharianews
Baru terdapat 2 perusahaan yang bergerak di sektor dana pensiun syariah dengan total aset Rp3,309 miliar atau 3,4 persen dari total aset industri keuangan non-bank (IKNB) syariah

Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi bahwa bonus demografi yang dirasakan Indonesia akan berakhir setelah 2035 dan jumlah penduduk lanjut usia (lansia) diperkirakan akan bertambah sebesar 19 persen hingga tahun 2045.

Bertambahnya jumlah penduduk lansia tentu dapat menjadi beban bagi perekonomian nasional ke depan apabila tidak diantisipasi dengan baik oleh para pemegang kebijakan. Beban tersebut muncul disebabkan penduduk produktif yang akan menanggung biaya untuk  penduduk lansia.

Salah satu langkah antisipasi adalah dengan menggalakkan program dana pensiun sehingga para penduduk lansia tetap bisa melanjutkan hidup secara mandiri, baik dan sejahtera.  

Hasil survei OJK tahun 2013 menunjukkan bahwa pemahaman dan kepesertaan masyarakat Indonesia terhadap dana pensiun masih di bawah 7,13 persen atau sangat rendah, yang menunjukkan bahwa jumlah masyarakat Indonesia yang masa tuanya mendapat jaminan dana pensiun sangat sedikit sehingga banyak yang menggantungkan hidupnya kepada anak-anaknya atau orang lain.

Dana Pensiun di Indonesia

Menurut Pasal 1 UU No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

Manfaat pensiun sendiri didefinisikan sebagai pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 24).

Terdapat dua jenis dana pensiun yang berkembang di Indonesia: pertama, dana pensiun pemberi kerja (DPPK), Yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja;

Kedua, dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) adalah dana pensiun yang didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik bagi karyawan pemberi kerja maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja (DPPK) bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Secara umum, program pensiun dibagi menjadi dua, yaitu program pensiun manfaat pasti (defined benefit) dan program pensiun iuran pasti (defined contribution). Menurut OJK (2017) program pensiun manfaat pasti atau PPMP adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP) dengan rumus tertentu yang mempertimbangkan masa kerja dan gaji terakhir.

Program ini hanya diterapkan pada dana pensiun pemberi kerja (DPPK). PPMP bersifat paternalistic atau pemberi kerja menanggung semua atau sebagian besar risiko termasuk risiko investasi.

Sementara, PPIP atau program pensiun iuran pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP). Seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.

Pada program ini, jika terjadi risiko investasi, risiko tersebut sepenuhnya ditanggung oleh peserta. Perusahaan hanya berkewajiban membayar iuran dan tidak akan pernah berjanji untuk mengganti kerugian. Program ini dapat diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja (DPPK) maupun dana pensiun lembaga keuangan (DPLK).

Berdasarkan Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) Bank Indonesia, jumlah dana pensiun di Indonesia hingga November 2018 sebanyak 232 lembaga, sebanyak 164 di antaranya merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK-PPMP), 44 Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK-PPIP) serta 24 Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Meskipun jumlah DPLK tidak banyak, namun DPLK menyumbang jumlah terbanyak dari sisi kepesertaan. Di tahun 2017, peserta DPLK berjumlah 3,06 juta peserta, bertambah sebanyak 93,7 ribu peserta dari 2,96 juta peserta pada tahun 2016. Pertambahan peserta juga terjadi pada DPPK-PPIP, sementara DPPK-PPMP justru mengalami penurunan jumlah peserta program dana pensiun.

Dari sisi aset, aset yang dimiliki dana pensiun di Indonesia mencapai Rp260,93 triliun pada Oktober 2018, tumbuh sebesar 0,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy).

Namun, angka tersebut mengalami penurunan dari Rp263,53 triliun pada September 2018, atau terkontraksi sebesar 1persen (mtm). Apabila dibandingkan dengan sektor keuangan secara keseluruhan, proporsi aset dana pensiun sebesar 2,53 persen pada Oktober 2018, menurun dari 2,75 persen pada Oktober 2017.

Secara netto, aset dana pensiun PPMP masih mendominasi, meski mengalami tren yang menurun sepanjang tahun 2018. Pada November 2018, proporsi aset dana pensiun PPMP terhadap total aset dana pensiun di Indonesia mencapai 57,34 persen, mengalami penurunan dari 58,87 persen pada November 2017.

Sedangkan, proporsi aset dana pensiun PPIP dan DPLK pada periode yang sama masing-masing sebesar 12,11 persen dan 30,55 persen, mengalami peningkatan dari 11,70 persen dan 29,43 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Peluang dana pensiun syariah di Indonesia

Perkembangan dana pensiun syariah diawali oleh DSN MUI yang mengeluarkan fatwa, antara lain Fatwa No.88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa No.99/DSN-MUI/XII/2015 terkait anuitas syariah (al-Ratib al-Taqa’udi al-Islami).

Fatwa pertama memuat berbagai hal terkait akad yang digunakan antara peserta program pensiun dengan lembaga dana pensiun, lembaga dana pensiun dengan manajer investasi, dan lembaga dana pensiun dengan pihak ketiga dalam hal penyaluran dana kelolaan investasi dana pensiun.

Sementara, fatwa kedua menjelaskan tentang produk anuitas syariah bagi program pensiun. Fatwa-fatwa tersebut kemudian didukung oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

Meski sudah didukung dari sisi kebijakan, namun dana pensiun syariah belum mengalami perkembangan yang signifikan. Terlebih apabila mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim yang besar.

Berdasarkan data OJK, pada Oktober 2018 baru terdapat 2 perusahaan yang bergerak di sektor dana pensiun syariah dan keduanya adalah DPLK. Total aset yang dimiliki dana pensiun syariah sampai dengan Oktober 2018 pun hanya mencapai Rp3,309 miliar atau 3,4 persen dari total aset industri keuangan non-bank (IKNB) syariah.

Oleh karena itu, pasar DPLK syariah di Indonesia memiliki potensi yang masih sangat luas untuk dapat berkembang.

Tantangan dan Strategi  Pengembangan Dana Pensiun Syariah di Indonesia

Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dana pensiun bagi pemenuhan kebutuhan mereka di hari tua merupakan tantangan utama pengembangan dana pensiun, baik dana pensiun konvensional maupun syariah.

Oleh karena itu, literasi dan edukasi terkait manfaat dana pensiun sangat penting dilakukan. Komitmen untuk permintaan tabungan juga perlu dipahami dengan lebih baik.

Memahami pentingnya motif permintaan untuk mendorong permintaan dana pensiun dapat membantu meningkatkan kemampuan produk dana pensiun untuk memenuhi kebutuhan kaum lanjut usia.

Kemudian, menargetkan informasi tentang dana pensiun kepada anggota rumah tangga yang lebih muda juga bisa menjadi strategi pemasaran yang efektif disebabkan mayoritas masyarakat Indonesia yang lanjut usia masih mengandalkan perencanaan keuangan mereka pada anak-anak mereka untuk dukungan hari tua.

Edukasi dini melalui perguruan tinggi atau kampus juga dapat dilakukan dikarenakan pintu menuju dunia kerja dimulai dari kampus.

Tantangan lain yang dihadapi oleh dana pensiun syariah adalah produk-produk investasi keuangan syariah yang masih terbatas sehingga turut juga membatasi pilihan penempatan dana dalam rangka pengelolaan dan pengembangan manfaat dana pensiun.

Karenanya, diversifikasi dan pendalaman pasar keuangan syariah perlu disesuaikan guna mendukung pengembangan dana pensiun syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya ke depan.(*)

*Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, FEM, IPB

 

Oleh: Marhamah Muthohharoh