Minggu, 24 Maret 2019
18 Rajab 1440 H
x
FOTO I dok. Kemenag
Demografi wilayah lndonesia yang luas menjadi kendala utama pengambilan data biometrik.

Sharianews.com, Jakarta. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta Pemerintah Arab Saudi tidak menerapkan kebijakan biometrik kepada jemaah umrah dan haji Indonesia sebagai syarat untuk mendapatkan visa. Kebijakan tersebut dinilai sangat menyulitkan jemaah.

"Kami meminta kebijakan itu tidak diterapkan saat ini karena sangat menyulitkan dan membebani calon jemaah umrah dan haji kita," ucap Lukman saat ditemui usai acara Ngobrol Santai Bareng Menag di Kantor Kemenag, Jakarta, Jumat (4/1/2018).

Menurut Lukman, saat ini Pemerintah Arab Saudi sedang mempertimbangkan kebijakan rekam biometrik tersebut.

Kebijakan biometrik adalah proses pendataan atau pelengkapan data-data jemaah sebagai syarat untuk penerbitan visa. Jadi, selain data indetitas, calon jemaah haji dan umrah juga akan diambil sidik jari dan rekaman retina mata.

"Jadi dalam kebijakan baru pemerintah Arab Saudi, proses semua itu yang menyulitkan dan kita ingin proses itu diberlakukan saat jemaah bertolak ke tanah suci saja, tidak menjadi syarat penerbitan visa," kata Lukman.

Sebelumnya, Lukman juga mengaku telah secara resmi mengirim surat kepada Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Saudi Muhammad Salih bin Taher Bentin untuk mempertimbangkan kebijakan itu.

Bahkan, kata dia, saat bertemu dengan Muhammad Salih beberapa waktu lalu, dirinya juga telah menyampaikan bahwa kebijakan itu sangat menyulitkan jemaah haji dan umrah Indonesia.

Pasalnya, lanjut dia, tempat tinggal calon jemaah haji itu tersebar secara luas di Indonesia, sebagai negara kepulauan.

"Sehingga kita berharap proses penerbitan visa itu dilakukan di akhir keberangkatan jamaah bertolak ke tanah suci dan di bandara atau di embarkasi masing-masing agar tidak menyulitkan kita," kata Lukman. (*)

Reporter: Romy Syawal Editor: Achi Hartoyo