Kamis, 14 November 2019
17 Rabi‘ al-awwal 1441 H
Home / Ekbis / Menag: RUU JPH Harus Dilihat Secara Keseluruhan, tidak Bisa Parsial
FOTO I Ahmad Arif Sharianews.com
Menurut Menag, hal tersebut dikarenakan masih perlu adanya koordinasi dari berbagai lintas kementerian

Sharianews.com, JakartaMenteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifuddin menjelaskan tentang pengesahan Rancangan Undang Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH), yang sampai sekarang masih belum ditandatangi oleh Presiden Jokowi.

Menurut Menag, hal tersebut dikarenakan masih perlu adanya koordinasi dari berbagai lintas kementerian.

"Tentu ini masih perlu koordinasi karena ini lintas kementerian dan lembaga, dan juga tidak hanya terkait makanan dan minuman tapi juga obat-obatan, bahan kosmetik banyak sekali," ungkap Menag di kawasan Senayan, Selasa (16/4).

Menag menambahkan, untuk mengesahkan RUU JPH haruslah dilihat secara keseluruhan, tidak bisa setengah-setengah

"Karena ini parsial, jadi cara melihat harus komprehensif, tidak bisa satu persatu jadi harus secara keseluruhan," ujar Menag.

Menag mencontohkan, dalam sektor farmasi saja, hal tersebut masih dalam pembahasan yang sedang berlangsung.

Dirinya berharap agar RUU JPH ini bisa cepat diselesaikan dan bisa ditanda-tangani oleh Presiden Jokowi.

"Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa difinalkan dan ditandatangani oleh bapak Presiden," imbuh Menag.

Saat ini, lanjut Menag, ada beberapa bagian yang masih harus dibicarakan lebih saksama, dan memerlukan pendalamam khusus terkait RUU JPH tersebut.

"Jadi ada beberapa hal dan beberapa isu yang mungkin memerlukan pendalaman lebih saksama sehingga lebih terintegrasi," tutup Menag. (*)

Reporter: Romy Syawal Editor: Achi Hartoyo