Sabtu, 16 Januari 2021
03 Jumada al-akhirah 1442 H
Home / Ekbis / Menag: Produk Risiko Sangat Rendah Tidak Perlu Sertifikasi Halal, Ini Contohnya
Bagi pelaku usaha dengan produk-produk dengan risiko yang sangat rendah, BPJPH mempersilahkan untuk mendeklarasikan produknya halal tanpa harus memiliki sertifikasi halal

Sharianews.com, Jakarta - Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan prihal sertifikasi halal, bagi pelaku usaha dengan produk-produk dengan risiko yang sangat rendah, BPJPH mempersilahkan untuk mendeklarasikan produknya halal tanpa harus memiliki sertifikasi halal.

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mencontohkan produk dengan risiko rendah yaitu penjual buah potong atau penjual gorengan. Khusus usaha kecil ini mereka bisa mendeklarasikan produk halalnya kepada masyarakat dan tidak pelu memiliki sertifikat.

"Sementara bagi pelaku usaha dengan risiko sedang dan tinggi tetap harus mengikuti ketentuan jaminan halal dari BPJPH. Terkait pemangkasan durasi sertifikasi halal, baik dalam negeri dan luar negeri, memang belum jalan karena kami masih menunggu omnibus law," jelasnya menegaskan, dalam Rapat Koordinasi secara virtual yang dipimpin Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, di Kantor Kemenag, Jakarta, Rabu (24/6).

Sementara itu, Kepala BPJPH Sukoso dalam paparannya mengatakan, jumlah pendaftaran sertifikasi pada periode 17 Oktober 2019 hingga 27 Mei 2020 tercatat sebanyak 4.051 pelaku usaha. Dari jumlah itu, sebanyak 2.394atau setara 59 persen di antaranya adalah pelaku usaha UMK.

Rapat koordinasi ini bertujuan mempercepat perputaran ekonomi lokal serta memperbaiki daya beli masyarakat dan mendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi khususnya kelangsungan usaha dan pemasaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara lebih cepat dan luas dengan melibatkan kementrian dan lembaga terkait.

Turut mendampingi Fachrul dalam rapat koordinasi virtual, Plt Sekjen Kemenag Nizar Ali dan Kepala BPJPH Sukoso. Rapat koordinasi juga diikuti kementerian/lembaga terkait diantarana Menteri Perdagangan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Standardisasi Nasional dan lembaga lainnya.

Rep. Aldiansyah Nurrahman