Sabtu, 19 Oktober 2019
20 Ṣafar 1441 H
Home / Ekbis / LPPOM MUI Terus Kawal Sertifikasi Halal
Foto/dok.lppommui
“Perlu ditekankan, UU JPH justru memberikan penguatan kepada LPPOM MUI dalam sertifikasi halal. Apalagi ditambah dengan akreditasi ISO 17065 dan 17025 yang telah didapatkan LPPOM MUI. Dengan begitu, produk nasional Indonesia bisa lebih mudah menembus pasar halal dunia, khususnya Uni Emirat Arab (UEA) sebagai halal hub di kawasan Timur Tengah,” paparnya Lukman .

Sharianews.com, Jakarta ~ Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim mengungkapkan, pihaknya akan terus mengawal dan berkiprah secara nyata dalam proses sertifikasi halal di Indonesia.

“Perlu ditekankan, UU JPH justru memberikan penguatan kepada LPPOM MUI dalam sertifikasi halal. Apalagi ditambah dengan akreditasi ISO 17065 dan 17025 yang telah didapatkan LPPOM MUI. Dengan begitu, produk nasional Indonesia bisa lebih mudah menembus pasar halal dunia, khususnya Uni Emirat Arab (UEA) sebagai halal hub di kawasan Timur Tengah,” paparnya Lukman belum lama ini.

Ditinjau dari suprastruktur dan infrastruktur, saat ini pemerintah belum bisa dikatakan siap untuk menjalankan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Penguatan dengan penandatanganan Peraturan Presiden (PP) saja tidak cukup, harus ada turunan aturan lainnya.

"Jangan sampai pada Oktober nanti yang timbul justru kekacauan. Bisa bayangkan, jumlah UMKM 36 juta di seluruh Indonesia. Saat ini, baru 5 persen UMKM yang tersertifikasi. Pemerintah harus segera menetapkan interpretasi UU JPH yang baku beserta aturan turunannya,” ujar Lukmanul Hakim.

Salah satu yang sering menjadi kendala bagi UMKM adalah biaya. Pemerintah harus menyediakan biaya untuk sertifikasi halal sebagai konsekuensi atas pemberlakukan UU JPH.

“Jangan sampai UU JPH beserta PP-nya menjadi alat bunuh massal UMKM. Saya sudah mengingatkan dari jauh hari, pemerintah harus berhati-hati dalam membaca serta memberlakukan UU dan PP ini. Sementara itu, LPPOM MUI tetap maju dan bergerak seperti biasanya. Bahkan kami akan melakukan perluasan ruang lingkup dalam sertifikasi halal,” pungkasnya. (*)

 

Reporter: Romy Syawal Editor: Munir Abdillah