Selasa, 20 Agustus 2019
19 Thu al-Hijjah 1440 H
Home / Q&A / Logika Fiqih Investasi Emas di Pegadaian
FOTO | Dok. istimewa
Dari sudut pandang fiqih ada beda antara status emas masa kini dan masa lalu. Pertanyaannya bagaimana status hukum dan logika investasi emas di pegadaian? Berikut ini ulasannya.

Pertanyaan:

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat, Ustadz Ahmad Ifham Sholihin. Bagaimana hukum investasi emas di pegadaian. Skemanya, nasabah datang ke pegadaian untuk beli emas. Petugas pegadaian akan menunjukkan daftar harga emas terkini. Selanjutnya, nasabah menyebutkan berapa gram emas yang akan dia beli. Misalnya, harga emas ketika itu 500 ribu. Nasabah datang dengan membawa uang 25 juta, sehingga cukup untuk membeli 50 gram emas.

Ketika nasabah menyerahkan uang 25 juta, pihak pegadaian tidak menyerahkan emas 50 gram, tetapi hanya menerbitkan surat kepemilikan bahwa yang nasabah bersangkutan memiliki emas 50 gram dan dititipkan ke pegadaian.

Sehingga akad yang dilakukan adalah beli emas lalu dititipkan ke penjualnya. Tetapi emasnya tidak ada. Bagaimana hukum transaksi semacam ini?

Mohon pencerahannya. Terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi, wabarakatuh.

Ammi Baits, tinggal di Jogjakarta.

Jawab:

Sdr. Ammi Baits yang dicintai Allah, semoga kita semua selalu berlimpah barakah dari Allah agar kita bisa konsisten bertransaksi keuangan hanya di Lembaga Keuangan Syariah saja. Amin.

Pertama, mari kita cermati tashowwur akad. Tashowwur akad adalah bentuk akad, gambaran akad, alur akad. Hal ini sangat penting agar Anda tidak salah menentukan hukum.

Cara tashowwur paling mudah dalam hal ini adalah bertanya langsung kepada pihak Pegadaian, apa jenis transaksinya, apakah objek akadnya benar-benar ada, dan apakah produk ini dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah?

Cara mengecek transaksinya ya cek saja berkas formulir yang ditandatangani. Jika kontraknya adalah jual beli, berarti percayalah bahwa kontraknya adalah jual beli yang sah, apalagi jika produk ini dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah, berarti sudah mendapatkan opini kesyariahan dari Dewan Pengawas Syariah mengacu pada Fatwa Ulama Dewan (DSN MUI), bukan sekedar menurut Ulama Dewean (sendirian).

Fatwa khusus yang mengatur hal ini misalnya Fatwa DSN MUI Nomor 25 tentang gadai syariah, Fatwa DSN MUI Nomor 26 tentang gadai emas syariah, Fatwa DSN MUI Nomor 77 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai serta Fatwa DSN MUI Nomor 92 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn.

Berikutnya, cara mudah membuktikan emasnya benar-benar ada atau tidak, silahkan beli saja emas tersebut secara tunai dari Pegadaian Syariah, tidak usah digadaikan. Saya terlalu yakin Pegadaian Syariah bisa menyerahkan emasnya.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa Pegadaian Syariah memang menyiapkan emasnya. Emas benar-benar ada. Apalagi Pegadaian sudah menerbitkan sertifikat kepemilikan emasnya. Ini sangat legal. Pegadaian juga merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara alias BUMN. Pegadaian tidak akan main-main dalam urusan legal.

Beda emas saat ini dan masa lalu

Kedua, secara fikih, emas saat ini adalah sil'ah atau komoditas. Emas masa lalu memang alat tukar resmi. Namun, emas masa kini diperlakukan seperti barang biasa, sehingga boleh saja dipertukarkan atau diperjualbelikan secara tidak tunai, bahkan tidak senilai.

Hal ini mengacu pada Fatwa DSN MUI Nomor 77 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Fatwa tersebut menegaskan posisi emas saat ini sebagai komoditas.

Fatwa tersebut menggunakan pertimbangan Ushul Fiqh bab Urf atau adat istiadat atau kebiasaan dalam penggunaan mata uang. Jika mata uang resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah jadi emas, maka otomatis jual beli emas secara tidak tunai menjadi haram.

Dengan demikian, ketika emas tersebut diperjualbelikan di Pegadaian Syariah, silahkan saja dilakukan pembayaran tunai atau tidak tunai, yang jelas emas saat ini statusnya adalah komoditas.

Ulama besar yang mengajarkan jual beli emas tidak senilai adalah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al Jauziyah. Jelas saja di kalangan Ulama ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Jika demikian, yang diuntungkan adalah publik awam, silahkan ambil pendapat yang memudahkan. Apalagi jumhur Ulama zaman now alias DSN MUI, jelas membolehkan dan menganggap emas adalah komoditas.

Ketiga, ketika emas saat ini tidak lagi diberlakukan sebagai harta ribawi, maka syarat jual beli harta ribawi menjadi tidak berlaku pada jual beli emas tersebut.

Jual beli harta ribawi kan harus senilai, setara, sejenis, dan berbagai syarat lain yang diatur dalam fikih jual beli ash-sharf. Dengan demikian, perlakuan transaksi pertukarannya benar-benar mengikuti hukum pertukaran barang atau komoditas.

Ketika produknya adalah konsinyasi emas, misalnya seiring dengan berjalannya waktu suatu ketika mengalami kenaikan harga, kemudian emasnya dijual (ditukar dengan uang), maka ini merupakan skema yang sah-sah saja, sebagaimana lazimnya skema dagang barang.

Keempat, mari kita mencegah diri untuk menuding bahwa jual beli emas di Pegadaian ini merupakan jual beli fiktif atau seperti yang Anda bilang bahwa emasnya tidak ada. Padahal Anda bisa membuktikan dengan beli tunai dan tidak usah digadaikan, agar emasnya bisa Anda bawa pulang.

Ingat bahwa menuding hal yang tidak akurat merupakan ciri utama munafiq, yakni ketika mengabarkan sesuatu yang tidak akurat (idzaa hadatsa kadzaba).

Cermat menentukan hukum

Kelima, mari berhati-hati dan cermat dalam menentukan hukum. Mengatakan Riba pada jual beli yang sah, menurut Ibnu Katsir dalam Tafsir Alquran Surat al Baqarah 275, hal ini termasuk perilaku musyrik.

Hal ini perlu saya tegaskan agar kita tidak mudah mengatakan bahwa ada Riba pada jual beli emas di Pegadaian Syariah. Risikonya tidak main-main jika salah tuduh, yakni dosa musyrik.

Keenam, ada banyak ahli muamalah di negeri ini. Pantas saja Allah memaksa orang beriman untuk taat kepada Ulil Amri, yakni Ulama Dewan dan Umara Dewan. Ada jumhur ulama zaman now yang tentu saja lebih kredibel dalam menentukan hukum di bidang Muamalah Lembaga Keuangan Syariah yakni Dewan Syariah Nasional MUI.

DSN MUI sebagai Ulama Dewan jelas bisa salah, apalagi pendapat Ulama Dewean, apalagi pendapat akal dewean.

Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa produk kepemilikan emas di Pegadaian Syariah sangat meyakinkan sesuai Syariah. Wallahu a'lam.

Sharia Corner | Diasuh oleh: Ustadz Ahmad Ifham Sholihin