Selasa, 23 Juli 2019
21 Thu al-Qa‘dah 1440 H
Home / Ekbis / Literasi Masih Jadi Kendala Fintek Syariah
FOTO | Dok. cnnindonesia.com
Kendala utama pertumbuhan industri pembiayaan berbasis finansial teknologi, khususnya fintek  syariah, ialah literasi masyarakat pada keuangan syariah yang rendah.

Sharianews.com, Jakarta. Berdasar  Roadmap Industri Keuangan non-Bank (IKNB) 2015-2019 yang dikelurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perkembangan jumlah pelaku industri pembiayaan syariah non-bank selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang positif. Tercatat, rerata tingkat pertumbuhannya mencapai 56,82 persen per tahun.

Angka kenaikan tersebut  belum terhitung dengan hadirnya  64 industri pembiayaan baru berbasis finansial teknologi (fintek) yang tercatat dan telah mendapat izin usaha dari OJK, baik konvensional dan khususnya fintek syariah. Kemungkinan dengan adanya industri pembiayaan melalui fintek  ini pertumbuhannya akan lebih cepat lagi.

Kendati demikian, Chief  Executive Officer PT. Ammana Fintek  Syariah, Luthfi Adiansyah menuturkan, yang menjadi kendala utama dalam pertumbuhan industri pembiayaan baru berbasis finansial teknologi, khususnya fintek  syariah, ialah literasi masyarakat pada keuangan syariah.

“Di Indonesia ini karakteristik masyarakatnya cenderung latah atau suka ikut-ikutan saja, terlebih dalam inklusi keuangan syariah berbasis fintek. Tapi, sebetulnya mereka tidak  paham betul seperti apa gambaran  keuangan  syariah  sebenarnya,” paparnya saat ditemui sharianews.com (15/9/2018).

Kemudian, banyaknya pelaku yang hanya berorientasi keuntungan (money oriented) di industri pembiayaan digital syariah juga masih menjadi hambatan besar. Beruntungnya, ujar Luthfi, regulasi dari OJK juga semakin ketat,  sehingga bisa sedikit meredam hal tersebut.

Berikutnya, semakin bertambahnya kehadiran fintek  ilegal, terutama yang berasal dari luar negeri, terutama Tiongkok. Hal ini lanjut Luthfi, diperparah dengan mudahnya  firma pembiayaan  digital itu mengirimkan dana pembiayaan investasinya (payment system) ke pihak peminjam (borrower) di Indonesia.

“Nah, jika tidak segera diatasi, situasi demikian itu ditakutkan akan menimbulkan kehadiran banyak perusahaan ilegal yang sama di Indonesia. Tentu, efek jangka panjangnya akan merugikan industri fintek di Indonesia, khususnya fintek syariah,” tandasnya.

Banyak  dukungan

Luthfi menegaskan, meningkatnya pertumbuhan industri pembiayaan berbasis fintek, terutama yang syariah, tidak lepas dari sekian faktor pendukung. Antara lain, mulai dari pemerintah saat ini melalui OJK. Di saat yang sama, dorongan lain dari dunia perbankan juga turut hadir.

“Selanjutnya, adanya pertambahan jumlah pelaku bisnis IKNB di sektor pembiayaan digital tersebut juga tidak luput dari sokongan karakteristik pasar dan ekosistem di Indonesia yang sejalan dengan dunia teknologi,”urainya.

Merujuk statistik pada Ikhtisar Data Keuangan Fintech (Peer to Peer Landing) oleh OJK di periode Mei 2018, selain menyebabkan naiknya pertumbuhan fintek, sokongan dari berbagai sisi tersebut ikut mengakibatkan bertambahnya  jumlah fintek di beberapa sektor, mulai dari pihak yang meminjamkan (lender),  peminjam, dan tentunya jumlah dana pinjaman.

Masih mengutip dari data yang sama, akumulasi total lender secara keseluruhan di Indonesia meningkat dari 162.373 satuan akun atau  perseorangan dan perusahaan di bulan April 2018 menjadi 199.539  pada bulan Mei di tahun yang sama. Bertambahnya sekitar 18,63 persen.

Adapun jumlah seluruh peminjam melalui pembiayaan fintek tumbuh kira-kira 30,01 persen, yakni menjadi 1.476.782 di bulan Mei 2018 dari 1.032.776 satuan  akun  pada bulan sebelumnya  tahun 2018. Sementara total dana pembiayaan atau pinjamannya telah mencapai Rp 6.160 triliun di periode Mei tahun ini.

“Pertumbuhan mencakup segala aspek di industri pembiayaan baru berbasis peer to peer landing yang terlihat ini belum termasuk  perkembangan di fintek asuransi, cryptocurrency, dan semacamnya,” pungkasnya. (*)

Reporter: Emha S. Asror Editor: Ahmad Kholil