Senin, 23 September 2019
24 Muḥarram 1441 H
Home / Haji umrah / Kuota Belum Penuh, Pelunasan Haji Tahap IV Dibuka
FOTO l dok. Cntraveler.com
Pelunasan tahap pertama digelar pada 19 Maret sampai 15 April dan pelunasan tahap kedua pada 30 April hingga 10 Mei. Sementara pelunasan tahap ketiga untuk pengisian kuota tambahan 10.000 orang berlangsung pada 22-29 Mei lalu.

Sharianews.com, JakartaProses pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Reguler telah dilaksanakan tiga tahap.

Pelunasan tahap pertama digelar pada 19 Maret sampai 15 April dan pelunasan tahap kedua pada 30 April hingga 10 Mei. Sementara pelunasan tahap ketiga untuk pengisian kuota tambahan 10.000 orang berlangsung pada 22-29 Mei lalu.

Menurut Direktur Pelayanan Haji Dalam negeri, Muhajirin Yanis, setelah pelunasan tahap ketiga berakhir masih terdapat sisa kuota. Pengisiannya dioptimalkan bagi jemaah haji cadangan tiap provinsi.

“Setelah akhir masa pelunasan tahap ketiga masih terdapat sisa kuota yang belum terisi oleh jemaah haji cadangan sebanyak 575 jemaah. Sedangkan jemaah haji cadangan juga dibutuhkan untuk menggantikan jemaah haji lunas yang menunda keberangkatan. Oleh karena itu akan dilakukan pelunasan BPIH tahap keempat dalam waktu dekat,” kata Yanis dilansir dari laman kemenag, Jumat (14/6).

Terkait dengan rencanan pelunasan tahap keempat tersebut, Kepala Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler, M Khanif mengatakan telah mengirim surat edaran kepada seluruh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi di Indonesia, pada Rabu (12/6) kemarin. Dalam edaran tersebut dijelaskan kriteria jemaah yang berhak melakukan pelunasan BPIH tahap keempat.

Kriterianya sebagai berikut:
Pertama, Jemaah haji yang mengalami kegagalan pembayaran pada tiga tahapan pelunasan sebelumnya;
Kedua, Jemaah haji lanjut usia minimal 75 tahun beserta pendamping;
Ketiga, Nomor porsi berikutnya dalam urutan provinsi dan kabupaten/kota; dan
Keempat, Nomor porsi berikutnya yang berstatus sebagai cadangan sebanyak 10 persen dari sisa kuota tambahan pada masing-masing provinsi berdasarkan data base SISKOHAT yang belum pernah berhaji dan telah berusia 18 tahun atau sudah menikah.

Dia pun meminta seluruh Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Provinsi segera merespon surat edaran tersebut.

“Kami harap seluruh Kabid PHU menginventarisir data jemaah yang masuk kriteria angka 1 dan angka 2 untuk segera dilaporkan ke Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri,” ujar Khanif. (*)

Reporter: Romy Syawal Editor: Achi Hartoyo