Senin, 1 Juni 2020
10 Shawwal 1441 H
Home / Keuangan / KPK Gandeng Dai Berperan Cegah Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Satgas Masyarakat Sipil dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat – Kedeputian Pencegahan melakukan terobosan sosialisasi dan pembelajaran antikorupsi ke masyarakat sipil di tahun 2019 ini.

Sharianews.com, Jakarta ~ Penurunan indeks permisif masyarakat Indonesia akan perilaku korupsi, menunjukan Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) 2018 yang diambil oleh Badan Pusat Statistik (BPS), membuat Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Satgas Masyarakat Sipil dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat – Kedeputian Pencegahan melakukan terobosan sosialisasi dan pembelajaran antikorupsi ke masyarakat sipil di tahun 2019 ini.

Salah satunya dengan menggandeng tokoh-tokoh agama, para dai untuk bersama-sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak masyarakat umum secara masif menolak tindakan dan perilaku korupsi dimanapun berada, baik di pelayanan publik, perizinan maupun lingkungan lainnya. Untuk itu KPK menggelar workshop Dai Antikorupsi bertajuk “Peran Dai Antikorupsi dalam Pencegahan Korupsi,” di Gedung Pusat KPK-Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, 4 April 2019.

Penasehat KPK, Mohammad Tsani Annafari tujuannya menggandeng para dai yaitu meningkatkan pengetahuan dan  keterampilan pengetahuan Pencegahan Korupsi bagi para dai yang akan menjadi dai Antikorupsi dan menyampaikan ke jemaah-jamaah di majelis-majelis taklimnya masing-masing terkait sosialisasi antikorupsi dan mengajak umat islam menjadi personal yang berintegritas dan antikorupsi.

“Harapan KPK terhadap dai, mubalig, ustaz, ulama agar dapat bersama-sama dengan KPK mencegah Korupsi di Indonesia dengan cara meningkatkan pemahaman masyarakat Islam tentang integritas dan antikorupsi serta diharapkan kegiatan ini dapat sustain dan masif,” jelas Tsani, lewat keterangan resminya kepada Sharianews.com, Jumat (5/4).

Didalam workshop tersebut, dai-dai mendapatkan pembelajaran terkait tindak pidana korupsi, kelembagaan KPK, strategi komunikasi untuk sosialisasi antikorupsi, konten-konten pembelajaran antikorupsi yang telah dikembangkan oleh KPK sampai pembuatan renaksi dakwah antikorupsi kepada masyarakat umum.

Dari segi peningkatan dan sharing hukum korupsi dari sudut pandang agama islam,

Di sesi siang diperkuat dengan materi fatwa haram korupsi dari MUI (tahun 2000),  materi barang ribawi dan transaksi haram dari Dedi Uska, Ketua Dai Ekonomi Islam (DAI).

Dedi menyampaikan fatwa haramnya korupsi harus dikawal semua lapisan masyarakat, jika hanya mengandalkan KPK atau Mahkamah Konstitusi pasti belum maksimal.

Kemudian, ia menambahkan peran dai sangat signifikan karena langsung bersentuhan dan mengedukasi masyarakat langsung.

“Sifat jujur amanah disiplin yang bisa menanamkan kepada masyarakat adalah dai dimulai dari generasi muda dari anak-anak kecil sehingga muncul generasi emas yang salah satunya mereka anti dengan korupsi,” pungkas Dedi. (*)

Reporter: Aldiansyah Nurrahman Editor: Achi Hartoyo

Tags: