Jumat, 23 Agustus 2019
22 Thu al-Hijjah 1440 H
Home / Haji umrah / KPHI tidak Dilibatkan Persiapan Haji 2019
FOTO I Dok. newsweek.com
Tanpa adanya pengawasan independen, pelaksanaan ibadah haji berpotensi terjadinya maladministrasi dan penyediaan fasilitas jemaah di Saudi kurang layak, seperti ditemukan oleh KPHI pada pengawasan tahun yang lalu.

Sharianews.com, Jakarta ~ Komisi Pengawas Haji Indonesia tahun ini tidak melakukan pengawasan pra-operasional haji mewakili hak konstitusional calon jemaah haji.

Tanpa adanya pengawasan independen, pelaksanaan ibadah haji berpotensi terjadinya maladministrasi dan penyediaan fasilitas jemaah di Saudi kurang layak, seperti ditemukan oleh KPHI pada pengawasan tahun yang lalu.

Menurut Ketua KPHI Samidin Nashir, pengawasan praoperasional yang rutin dilakukan KPHI setiap tahun sejak 2013, dinilai sangat penting, selain pengawasan pada masa musim haji.

“Pengawasan praoperasional sangat spesifik dan krusial karena di masa ini, Panitia Penyelenggara Haji Indonesia yang mandatori dilaksanakan oleh Menteri Agama melakukan proses seleksi/tender, pemilihan, dan penilaian fasilitas yang akan digunakan serta harganya,” kata Samidin, seperti dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/5).

Dari proses tersebut, akan dilakukan penetapan atas pilihan akomodasi, transportasi, katering, fasilitas di Arafah, Muzdalifah dan Mina.

Selain itu, pengecekan persiapan Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) yang fungsinya sebagai rumah sakit untuk pelayanan di Makkah, Madinah dan Arafah-Mina, serta fasilitas pelayanan keamanan dan perlindungan jemaah.

Kesiapan fasilitas pelayanan dinilai sangat penting dan merupakan hak jemaah haji yang harus ditunaikan oleh penyelenggara.

“Jemaah yang sudah lama menunggu kesempatan berangkat haji dan sudah memenuhi kewajiban membayar ongkos naik haji dan memenuhi persyaratan kesehatan harus dipastikan mendapat fasilitas pelayanan akomodasi, transportasi, konsumsi, dan keamanan serta kesehatan yang baik, sehingga jemaah merasa aman, nyaman dan mandiri dalam beribadah, jauh dari risiko ancaman sakit,” kata Samidin.

Pihak KPHI meminta jemaah haji Indonesia mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyediaan fasilitas yang kurang maksimal.

Tidak terlibatnya KPHI dalam pengawasan praoperasional dikarenakan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan surat yang isinya tidak meneruskan permintaan KPHI kepada Mensesneg tentang Persetujuan Perjalanan Dinas ke Arab Saudi untuk melakukan pengawasan praoperasional persiapan haji tahun 2019 pada 1-11 Mei 2019.

Padahal, kegiatan ini sudah direncanakan dan masuk DIPA Tahun 2019. Alasan Sekjen Kemenag adalah efisiensi dan self blocking anggaran tanpa keterangan resmi pemegang otoritas keuangan negara, yakni Menteri Keuangan.

Lagi pula KPHI bukan organisasi di bawah Kemenag. KPHI adalah lembaga negara mandiri yang keanggotaannya telah melewati fit and proper test di DPR RI, selanjutnya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Samidin menambahkan, jemaah haji telah membayar lunas BPIH dan semua persyaratan telah dipenuhi. "Pertanyaan besar yang kini muncul, kata Samidin, seperti apa proses seleksi pengadaan pondokan, transportasi, katering, dan lain-lain di Makkah, Madinah, dan Armina? Apakah nilai fasilitas terpilih setara dengan nilai manfaat dan nilai finansial kontrak? Bagaimana kaitannya dengan kenyamanan dan jaminan kesehatan 221.000 orang calon jamaah yang sebentar lagi akan berangkat ke Arab Saudi," sambungnya.

KPHI juga mengingatkan penambahan kuota 10.000 jemaah pada tahun ini, harus benar-benar disiapkan secara matang dan perhitungan yang cermat. Dengan jemaah 221.000 orang saja, ruang hidup tiap jamaah di Mina sudah sangat sempit, yakni 0,8 meter.

Saat tidur di Mina, jemaah tidak bisa meluruskan tubuh secara normal yang tentu bisa menjadi pencetus sakit. Jemaah ada yang tidur di koridor antar tenda dan sangat tidak pantas.

“Jika ditambah 10.000 orang lagi tanpa ada penambahan space di Mina atau merelokasi sebagian kloter saat mabit di Mina ke pemondokan sekitar Jamarat, pasti hunian kemah di Mina semakin sempit,” kata Samidin. (*)

 

Reporter: Romy Syawal Editor: Achi Hartoyo