Senin, 16 September 2019
17 Muḥarram 1441 H
Home / Haji umrah / KPHI Laporkan Dugaan Maladministrasi
FOTO I dok. Nahimungkar
Komisioner KPHI melapor kepada Ombudsman RI terkait dugaan terjadinya maladministrasi yang dilakukan pejabat Kemenag.

Sharianews.com, JakartaKomisioner KPHI sebagai warga negara merasa hak-haknya yang diatur dalam Undang-Undang 13 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2014 serta Nomor 84 Tahun 2016 dihambat oleh Kementeruan Agama (Kemenag).

Komisioner KPHI melapor kepada Ombudsman RI terkait dugaan terjadinya maladministrasi yang dilakukan pejabat Kemenag. Hal ini terjadi sebagai dampak disetujuinya Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (RUU PIHU) oleh DPR dan Pemerintah.

RUU PIHU sebagai revisi UU 13 tahun 2008 baru disetujui pada Rapat Paripurna DPR dan Pemerintah (Kemenag) pada 28 Maret 2019 dan saat ini masih dalam proses pengundangan.

“Sayangnya, KPHI sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pengawasan penyelenggaraan haji dan menjadi korban penerapan undang-undang tersebut tidak dimintai tanggapan dalam penyusunannya,” kata Ketua KPHI M. Samidin Nashir, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, (2/4).

Sementara itu, sesuai program kerja KPHI tahun 2019, KPHI sedang melaksanakan pengawasan persiapan operasional penyelenggaraan ibadah haji, seperti pengawasan proses rekrutmen petugas haji, pengawasan kesiapan embarkasi haji, temu stakeholders haji dalam forum FGD, dan pengawasan penyediaan fasilitas pelayanan jamaah di Arab Saudi.

Pada saat Komisioner KPHI melaksanakan tugas pengawasan tersebut, tiba-tiba pada pertengahan April 2019 anggaran KPHI di-block oleh Kemenag, sehingga pelaksanaan program pengawasan KPHI terhenti di tengah jalan.

“Padahal belum ada peraturan pelaksanaan RUU PIHU tersebut yang diberikan tenggang waktu dua tahun sebagaimana tertuang dalam Pasal 131 RUU PIHU,” ujar Samidin. (*)

Reporter: Romy Syawal Editor: Achi Hartoyo