Sabtu, 20 April 2019
15 Sha‘ban 1440 H
Ketua KPHI beserta komisioner sedang jumpa pers dengan wartawan. (foto/dok)romy.sharianews.com
Namun, dalam pasal 129 disebutkan KPHI, sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU, justru pasal tersebut dibubarkan, sehingga tidak ada lagi lembaga pengawas independen yang khusus mengawasi penyelenggaraan haji yang kredibel oleh negara.

Sharianews.com, Jakarta ~ Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ( PIHU) baru disahkan per tanggal 23 Maret 2019 sebagai revisi UU 13 tahun 2018 tentang penyelenggaraan haji.

Namun, dalam pasal 129 disebutkan KPHI, sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU, justru pasal tersebut dibubarkan, sehingga tidak ada lagi lembaga pengawas independen yang khusus mengawasi penyelenggaraan haji yang kredibel oleh negara.

Ketua KPHI, Samidin Nashir berharap, semestinya KPHI diperkuat secara kelembagaannya bukan malah dibubarkan.

"Sungguh sangat ironis, di tengah situasi negara yang darurat korupsi, justru lembaga pengawasan haji dibubarkan dan tugasnya diserahkan kepada pelaksana. Ini langkah mundur dalam penciptaan clean and good governance dan terwujudnya pemerintahan kelas dunia pada 2010-2025,” ujar Samidin.

Ia menambahkan, wewenang terpusat di Menteri Agama RI bertentangan dengan reformasi birokrasi good government sesuai dengan Inpres Nomor 81/2010 tentang grand design reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia tahun 2025, salah satunya adalah memperkuat fungsi pengawasan.

Penyelenggaraan ibadah haji adalah kegiatan multisektoral dan harus diimbangi oleh pengawasan independen yang mewakili masyarakat.

“Enam tahun ke belakang, masyarakat sangat diuntungkan dengan hadirnya KPHI, yang setiap tahun memberikan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji, baik di dalam negeri maupun di luar negeri," sambung Samidin.

Rekomendasi tersebut lebih lanjut dikatakan Samidin, sebagian besar dilaksanakan sehingga dari tahun ke tahun.

"Indeks kepuasan jemaah tinggi berdasarkan survei BPS dan KPHI,” jelas Samidin.

Pemerintahan yang bersih dan berhasil, dinilai jika penyelengaraan pemerintahan berkinerja tinggi, akuntabel dengan pelayanan publik yang terbaik.

Untuk itu, KPHI mengimbau para stakeholder haji yang peduli terhadap perbaikan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah untuk melakukan langkah-langkah konstitusional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar KPHI diperkuat supaya penyelenggaraan haji semakin baik dan meningkat.

KPHI juga segera berkirim surat kepada Presiden, karena berdasarkan Perpres 50 Tahun 2014, KPHI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (*)

Reporter: Romy Syawal Editor: Achi Hartoyo