Sabtu, 20 Juli 2019
18 Thu al-Qa‘dah 1440 H
Home / Keuangan / Komitmen OJK Terhadap Pertumbuhan BPR Syariah
FOTO I Dok. bprshik.co.id
Saat ini total aset BPRS di Indonesia baru mencapai 2,5 persen dari keseluruhan aset perbankan syariah di Indonesia.

Sharianews.com, Jakarta ~ Direktur penelitian, pengembangan, pengaturan dan perizinan perbankan syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Deden Firman Hendarsyah mengatakan, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) perlu adanya akselerasi agar bisa tumbuh.

Pasalnya, hingga saat ini total aset BPRS di Indonesia baru mencapai 2,5 persen dari keseluruhan aset perbankan syariah di Indonesia.

“Aset perbankan syariah tercatat Rp488triliun dan BPRS menempati sekitar Rp12triliun dari 165 BPRS di seluruh Indonesia," ungkap Deden saat milad Asbisindo (Asosiasi Bank Syariah Indonesia) di IPB Hotel, Senin (8/7).

Melihat hal tersebut, Deden mengatakan, OJK tengah berupaya dan berkomitmen untuk terus menumbuhkan BPRS. Komitmen tersebut ia sampaikan tidak hanya dari sisi jumlah tetapi juga kekuatan asetnya.

Pemerintah dari berbagai daerah pun, saat ini cukup banyak yang ingin mendirikan BPRS. Hal tersebut disambut baik oleh OJK melalui pendampingan agar instansi yang dilahirkan nantinya mampu berkembang dengan baik.

Di samping itu, Cahyo Kartiko selaku Ketua Kompartemen BPRS Asbisindo juga mengatakan pihaknya juga berkomitmen menyediakan layanan BPRS yang lebih cepat dan mudah, salah satunya dengan bantuan teknologi melalui digitalisasi.

Menurutnya, selama kurang lebih dari 20 tahun melayani masyarakat, BPRS telah meningkatkan edukasi mengenai keuangan syariah, termasuk saat perayaan milad Asbisindo. Menurut Cahyo edukasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan keberadaan BPRS.

"Kami berusaha untuk selalu meningkatkan branding BPRS, agar masyarakat lebih kenal," kata Cahyo.

Dirinya mengakui, perjalanan bisnis BPRS tidaklah mudah. Sektor pasar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi target dan sasaran lembaga keuangan lainnya. Mulai dari bank umum hingga unit usaha, baik lembaga swasta maupun pemerintah. (*)

 

Reporter: Fathia Rahma Editor: Achi Hartoyo