Kamis, 21 Maret 2019
15 Rajab 1440 H
x
FOTO I Dok. Sharianews
Terdapat beberapa bentuk wakaf yang potensial di Indonesia, salah satunya wakaf uang. Wakaf uang (cash waqf) merupakan wakaf yang berupa uang dan dikelola secara produktif oleh pengelola wakaf (nazir) untuk mendukung pelayanan atau kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

Sharianews.com, Kolaborasi antara wakaf dan lembaga keuangan mikro syariah merupakan skema menarik pada industri keuangan syariah. Kombinasi keduanya perlu mendapatkan perhatian dari masyarakat karena kedekatannya dengan aktifitas ekonomi riil masyarakat.

Terdapat beberapa bentuk wakaf yang potensial di Indonesia, salah satunya wakaf uang. Wakaf uang (cash waqf) merupakan wakaf yang berupa uang dan dikelola secara produktif oleh pengelola wakaf (nazir) untuk mendukung pelayanan atau kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

Wakaf uang mulai populer di zaman kekalifahan Usmaniyah pada abad ke 16 Masehi. Pada era ini, banyak hal yang dibangun melalui wakaf uang seperti jembatan, sekolah, saluran air, pelabuhan hingga menara suar. Bahkan, wakaf uang juga bisa menjadi sarana untuk jaminan sosial. Metode pengumpulan dan pemberdayaan wakaf uang ini kemudian meluas dan banyak diaplikasikan di berbagai negara seperti Maroko, Kuwait, Malaysia, dan Pakistan.

Bahkan saat ini di negara minoritas Muslim seperti Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Singapura, juga telah menerapkan wakaf uang untuk meningkatkan pemberdayaan wakaf sebagai alternatif instrumen pengembangan ekonomi. Sebuah lembaga non-pemerintah (NGO) di Selandia Baru, New Zealand Awqaf, sedang mengembangkan sukuk sebagai instrumen pembiayaan wakaf perternakan yang hasilnya dapat dioptimalkan untuk menyediakan makanan bagi jemaah haji.

Sementara itu, Singapura telah menjadikan wakaf uang sebagai suatu kewajiban. Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) menerapkan skema pemotongan gaji (salary deduction) pegawai Muslim SIngapura setiap bulannya sebagai wakaf uang. Di tahun 2017, MUIS telah mengelola sekitar 130 juta dolar Singapura atau setara Rp1,4 milyar rupiah untuk membangun 22 masjid dan program pendidikan di Singapura.

Saat ini, praktik wakaf diperbolehkan dalam bentuk uang, bukan hanya berupa aset tetap. Menurut Lembaga Internasional Standar Akuntansi Keuangan Syariah (AAOIFI), pendapatan yang dihasilkan dari pemanfaatan uang dapat digunakan untuk kepentingan publik dengan tetap mempertahankan jumlah pokok.

Di Indonesia, wakaf uang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001, saat para ulama di Indonesia menghadapi masalah untuk mengoptimalkan banyaknya aset wakaf yang belum dikelola secara produktif karena kendala biaya.Saat ini, wakaf uang telah menjadi salah satu pilihan utama dalam pengembangan wakaf untuk memperbesar peran wakaf dalam meningkatkan ekonomi umat. Hal ini dikarenakan wakaf uang dapat memfasilitasi niat berwakaf setiap individu tanpa harus memiliki harta seperti rumah dan lahan yang luas.

Badan Wakaf Indonesia (BWI), pada tahun 2016 menyatakan bahwa jumlah potensi wakaf aset berupa lahan di Indonesia mencapai 4.35 juta meter persegi yang tersebar pada 435,768 lokasi di seluruh Indonesia. Sementara itu, potensi wakaf uang di Indonesia jika dilakukan oleh 20 juta

Muslim Indonesia, misalnya sebesar 30,000 rupiah dalam tiap bulannya dapat mencapai Rp7,2 miliarrupiah, per bulan. Dengan jumlah ini, wakaf uang dapat menjadi sarana pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas kesehatan, dan menyediakan pembiayaan, khususnya untuk pertanian yang saat ini masih kurang di Indonesia.

Pada tahun 2014, Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai regulator lembaga keuangan mikro di Indonesia menerbitkan Aktifitas dan Program Strategis Blueprint dengan 11 program intensif pengentasan kemiskinan yang salah satunya adalah pemanfaatan zakat dan wakaf untuk

pemberdayaan ekonomi UMKM melalui lembaga keuangan mikro. Program ini juga merupakan kolaborasi antara Kementerian Kooperasi dan UMKM serta BWI.

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah menjadi lembaga yang dinilai strategis untuk pengembangan sinergi ini, karena aktifitas ekonomi BMT tidak hanya bernilai keuntungan (Baitul Tamwil) tapi juga pengelolaan dana sosial Islam (Baitul Maal). Selain itu, BMT juga memiliki potensi yang besar dalam pengumpulan wakaf dari para anggotanya yang berjumlah lebih dari 3,5 juta orang dan tersebar di seluruh Indonesia.

Wakaf Uang di BMT

Di Indonesia, BMT harus mendaftarkan lembaganya sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS PWU) atau nazir di Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk bisa mengumpulkan dan mengelola wakaf uang. Per tahun 2018, baru141 BMT yang terdaftar sebagai nazir wakaf uang, dari sekitar 3,600 BMT yang tersebar di Indonesia. Hingga akhir tahun 2017, jumlah pengumpulan wakaf uang melalui BMT masih jauh dari harapan.

Data dari BWI di tahun yang sama menyebutkan bahwa perolehan wakaf uang dari semua nazir wakaf uang (bank syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah) masih berkisar Rp199 milyar.

Sekitar Rp8 milyar di antaranya, terkumpul melalui BMT. Maka, untuk mencapai jumlah target pengumpulan wakaf uang, program pengumpulan wakaf uang di BMT perlu dikaji.

Efek Pengelolaan Wakaf Uang di BMT

Pengelolaan wakaf uang di BMT baru berjalan sekitar tiga tahun di Indonesia. Meski jumlah penerimaan wakaf uangnya pun masih sedikit daripada bank syariah, dari segi kinerja dan pendayagunaan wakaf uang di BMT ternyata memberi efek yang signifikan dalam perekonomian di masyarakat.

Pada tahun 2018 di Jawa Timur misalnya, dari penerimaan wakaf uang melalui anggota, beberapa BMT dapat menyediakan program beasiswa untuk guru di sekolah-sekolah pelosok daerah dan tempat kursus gratis, pembiayaan untuk UMKM, hingga modal untuk pengembangan pertanian.

Salah satu keunggulan pengelolaan wakaf uang di BMT adalah memiliki dampak yang dekat dengan masyarakat. Dana wakaf uang yang terkumpul melalui BMT selanjutnya disalurkan sebagai wakaf produktif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dana wakaf ini tidak hanya dimanfaatkan dampaknya oleh masyarakat saja, tetapi juga oleh BMT karena dapat menjadi aset/pokok yang sifatnya tidak boleh habis. BMT juga dapat menggunakan dana wakaf ini untuk pemberdayaan sosial ekonomi di masyarakat sehingga meningkatkan penerimaan masyarakat dalam sistem keuangan syariah.

Dengan kondisi Indonesia saat ini yang sering mendapatkan musibah berupa bencana alam dan kurang laiknya infrastruktur daerah, maka pengembangan wakaf uang melalui BMT perlu digiatkan.

Karena melalui pemberdayaan wakaf uang dapat membantu memulihkan ekonomi masyarakat yanghancur saat dilanda musibah. Maka, peran serta dari segenap tokoh agama dan masyarakat sangat diperlukan dalam sosialisasi wakaf uang. Staff yang berkompeten dan ahli dalam pengelolaan asetjuga sangat diperlukan oleh BMT dan nazir lainnya untuk dapat mengelola wakaf uang agar menjadi salah satu instrumen penguatan sosial ekonomi di Indonesia. (*)

*Staf Pengajar Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, FEM, IPB

oleh: Yekti Mahanani