Sharianews | KH M Cholil Nafis: Cryptocurrency Halal Menurut Islam
Kamis, 18 Oktober 2018 / 08 Ṣafar 1440

KH M Cholil Nafis: Cryptocurrency Halal Menurut Islam

Selasa, 2 Oktober 2018 11:10
KH M Cholil Nafis: Cryptocurrency Halal Menurut Islam
FOTO | Dok. noorcoin.io

Jika aplikasi alat tukar ekonomi dalam bentuk apapun telah diakui dan disepakati secara umum di negara tertentu, hal itu menjadi landasan kehalalannya.

Sharianews.com, Jakarta. Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH M Cholil Nafis mengatakan, penggunaan alat tukar atau mata uang digital (cryptocurrency) seperti bitcoin, blockchain, dan semacamnya telah sesuai dengan nilai dan prinsip ekonomi syariah. Oleh karena itu, sebetulnya pemakaian alat transaksi tersebut dihalalkan dalam Islam.

Lebih lanjut, menurut Kiyai Cholil, biegitu ia biasa disapa, jika  aplikasi alat tukar ekonomi dalam bentuk apapun telah diakui dan disepakati secara umum di negara tertentu, maka hal tersebut bisa menjadi alasan terkait status kehalalan cryptocurrency dan hal itu telah sejalan dengan standar  ekonomi Islam.

“Selain telah memenuhi syarat parameter  definisi sebagai alat tukar, walaupun dalam bentuk fisik atau ‘ain-nya tidak berwujud, tapi cryptocurrency punya angka-angka spesifik, sehingga hal ini bisa juga dijadikan patokan nilai untuk digunakan dalam transaksi ekonomi,”katanya kepada sharianews.com  Sabtu,  (29/9/2018).

Hanya saja, kata Kyai Cholil yang juga menjabat sebagai Anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI ini, karena ada aspek lain yang berpotensi besar bisa menimbulkan turun atau kolapsnya (madharat) nilai mata uang sah di suatu negara seperti Indonesia dan sebagainya, maka penerapan alat transaksi tersebut  bisa saja dibatasi  oleh negara terntu atau tidak diperkenankan di negara tertentu.

Belum ada tuntutan fatwa

Berdasar data dari PT Bitcoin Indonesia, perkembangan  cryptocurrency di Indonesia semakin menunjukkan peningkatan. Salah satu indikatornya, jumlah pengguna bitcoin di PT Bitcoin Indonesia telah mencapai kurang lebih 290 ribu, dan 50 persen di antara mereka merupakan pengguna aktif  per harinya.

Diprediksi, jumlah pengguna cryptocurrency akan semakin banyak, seiring dengan berkembangnya jumlah populasi serta meningkatnya pemakaian internet di kalangan masyarakat.  

Meski demikian, hingga saata ini baik DSN MUI atau MUI secara kelembagaan belum mengeluarkan fatwa terkait  cryptocurrency.

Menanggapi hal ini, Kyai Cholil, mengatakan belum adanya fafwa terhakit hal tersebut karena memang belum ada pihak mana pun yang meminta, kecuali secara personal dari pihak MUI.

“Sebenarnya, situasi seperti sekarang ini mendesak adanya fatwa. Akan tetapi terbentuknya fatwa itu, kan punya syarat dan pra syarat. Yakni, ada seseorang atau lembaga yang menginginkan fatwa (mustafti) itu sendiri dalam keadaan tertentu di sebuah wilayah. Nah, sampai saat ini belum ada yang memintanya, termasuk dari Bank Indonesia (BI),”urainya.

Di tempat yang berbeda, sebelumnya BI telah mengintruksikan pelarangan pemakaian alat tukar digital tersebut kepada masyarakat menjadi media pembayaran bisnis. Menanggapi demikian, Kyai Cholil menyebutkan, tindakan BI itu lebih bersifat normatif atau menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang (UU) No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

“Oleh sebabnya, kami membedakan antara status hukum crypto itu sendiri dan posisi pemangku kebijakan. Hal ini sesuai tuntutan aturan di suatu negara, dalam hal ini, pemerintah Indonesia. Sedangkan fatwa yang bisa dipakai oleh semua pihak  akan kami buat jika sudah ada yang memintanya,”tegasnya kepada Sharianews.com.

Kendati belum juga mengedarkan fatwa, namun banyak anggota MUI dan DSN MUI telah melakukan pengkajian dan penelitian mendalam tentang berbagai hal dan kemungkinan cryptocurrency, mulai dari efek bahaya sampai potensi maslahatnya. (*)

Reporter: Emha S. Asror Editor: Ahmad Kholil


KOMENTAR

Login untuk komentar