Rabu, 20 Januari 2021
07 Jumada al-akhirah 1442 H
Home / Sharia insight / Keuangan Sosial Islam and Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia
SDGs memiliki 5 landasan utama untuk menjaga keseimbangan 3 dimensi tersebut, yaitu: manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan dengan Sasaran utama pada tahun 2030 mampu mengentaskan kemiskinan, mengusung kesetaraan, dan menanggulangi perubahan iklim

Sharianews.com, 

SDGs (Sustainable Development Goals) merupakan program pembangunan berkelanjutan dengan 17 Sasaran dan 169 target yang terukur. Salah satu agenda pembangunan SDGs berSasaran untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan tetap memperhatikan kelestarian bumi. Konsep SDGs muncul pada konferensi tentang pembangunan berkelanjutan tahun 2012. Sasaran yang dihasilkan dari pertemuan tersebut adalah untuk mencapai Sasaran bersama yang universal serta mampu menjaga keseimbangan 3 dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu: lingkungan, sosial, dan ekonomi. SDGs memiliki 5 landasan utama untuk menjaga keseimbangan 3 dimensi tersebut, yaitu: manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan dengan Sasaran utama pada tahun 2030 mampu mengentaskan kemiskinan, mengusung kesetaraan, dan menanggulangi perubahan iklim. 17 Sasaran SDGs sebagai berikut disusun untuk mencapai Sasaran tersebut:

Sasaran 1 : Tanpa Kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi harus inklusif untuk menyediakan pekerjaan yang berkelanjutan dan mengusung kesetaraan.

Sasaran 2 : Tanpa Kelaparan. Sektor pangan dan pertanian menawarkan solusi utama untuk pembangunan; pertanian juga ditengarai menjadi pusat dari kelaparan dan pengentasan kemiskinan.

Sasaran 3 : Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan semua usia sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan.

Sasaran 4 : Pendidikan Berkualitas. Memperoleh pendidikan yang berkualitas adalah landasan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

Sasaran 5 : Kesetaraan Gender. Kesetaraan gender bukan hanya hak asasi manusia yang fundamental, tetapi juga landasan yang diperlukan untuk dunia yang damai, sejahtera, dan berkelanjutan.

Sasaran 6 : Air Bersih dan Sanitasi. Air bersih yang dapat diakses untuk semua adalah bagian penting dari tempat tinggal kita.

Sasaran 7  : Energi yang Terjangkau dan Bersih. Energi adalah pusat dari hampir setiap sendi kehidupan dan peluang besar untuk berbagai inovasi.

Sasaran 8 : Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan menuntut masyarakat untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan orang memiliki pekerjaan yang berkualitas.

Sasaran 9 : Industri, Inovasi, dan Infrastruktur. Investasi pada infrastruktur sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Sasaran 10 : Mengurangi Ketimpangan. Untuk mengurangi ketimpangan, kebijakan yang diambil harus bersifat universal, dengan memperhatikan kebutuhan penduduk yang kurang mampu dan termarjinalkan.

Sasaran 11 : Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan. Masa depan kehidupan di perkotaan memberikan peluang bagi semua masyarakat, dengan akses ke berbagai layanan mendasar, energi, perumahan, transportasi, dan lainnya.

Sasaran 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab. Produksi dan Konsumsi yang mencukupi kebutuhan hidup dan dapat dipertanggungjawabkan bagi masyarakat serta lingkungan hidup.

Sasaran 13 : Tindakan terhadap Iklim. Perubahan iklim adalah tantangan global yang memengaruhi semua orang, di mana pun.

Sasaran 14 : Kehidupan Di Bawah Air. Pengelolaan yang cermat atas sumber daya global yang penting ini merupakan fitur kunci dari masa depan yang berkelanjutan.

Sasaran 15 : Kehidupan di Darat. Mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggersangan, menghentikan dan membalikkan degradasi lahan, serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.

Sasaran 16  : Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat. Akses keadilan untuk semua, dan membangun institusi yang efektif dan akuntabel di semua tingkatan

Sasaran 17 : Kemitraan. Merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Kemiskinan masih menjadi isu penting dan utama di dunia, termasuk di Indonesia. Dalam pandangan SDGs disebutkan bahwa mengentaskan kemiskinan menjadi prioritas pertama. Artinya dunia sepakat untuk mengurangi dan/atau menghilangkan kemiskinan dalam bentuk apapun. Pengentasan kemiskinan akan erat kaitannya dengan Sasaran lainnya, yaitu: dunia tanpa kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan yang baik, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih yang terjangkau dan lain-lain sehingga diperlukan solusi untuk mencapai Sasaran tersebut. Indonesia telah mengadopsi dan berkomitmen untuk melaksanakan SDGs. Perpres No.59 Tahun 2017 telah diterbitkan sebagai kerangka kerja, peran dan tanggung jawab kelembagaan, sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan pencapaian Sasaran Pembangunan Berkelanjutan. Namun, tantangan Indonesia untuk melaksanakan agenda yang dapat dikatakan ambisius ini masih cukup besar mengingat pendapatan pemerintah yang masih rendah, berkurangnya bantuan luar negeri, dan perlambatan arus keuangan swasta internasional.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim yang dominan, sebenarnya, memiliki potensi yang harus dimanfaatkan dengan baik, pruden dan penuh amanah. Potensi tersebut berasal dari dana sosial keagamaan, termasuk zakat dan wakaf. Pengelolaan dana tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi berbagai upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Saat ini Indonesia memiliki lahan wakaf seluas sekitar 4,3 miliar m2 yang masih dominan digunakan untuk masjid dan pemakaman umum. Sedangkan wakaf tunai dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, air bersih dan sanitasi, dan sektor lainnya.

Perkembangan ekonomi syariah global mampu mendukung berbagai aspek kehidupan, baik dari aspek keuangan komersial maupun semi komersial dan aspek keuangan sosial, seperti Baitul Mal, pengelola zakat (amil), sedekah, infak, dan wakaf. Ekonomi dan keuangan Islam memiliki potensi besar, mengingat prinsipnya yang mengedepankan etika, keadilan dan kesetaraan. Instrumen ini dapat berperan dalam mendukung berbagai kegiatan produktif, redistribusi kesejahteraan kepada masyarakat kurang mampu sekaligus mendukung pencapaian SDGs.

Keuangan Islam dapat memainkan peran penting dalam membantu mengisi kesenjangan pembiayaan untuk mencapai SDGs. Dengan SDG yang diperkirakan menelan biaya hingga US $ 7 triliun per tahun, jelas bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan tidak dapat melakukannya sendiri. Keuangan Islam menawarkan lebih dari sekedar pendanaan untuk SDGs. Filosofi dasar tentang solidaritas sosial dan pertumbuhan inklusif adalah bentuk tanggung jawab sosial dalam Islam. Keuangan Islam juga membawa jaringan dan kemitraan yang berharga. Agama adalah kekuatan perubahan dan keterlibatan dengan organisasi keagamaan sangat penting untuk membentuk perdamaian, mendukung pembangunan dan mempromosikan toleransi, terutama di tingkat komunitas.

SDGs memiliki semangat demokrasi yang terstruktur dari bawah ke atas dan berpusat pada kemitraan. Meskipun demikian, potensi keuangan syariah masih kurang dimanfaatkan untuk memajukan SDGs. Ada beberapa kesamaan antara zakat dan SDGs. Sasaran SDGs adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan melalui redistribusi kekayaan. Prinsip ini sejalan dengan lima prinsip dasar Islam, yang dikenal dengan Maqasid al Syariah. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal keterlibatan negara terkait pengumpulan dan distribusi zakat, biasanya zakat diberikan secara informal dan individual dari orang ke orang. Di Indonesia, hanya seperempat dari perkiraan sumbangan zakat yang masuk melalui organisasi formal. Namun, cara ini diyakini memiliki dampak yang lebih besar dan mampu menjadi solusi berkelanjutan dibandingkan penyaluran secara individual. Pengelolaan zakat membutuhkan keterampilan dan pengembangan kapasitas.

Di Indonesia, zakat berpotensi menyumbang 32 miliar dolar AS per tahun atau sekitar 3,4% dari PDB. Saat ini kontribusi yang disalurkan melalui BAZNAS hanya sebesar 1% dari potensi tersebut. Berikut ini contoh yang menggambarkan peran yang dapat dimainkan oleh keuangan sosial Islam dalam mendukung SDGs:

1. Mengembangkan pengalaman, pembelajaran dan jaringan pengembangan yang ditawarkan oleh organisasi Islam, termasuk prinsip-prinsip Islam tentang inklusi keuangan dan solidaritas sosial;

2. Mendapatkan dukungan dari ulama dan kelompok Islam melalui penelitian, konsultasi dan meningkatkan kesadaran tentang SDGs dan relevansinya dengan prinsip-prinsip keuangan Islam;

3. Mendukung lembaga zakat dan Islam lainnya untuk menciptakan insentif untuk berkontribusi melalui jalur formal, melalui program inklusi keuangan yang menggunakan teknologi baru, mempromosikan transparansi dan upaya yang lebih besar untuk memantau dan mengkomunikasikan dampak pembangunan;

4. Bekerja sama dengan lembaga Islam untuk mengidentifikasi instrumen pembiayaan inovatif yang dapat menyalurkan keuangan Islam untuk SDGs;

5. Berkoordinasi dengan pemerintah untuk membangun sistem yang melacak kontribusi keuangan Islam ke SDGs.

Berdasarkan tinjauan singkat literatur tentang keuangan sosial Islam, dapat dikatakan bahwa inti nilai-nilai Islam menekankan keadilan sosial dan inklusivitas. Dengan motto SDGs 'Tidak ada yang tertinggal', keuangan sosial Islam menawarkan prospek yang nyata untuk menjadi salah satu jawaban dalam pencapaian SDGs.

Oleh : Dwi Susanto

Tags: