Sabtu, 4 Februari 2023
14 Rajab 1444 H
Home / Keuangan / Kesadaran Masyarakat terhadap Perbankan Syariah Masih Lemah
Foto: Dok. Zawya.com
Kesadaran masyarakat terhadap bank syariah perlu ditingkatkan. Butuh peran serta pemerintah.

Kesadaran masyarakat terhadap bank syariah perlu ditingkatkan. Butuh peran serta pemerintah.

Sharianews.com. Jakarta - Dari hasil laporan Statistik Perbankan Syariah (SPS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada April triwulan pertama 2018, rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (DPK) bukan bank atau financing to deposit ratio (FDR) bank syariah mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya di bulan yang sama.

Di triwulan pertama pada bulan April 2017, pembiayaan dana pihak ketiga ini sebesar 81,36 persen. Di bulan yang sama pada tahun inin menurun sekitar 3,31 persen menjadi 78,05 persen. Penurunan ini juga terjadi pada 2015 dari 88,03 persen menyusut di tahun 2016 menjadi 85,99 persen. Berkurang sekitar 2,04 persen.

Dana pihak ketiga pada April 2018 terhimpun Rp 244.779 miliar atau 77,63 persen, berkurang sekitar 3,31 persen, dibanding perolehan tahun 2017. Penurunan akumulasi dana pihak ketiga juga terjadi pada 2015 sebesar Rp 174.895 miliar atau 88,03 persen, menyusut menjadi 85,99 persen tahun 2016. Penyusutannya sekitar 2,04 persen.

Menurut pengamat perbankan, M. Gunawan Yasni, ada beberapa hal yang menyebabkan penurunan FDR sebagai dampak penyusutan penghimpunan dana pihak ketiga. Di antaranya, lemahnya indeks inklusi perbankan syariah. Masih banyak masyarakat yang belum mengakses atau menggunakan perbankan Islam.

“Mayarakat Indonesia, walaupun mayoritas Muslim, tapi saat menyimpan uang mereka tidak mempertimbangkan prinsip syariah. Mereka lebih mengandalkan atau menitikberatkan penyimpanannya ke bank konvensional karena bunga yang lebih tinggi meski itu riba,” papar Yasni kepada Sharianews.com, Selasa (24/07/2018).

Religiusitas masyarakat Indonesia, jelasnya, masih dalam konteks ibadah pokok yang vertikal (mahdhah) seperti shalat atau lima rukun Islam, tapi belum sampai ke aspek muamalah.

“Kalau kita bicara religiusitas atau spritualitas itu tidak bisa dipisah-pisahkan antara keduanya. Spiritualitas dan religiusitas itu menyangkut yang mahdhah juga muamalah,” urainya.

Peran Pemerintah dan Masyarakat

Penurunan FDR yang terkait dengan penyusutan dana pihak ketiga ini, kata anggota Dewan Syariah Bank BRI Syariah ini, merupakan efek domino dari rendahnya keinginan masyarakat mengakses dan menggunakan perbankan Islam.

Rendahnya inklusi perbankan syariah ini, tambah Yasni, karena paradigma masyarakat yang selalu menganggap bahwa layanan akses transaksi yang diberikan bank konvensional lebih mudah dan profesional, dibanding bank syariah pada umumnya.

“Padahal banyak pula bank syariah yang memiliki tekonologi informasi bagus yang memudahkan transaksi nasabah. Tapi masyarakat kita masih kurang terbuka dengan hal itu,” imbuhnya.

Yasni mengakui, selain paradigma masyarakat yang terbatas, lemahnya kinerja pemerintah terhadap sosialisasi dan perkembangan keuangan dan perbankan syariah juga menjadi alasan penghambat inklusi.

“Pemerintah di tahun politik ini lebih sibuk pada hal-hal yang terkait dengan politik dan kekuasaan. Sehingga regulasi pemerintah mengenai ekonomi keumatan seperti perbankan syariah tidak diprioritaskan. Sehingga kesadaran dan penggunaan perbankan syariah oleh masyarakat masih minim,” tuturnya.

Penurunan FDR dan dana pihak ketiga pada triwulan 2018 ini juga diperparah oleh meningkatnya rasio kredit bermasalah terhadap seluruh total pembiayaan atau non performing financing (NPF) perbankan syariah.

Dalam Statistik Perbankan Syariah OJK 2018, kredit bermasalah pada triwulan yang sama tahun 2017 sebesar 4,82 persen dan meningkat menjadi 4,84 persen di tahun 2018. Peningkatan ini sekitar 0,02 persen. (*)

Reporter: Emha Asror. Editor: A.Rifki.