Sabtu, 20 April 2019
15 Sha‘ban 1440 H
FOTO | Dok. www.pom.go.id
Pembicaraan mengenai kehalalan obat dan vaksin juga terkait dengan ketersediaan dan pemilihan bahan baku yang sesuai dengan syarat kehalalan suatu produk.

Sharianews.com, Jakarta. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) Penny K Lukito mengatakan target penerapan vaksin berlabel halal bisa membutuhkan panjang. Butuh proses yang memakan waktu  antara 5 hingga 6 tahun, tergantung dari klinik trialnya.

"Kita tunggu prosesnya namun kita kita juga harus memulai, dan paling lama membutuhkan sekitar  5 sampai 6 tahun, namun hal itu bisa lebih dipercepat lagi tentunya tergantung kalau klinikal trialnya bisa dipercepat," ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (23/11/2018).

Lebih lanjut Penny menjelaskan, pembicaraan mengenai kehalalan obat dan vaksin juga menyinggung tentang ketersediaan dan pemilihan bahan baku yang sesuai, cara produksi, dan pengembangan produk sesuai dengan prinsip dan ketentuan syarat-syarat kehalalan suatu produk.  

"Kemungkinan untuk mengembangkan produk-produk obat dan vaksin dari sumber bahan baku obat yang halal kemudian dengan cara yang memenuhi ketentuan syarat-syarat halal, pilot projek tahap-tahap manufacturing, pengembangan dan produksinya bersama-bersama, itu ada dalam perencanan action plan,"sambung Penny.

Pertemuan yang merupakan kolaborasi antara BPOM dengan otoritas badan obat anggota negara Organisasi Kerja sama Islam (OKI) dan mengambil tema  ‘the 1st Meeting of the Heads of National Medicines Regulatory Authorities (NMRAs) ini, didikuti setidaknya 32 negara anggota OKI dan sedikit banyak membahas masalah-masalah terkait dengan ketersediaan obat dan vaksin halal.

Penny juga menjelaskan, pembahasan mengenai vaksin halal tersebut, bukanlah semata keinginan dari Indonesia saja, tetapi juga merupakan kemauan dari semua anggota negara OKI, sebagai negara dengan  penduduk mayoritas muslim.

"Akan tetapi kembali lagi saya jelaskan, di negara-negara lain dan semua juga secara umum bahwa penerapan dari konsep halal  kalau di obat dan vaksin itu berbeda dengan di sektor pangan. Di sektor pangan ada substitute, ada pilihan, tetapi kalau obat dan vaksin itu adalah sesuatu yang sangat emergency dan harus. Jadi ada aspek sosial di masyarakat. Itu adalah salah satu yang dibicarakan bersama-sama. Dan itu pernyataan dari diskusi bukan dari pemerintah," kata Penny menjelaskan.

Untuk diketahui, dalam pertemuan yang digelar dari tanggal 21-22 November ini, seluruh delegasi juga membahas permasalahan mutu obat, harmonisasi standar, upaya menuju kemandirian obat, dan pengendalian obat palsu.

Acara dihadiri oleh Menteri Kesehatan, Kepala BPOM RI, dan perwakilan kepala otoritas regulatori obat dari 32 negara OKI, institusi OKI, dan mitra pembangunan internasional (WHO, UNICEF dan IsDB), serta asosiasi industri farmasi dan vaksin dari negara OKI. (*)

Reporter: Romy Syawal Editor: Ahmad Kholil