Selasa, 23 April 2019
18 Sha‘ban 1440 H
FOTO | dok.romy.sharianews.com
Peraturan yang menyebutkan kewajiban pelaku industri halal menggunakan keuangan syariah memang tidak tercantum di dalam PP,  tetapi tertuang di dalam Permenag (Peraturan Menteri Agama).

Sharianews.com, Jakarta. Peraturan Pemerintah (PP) Pelaksanaan UU JPH tinggal menghitung hari. Untuk memperkuat dan mempercepat terbenntuknya ekosistem industri halal, Kepala Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH), Prof. Sukoso berharap nantinya sektor industri menggunakan sistem keuangan syariah dalam proses transaksi bisnisnya.

Pernyataan Sukoso tersebut menjawab pertanyaan yang diajukan media, terkait dengan anggapan tidak adanya ketentuan yang mewajibkan pelaku industri halal menggunakan sistem keuangan syariah dalam transaksi bisnisnya. 

"Iya, kalau kita berharap seperti itu,  pelaku Industri halal menggunakan keuangan syariah dalam transaksi bisnisnya, tetapi khan tidak ada ketentuan harus begitu, iya kita dorong agar bisa bersinergi dengan keuangan syariah, tetapi bukan sebuah kewajiban," ucapnya kepada sharianews.com di Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Dikatakan oleh Sukoso peraturan yang menyebutkan kewajiban pelaku industri halal menggunakan keuangan syariah memang tidak tercantum di dalam PP, tetapi tertuang di dalam Permenag (Peraturan Menteri Agama), sehingga nantinya diharapkan pelaku usaha akan bisa bersinergi dengan perbankan syariah. 

Dengan begitu, dari sisi pelaku usaha dapat saling bersinergi dan terlihat jelas dukungannya dalam mengimplementasikan undang-undang produk halal. Sukoso menyadari bahwa sejauh ini implementasi undang-undang jaminan produk halal masih berjalan lamban.

Karena itulah, pihaknya kini tengah mengejar waktu agar pemberlakuan UU Nomor 33 tahun 2014 Tentang JPH yang akan berlaku efekktif pada 17 Oktober 2019 bisa benar-benar dilakukan. "Saat ini PP-nya akan segera dikeluarkan, jadi tinggal menunggu waktulah," ujar Sukoso.  

Sementara terkait dengan master plan keuangan syariah, kendati BPJPH selalu ikut dalam agenda pembahasannya, tetapi hal tersebut menjadi domain Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). 

"Kalau itu kan kuasanya di KNKS, tetapi kami selalu diundang, dan pokoknya kami selalu supply perkembangannya sudah sampai di sini, di sini dan sebagainya, selebihnya kuasa mereka untuk menjabarkan," kata Sukoso. (*)

Reporter: Romy Syawal Editor: Ahmad Kholil