Sabtu, 22 Februari 2020
28 Jumada al-akhirah 1441 H
Home / Keuangan / Kementerian PUPR Salurkan Subsidi FLPP lewat 15 Bank Syariah
FOTO I Dok. fincy.co.id
Kerja sama Kementerian PUPR  dengan industri perbankan syariah ini dilakukan untuk memberi alternatif pilihan pembiayaan bagi masyarakat.

Sharianews.com, Jakarta ~ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan rumah layak huni dan terjangkau melalui bantuan pembiayaan perumahan. Salah satunya lewat KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Untuk itu, Kementerian PUPR melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama operasional pada Desember 2019 lalu dengan 37 bank pelaksana, 15 di antaranya adalah bank syariah.

Baca juga: Hindari Kasus KPR Syariah, Konsumen Bisa Cek ke Platform Ini

Kerja sama Kementerian PUPR  dengan industri perbankan syariah ini dilakukan untuk memberi alternatif pilihan pembiayaan bagi masyarakat.

Kelima belas bank syariah tersebut yaitu; Bank BTN Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BJB Syariah, Bank Sumut Syariah, Bank Jambi Syariah, Bank NTB Syariah, Bank Sulselbar Syariah, Bank Sumsel Babel Syariah, Bank Jatim Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank Nagari Syariah, Bank Kalsel Syariah, Bank Riau Kepri Syariah, dan Bank Jateng Syariah.

Menurut Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, keberhasilan penyaluran KPR subsidi FLPP bagi MBR tidak hanya diukur dari besarnya kredit yang tersalurkan, melainkan juga harus dilihat kualitas rumah subsidi yang dibangun pengembang. Tujuannya agar keluhan konsumen bisa diatasi dengan baik.

“Setiap rumah subsidi yang dibangun wajib memenuhi ketentuan teknis bangunan dan kelayakan hunian rumah seperti keselamatan, kesehatan, pencahayaan dan luas minimum,” jelas Basuki dalam keterangannya akhir pekan lalu.

Basuki memaparkan, skema pembiayaan syariah disediakan melalui bank pelaksana. Pengembang hanya memastikan rumah yang dibangun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, sesuai dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403 Tahun 2002, Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat.

Di samping itu, Basuki meminta asosiasi pengembang perumahan untuk mendorong anggotanya melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data di Sistem Registrasi Pengembang (Sireng) yang dikembangkan oleh Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, sebab belakangan marak kasus penipuan perumahan berbasis syariah. (*)

Reporter: Aldiansyah Nurrahman Editor: Achi Hartoyo