Senin, 1 Juni 2020
10 Shawwal 1441 H
Home / Ekbis / Kemenperin Paparkan Tujuh Kreteria Kawasan Industri Halal
FOTO | Dok. constructionplusasia.com
Pemerintah menargetkan regulasi ini sudah rampung pada akhir tahun, sehingga bisa diimplementasikan pada awal tahun depan.

Sharianews.com, Jakarta. Pemerintah terus mendukung pelaksanaan Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang akan diberlakukan pada 17 Oktober 2019. Untuk itu, melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin), pemerintah berupaya menyiapkan pembentukan kawasan industri halal yang ditargetkan rampung pada 2020.

Sekretaris Direktorat Jendral Pengembangan Perwilayahan Indonesia Kemenperin Ignatius Warsito menjelaskan, pemerintah tengah menyiapkan regulasi mengenai standar kawasan industri halal.

Pemerintah menargetkan regulasi ini sudah rampung pada akhir tahun, sehingga bisa diimplementasikan pada awal tahun depan. "Dalam penyusunan standar, kami gunakan pedoman di negara lain yang sudah memliki pusat kawasan industri halal seperti Malaysia," tuturnya kepada media, Minggu (21/10).

Lebih lanjut, Warsito menuturkan, ada tujuh kriteria yang harus dipenuhi dalam kawasan industri halal tesebut. Beberapa di antaranya pertama ialah memiliki manajemen kawasan industri halal untuk memenuhi kebutuhan perusahaan industri.

Kedua, memiliki kantor manajemen untuk mengelola secara khusus kawasan industri halal. Ketiga, kawasan industri halal tersebut juga harus memiliki sistem pengelolaan air bersih sesuai dengan syariah. Keempat, memiliki sistem pembatas yang memisahkan antara zona halal dan non-halal.

Kelima, pengelola kawasan industri juga harus bisa memberikan layanan terpusat yang meliputi proses sertifikasi halal, dan logistik terpadu halal. "Ini penting untuk mengefisienkan dan mengefektifkan proses-proses yang diperlukan dalam implementasi rantai pasok halal,"katanya.

Lebih lanjut Warsito menjelaskan, efisiensi yang dimaksud berkaitan dengan terpusatnya proses logistik, sehingga berdampak terhadap pencapaian skala ekonomi yang lebih baik. Sementara itu, efektivitas berkaitan dengan kecepatan proses karena ketersediaan fasilitas yang memadai di kawasan tersebut.

Keenam, kawasan industri halal juga memiliki jalur yang strategis, sehingga menarik bagi para investor. Batam dan Bintan menjadi kawasan yang berpotensi mengembangkan kawasan industri halal.

Keberadaan kedua daerah tersebut sangat strategis karena dekat dengan jalur perdagangan global, Singapura dan Malaysia. Dua daerah ini dapat menarik investor dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas dari rantai pasok halal.

Warsito menilai, potensi pengembangan bisnis halal di Indonesia masih sangatlah besar. Sebab, permintaannya bukan saja dari aspek agama, tapi juga kesehatan. Pasar industri halal di Indonesia, khususnya sektor makanan halal, perjalanan, fesyen, obat-obatan dan kosmetik halal mencapai sekitar 11 persen dari pasar global pada 2016.

Selain Batam dan Bintan, Warsito menambahkan, ada dua pengelola kawasan industri yang akan mengembangkan kawasan industri halal. Dua pengelola tersebut adalah kawasan industri Modern Cikande di Serang dan Jakarta Pulogadung.

Kawasan Industri Modern Cikande telah mempersiapkan 500 ha untuk segera dirilis. Sementara Jakarta, Pulogadung sudah menyiapkan laboratorium halal bekerjasama dengan Korea Testing Lab. "Sementara dua kawasan industri yang lain menunggu peraturan yang telah kami susun untuk penetapan kawasan industri halal yang bekerjasama dengan Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal," tutur Warsito.

Sebagaimana diinfokan sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga menyatakan, sudah saatnya  Indonesia  memiliki berbagai instrumen ekonomi yang memiliki label halal. Hal ini mengingat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia. Tidak hanya pada hasil produk manufaktur, juga proses pembuatan dan kawasan industrinya.

Karenanya, Kemenperin akan segera melakukan dan merumuskan bentuk standarisasi kawasan industri halal. Jika sudah ada standarisasi, ia optimistis akan semakin banyak investor dan pelaku usaha yang tertarik ikut mengembangkan kawasan industri halal di Indonesia. (*)

Ahmad Kholil