Kamis, 4 Juni 2020
13 Shawwal 1441 H
Home / Inovasi / Kemenkeu Apresiasi Upaya DSN-MUI Membantu Pertumbuhan Keuangan Syariah
-
MUI dengan DSN-nya telah secara konsisten memberikan sumbangan penting dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia.

MUI dengan DSN-nya telah secara konsisten memberikan sumbangan penting dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia.

Sharianews.com, Jakarta. Kementrian Keuangan (Kemenkeu), melalui Direktur Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Suminto, S.Sos., M. Sc. Ph.D, memberikan apresiasi dan penghargaan atas terbitnya 13 fatwa baru yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Senin (23/7). 

Lahirnya fatwa terkait akad dan aktivitas lembaga keuangan syariah (LKS), dan lembaga bisnis syariah (LBS) tersebut, menjadi sumbungan berarti bagi industri keuangan syariah di Indonesia. 

“Fatwa-fatwa tersebut dapat melengkapi dan membantu sektor keuangan syariah dalam mengembagkan pasar keuangan syariah di Indonesia,”kata Suminto, di Jakarta, Senin (23/7/2018).

Lebih lanjut Suminto, mengatakan, lahirnya 13 fatwa baru tersebut, terutama fatwa tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah, dapat lebih memperjelas simpanan nasabah secara syariah.

Suminto mengatakan, dengan begitu  MUI dengan DSN-nya telah secara konsisten memberikan sumbangan penting dalam pengembangan keuangan syariah. Tentu sesuai dengan perannya, yaitu dengan menelurkan fatwa-fatwa untuk perbankan, asuransi, pasar modal, dan lainnya sesuai lingkup dan tantangan yang dihadapi oleh industri keuangan syariah.

“Kepada DSN-MUI Menteri Keuangan mengucapkan terima kasih, karena terus-menerus mendukung dan mengawal ekonomi syariah di Tanah Air ini,” pungkas Suminto.

Fatwa menjadi panduan unit usaha syariah

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Pembiayaan Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Wannamas Multifinance Syariah, I Kadek Ruwa Suarnegara. Menurutnya fatwa MUI ini bisa menjadi panduan untuk perusahaan-perusahaan yang memilki UUS, agar dapat mempraktikkan akad-akad pembiayaan dan menjadi pedoman transaksi sesuai prinsip syariah.

“Penilaian kami sangat baik untuk diimplementasi atau diterapkan di suatu perusahaan syariah untuk menunjang perekonomian syariah di indonesia,” kata Ruwa, Selasa (25/7/2018)

Ia menambahkan, harapannya terkait fatwa ini. "Semoga dengan berkembangnya teknologi informasi, fatwa-fatwa dari MUI bisa mengkaji kajian lebih banyak dan mendalam lagi."

Sebab menurutnya, layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

“Kedepaannya juga bisa memberi masukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar tidak menyalahi aturan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya DSN-MUI telah penerbitan 13 fatwa baru. Fatwa tersebut dibagi ke dalam dua bagian. Kelompok pertama fatwa terkait dengan akad dan kedua fatwa terkait aktivitas dan produk lembaga keuangan syariah (LKS) dan lembaga bisnis syariah (LBS).

Ada enam fatwa terkait akad jual beli, akad jual beli murabahah, akad wakalah bil ujrah, akad ijarah, sirkah, dan mudarabah. 

Sementara, fatwa tentang aktivitas dan produk LKS dan LBS meiliputi fatwa tentang uang elektronik syariah, layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, pedoman penjamin simpanan nasabah bank syariah, pembiayaan ultra mikro berdasarkan prinsip syariah, sekuritisasi syariah, efek beragun aset syariah, pengelolaan dana BPIH dan BPIH khusus berdasarkan prinsip syariah. (*)

Reporter : Aldiansyah Nurahaman Editor : Ahmad Kholil