Jumat, 22 Maret 2019
16 Rajab 1440 H
x
FOTO | Dok. Kemenag
Kemanag mengusulkan kebijakan fast track (jalur cepat) untuk seluruh embarkasi Indonesia untuk musim haji musim 1440 H/2019 M, agar para jamaah tidak harus antri di imigrasi Bandara Jeddah maupun di Madinah.

Sharianews.com, Jakarta ~  Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin dalam sebuah audiensi dan diskusi dengan Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Saudi Muhammad Salih bin Taher Bentin, mengusulkan kebijakan fast track (jalur cepat) untuk seluruh embarkasi Indonesia pada upemberangkatan jamaah haji musim 1440 H/2019 M.  

Sebagai informasi musim haji tahun 2018 lalu,  kebijakan fast track untuk jamaah haji Indonesia sudah diterapkan terhadap 70.000 jamaah yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta.

"Kebijakan ini akan memudahkan jemaah haji, karena mereka tidak perlu mengantri lama untuk proses imigrasi di bandara Jeddah maupun Madinah,"kata Menag Lukman Hakim di Makkah sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenag,  Senin (10/12). 

Inovasi lain yang didiskusikan oleh Menag adalah terkait dengan penerbitan visa haji dan umrah yang  dikaitkan dengan perekaman biometrik. Agar tidak membebani calon jemaah haji, Indonesia meminta agar Pemerintah Saudi Arabia tidak menerapkan kebijakan tersebut.

"Kami sudah menjelaskan kepada Menteri Haji Kerajaan Saudi Arabia bahwa kebijakan tersebut akan memberatkan calon jemaah haji Indonesia, mengingat kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau,"jelas Menag.

Menanggapi usulan Indonesia melalui Kemenang tersebut, menurut Lukman Hakim, Menteri Haji dan Umrah Kerjaan Saudi, mengatakan akan segera mengkaji usulan tersebut dan akan membahasnya secara lebih detail di level teknis.

Usulan lain yang disampaikan Menag terkait penomoran tenda di Arafah dan Mina agar disesuaikan dengan nomor kloter jemaah. “Ini untuk memastikan jemaah haji Indonesia mendapatkan tenda sesuai kloter, sehingga diharapkan memudahkan mobilisasi,”kata Menag Lukman Hakim.

Penandatanganan Mou musim haji 2019

Pada saat yang sama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bersama Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Saudi Muhammad Salih bin Taher Bentin juga menandatangani MoU Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2019.

Dengan ditandatanganinya MoU tersebut, maka Indonesia akan kembali menjadi negara pengirim jemaah haji di kawasan Asia yang pertama diundang Kerajaan Saudi Arabia untuk menandatangani MoU ini.  Disepakati dalam MoU tersebut antara lain, jumlah kuota jemaah haji Indonesia 1440H/2019M yang sebanyak 221 ribu jamaah,  atau sama dengan tahun lalu.

Menag Lukman mengatakan bahwa sejumlah usulan yang disampaikan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan layanan terhadap jemaah haji Indonesia. Terkait dengan kerjasama yang telah terjalin selama ini, Menag Lukman Hakim menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Saudi yang telah menjadi partner sangat baik dalam penyelenggaraan ibadah haji.

“Melalui kerja sama baik itulah Indeks  Kepuasan Jemaah Haji Tahun 2018 meraih nilai sangat memuaskan. Kami berharap, prestasi ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan pada tahun berikutnya, sehingga jemaah haji dapat beribadah dengan lebih baik dan nyaman,"kata Menag menjelaskan.

Ikut mendampingi Menag dalam penandatanganan MoU ini, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Nizar Ali, Konjen RI di Jeddah Hery Sarifuddin, Sesditjen PHU Ramadhan Harisman,  Direktur Layananan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis, Direktur Layanan Haji dalam Negeri Khoirizi H Dasir,  dan Staf Teknis Haji I (STH I) Endang Djumali. (*)

Reporter: Romy Syawaludin Editor: Ahmad Kholil