Sabtu, 20 April 2019
15 Sha‘ban 1440 H
FOTO | Dok. Dewangga Umroh
MoU ini akan menjadi pedoman para pihak dalam pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah.

Sharianews.com, Jakarta. Kementrian Agama (Kemenag) RI menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah. MoU ditandatangani oleh Kemenag bersama sembilan kementerian dan lembaga lain.

“MoU ini akan menjadi pedoman para pihak dalam pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah," ujar Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, M Arfi Hatim di Jakarta beberapa waktu lalu.

MOU tersebut nantinya akan ditandatangani  oleh Para Menteri  dan Pimpinan Lembaga. Setelah itu, akan ditindaklanjuti  dengan MOU tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaran Ibadah Umrah yang akan ditandatangani oleh pejabat setingkat Eselon I di masing-masing Kementerian/lembaga.

Dijelaskan, kesembilan instansi tersebut ialah Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, POLRI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Arfi mengatakan, kesembilan institusi  tersebut sepakat dalam membantu Presiden dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan tugas lainnya terkait dengan pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah.

Ditambahkan Arfi, MoU tersebut menguatkan sinergi antar Sembilan kementerian atau lembaga tersebut, antara lain dalam pertukaran informasi  hingga data. Selain itu juga dalam penanganan bersama permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan umrah. Selanjutnya akan dibentuk Tim Satuan Tugas dari para pihak yang menandatangani MoU.

Diharapkan  nantinya akan terwujud kerja sama yang tersinergi di antara instansi-instansi  tersebut demi terlaksananya upaya pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah.

Kepala Seksi Identifikasi dan Penanganan Masalah Ibadah Umrah Ali Machzumi, menambahkan secara prinsip semua perwakilan dari Kementerian/Lembaga telah sepakat dengan substansi MOU.

“Bidang garapan Tim Satgas yang akan dibentuk nantinya tidak hanya mengawasi penyelenggaraan umrah oleh travel yang berizin PPIU,” ujar Ali Machzumi. Namun, satgas yang akan dibentuk nantinya juga akan mengawasi travel-travel tidak berizin PPIU yang memberangkatkan jamaah umrah. (*)

 

Reporter: Romy Syawal Editor: Ahmad Kholil