Senin, 16 September 2019
17 Muḥarram 1441 H
Home / Haji umrah / Kemenag Setuju Pengesahan UU PHU
FOTO I Dok. Labbaik
“Kami ucapkan Bismillahirrahmannirrahim, pemerintah berdasarkan persetujuan dari seluruh fraksi anggota DPR RI, maka pemerintah juga menyetujui RUU untuk jadi acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan haji dan umrah yang lebih berkualitas,” ucap Menag.

Sharianews.com, Jakarta ~ Menteri Agama RI Lukman Hakim Syaifuddin menyatakan, sebagai perwakilan dari pemerintah, menyetujui adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).

“Kami ucapkan Bismillahirrahmannirrahim, pemerintah berdasarkan persetujuan dari seluruh fraksi anggota DPR RI, maka pemerintah juga menyetujui RUU untuk jadi acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan haji dan umrah yang lebih berkualitas,” ucap Menag melalui pidatonya dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (28/3).

Dirinya mengapresiasi seluruh anggota DPR RI yang telah terlibat dalam penggodokan RUU ini selama dua tahun, serta mengucapkan rasa terima kasih atas kerja sama yang dilakukan.

Pembahasan RUU ini merupakan wujud kepedulian DPR RI terhadap penyelenggaraan haji dan umrah, agar dapat berjalan lebih baik, aman, dan transparan.

“Semangat yang muncul dalam pembahasan RUU ini, juga ditunjukkan betapa besar kepedulian dan perhatian para wakil rakyat terhadap kesejahteraan bangsa dan negara RI, khususunya para calon jemaah,” ujar Menag.

Sementara, ketua Komisi VIII DPR RI M Ali Taher mengatakan, beleid ini menunjukkan negara hadir dan menjamin hak warga negara dalam melaksanakan ibadah. Oleh karena itu RUU PHU akan mengawasi pelaksanaan PHU.

"RUU PHU memberikan jaminan perlindungan bagi jemaah haji dan umrah sehingga terhindar dari pelanggaran hukum seperti penipuan," terang Ali.

Jika mengacu dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2008 tentang penyelengaraan ibadah haji umrah, memang perlu ada sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan.

Misalnya yang ingin ditingkatkan adalah prioritas kuota bagi jemaah haji yang lanjut usia, kemudian pelimpahan porsi bagi jemaah yang meninggal dunia atau sakit permanen, lalu pemberian pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas, ini semua belum ada payung hukumnya.

Belum lagi soal pemberian kuota haji Indonesia, klasifikasi penyelenggaraan ibadah haji, klasifikasi jenis perlindungan jemaah, penyelenggaraan ibadah haji khusus, penyelenggaraan ibadah umrah dan hal-hal lain yang belum ada payung hukum yang jelas.

“Pemerintah sangat mendukung, karena melalui RUU ibadah haji dan umrah ini, telah dirumuskan terkait dengan hal-hal yang belum memiliki payung hukum tersebut,” jelas Menag. (*)

Reporter: Romy Syawal Editor: Achi Hartoyo