Sabtu, 25 Mei 2019
21 Ramadan 1440 H
Home / Haji umrah / Kemenag dan DPR Bahas Tambahan Kuota Haji Pekan Depan
“Rapat dengan Komisi VIII DPR dijadwalkan akan digelar pada Selasa, 23 April 2019, pekan depan,” ujar Menag saat ditemui usai Rapat Terbatas di Istana Negara, Kamis (18/4).

Sharianews.com, Jakarta.Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, pihaknya dan DPR akan segera membahas realiasasi pelayanan terkait dengan tambahan sebanyak 10 ribu kuota.

“Rapat dengan Komisi VIII DPR dijadwalkan akan digelar pada Selasa, 23 April 2019, pekan depan,” ujar Menag saat ditemui usai Rapat Terbatas di Istana Negara, Kamis (18/4).

Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara ini antara lain membahas tindak lanjut tambahan kuota haji yang diberikan otoritas Arab Saudi.

Menurut Menag, Kementerian Agama akan berupaya merealisasikan penyiapan pengadaan fasilitas pelayanan bagi 10 ribu jemaah yang masuk kuota tambahan. Upaya tersebut akan dibahas bersama dengan DPR, termasuk anggarannya.

“Karena konsekuensi dari tambahan 10 ribu jemaah adalah perlunya disediakan anggaran,” tuturnya.

Anggaran tambahan yang harus dipersiapkan, kata Menag, tidak hanya untuk jemaah saja, tapi juga terkait penambahan petugas. Bertambahnya jemaah otomatis akan menambah kelompok terbang (kloter). Karenanya, tambahan petugas kloter dan nonkloter juga pasti diperlukan.

Kebutuhan anggaran ini, sebagian akan didapatkan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sebagian lainnya, lanjut Menag, akan didapatkan dari efisiensi yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama.

“Terakhir tentu juga anggaran akan didapat dari APBN kita, khususnya untuk membiayai petugas-petugas kita. Namun besarnya anggaran belum bisa saya sebutkan karena sedang terus kita hitung,” tuturnya.

“Nilai pasti kebutuhan anggarannya baru akan diumumkan setelah dirapatkan bersama Komisi VIII DPR RI,” lanjutnya.

Menag menambahkan, tambahan kuota haji tersebut akan didistribusikan secara proporsional ke seluruh provinsi di Indonesia.

“Akan kita bagi kepada seluruh provinsi yang ada. Prioritas utamanya adalah bagi jemaah haji lansia. Jadi lansia dan para pendampingnya, dan para jemaah yang lain.” pungkas Menag.

Reporter: Romy Syawal Editor: Achi Hartoyo